The Evaluation Study of the Determination of the Sub-District IMB Retribution Revenue in Bandung District
(1) Institute of Public Administration
Abstract
The aim of this study is for knowing the realization of IMB levy achieved by all districts in Bandung regency and their potency. This study implemented qualitative and quantitative approach with triangulation technic. After analizing the data, there are some findings. First, there are only five districts that can achieve the target of 100%. They are Pasir jambu, Cicalengka, Soreang, Kutawaringin and Cimenyan. Next, the average realization of IMB levy in Bandung regency is Rp Rp. 820.034.365,00 or 72,53% of total target. It is is still far from the target due to some factors. They are limited human resources, low monitoring, low society’s participation in having IMB and low motivation from implementers for carrying out the policy. Further, based on high , moderat, and low approach, the potency of receiving IMB levy is good enough. If the assumption of IMB levy is 5%, the estimation of levy target is 47.849.901.114 with high approach, Rp 41.969.646.924 with high moderate and, Rp 36.099.392.733. with low approach.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Agustino,E, Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Journal : CURES Working Paper No 05/01 January 2005, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya .
Ahmad, Jamaluddin, 1990, Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Studi Kasus DI Aceh, Jawa timur dan DKI Jakarta, Desertasi Doktor UGM, Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan).
Arsyad, Nurjaman, 2004, Hubungan Fiskal Antar Pemerintahan di Indonesia, Peranan dan Masalahnya, Journal : Analisis CSIS, Jakarta.
Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri dan Fisipol UGM,1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Jakarta.
Bawazier, Fuad, 1996. “Pungutan Pada Dunia Usaha”. Seri Kajian Fiskal dan Moneter, No.19, hal. 5-14.
Binder, Briant, 1984. “A Possible Concept for Equalization, Grant for Indonesia Regional Development”. Ekonomi Keuangan Indonesia, Vol. 12, hal. 13-25.
Boadway dan Wildasin, 1984, Public Sector Economic, Second, Litle Brown, Boston, Torronto.
Booth, Anne, 2001. “Pembangunan: Keberhasilan dan Kekurangan”. Dalam Donald K Emmerson, (Ed.), 2001. Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Davey, Kenneth,1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga, terjemahan Amanullah, UI Press, Jakarta.
David, FR, 1997. Strategic Management 6th Edt. New Jersey: Prentice Hall.
Deny, Junanto, (2002) Penerapan Desentralisasi Fiskal Untuk Meningkatkan Sektor Pariwisata, Journal Bunga Rampai LAN, Jakarta.
Devas Nick, Brian Blinder Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly, Penterjemah Masri Maris, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI Press, Jakarta.
Halim, Abdul, 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Ichsan, dkk,1997, Administrasi Keuangan Daerah : Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), cetakan pertama, PT Danar Wijaya, Brawijaya University Press, Malang.
Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Ismail, Tjip, 2003. “Peran Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendamping Dana Perimbangan Dalam Pembiayaan Pembangunan Guna Mewujudkan Kemandirian Daerah”. Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal. Jakarta: Departemen Keuangan.
Kristiadi,J.B.,1988, Masalah Sekitar Pendapatan Daerah, Prisma No 12, LP3ES, Jakarta.
Lains, Alfian, 1985. “Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru”. Prisma, No. 4, 40¬.
Lewis, Blane D, 2003. Some Empirical Evidence On New Regional Taxes And Charges In Indonesia. Laporan Penelitian, Research Triangle Institute, Nort Carolina, USA.
Mamesah, 1997 Sistem Administrasi Keuangan Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Mardiasmo,2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit : Andi Offset, Yogyakarta.
Meliala, Tulis S, 1991. Perpajakan Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Yama Widya Dharma.
Musgrave Richard A and Musgrave Peggy B,1989, Public Finance Theory and Practice, Journal : Analisis CSIS, Jakarta.
Pasalbessy,Victor,2005. Analisa Sumber-sumber PAD yang Potensial Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura, Tesis.Pascasarjana Unibraw, Malang.Tidak dipublikasikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Bangunan.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Prihanto Eko Y, 2001, Laporan Penelitian, Pendapatan Asli Daerah Pasca UU No 18 Tahun 1997, Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka, Malang Radianto, Elia,1997, Otonomi Keuangan Daerah Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2005. Manajemen Tingkat II Suatu Studi di Maluku, Journal : Prisma, VOL.IX, No.3.24-37.
Putri, Phany Ineke. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. JEJAK Journal of Economics and Policy. Vol 6 No 2 (2013).
Septiawan,Dwi, 2004. Kemampuan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Tesis, Pascasarjana Unibraw, Malang.Tidak dipublikasikan.
Shackelford, Douglas A., Shaviro, Daniel N., and Slemrod, Joel. 2010. Taxation And The Financial Sector. National Tax Journal, December 2010, 63 (4, Part 1), 781–806.
Soeratno dan Suparmoko, 2002, Urgensi Pajak Daerah dan Penghasilan Daerah dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Edisi I, Agustus 2002, Hal 13-21
Sutrisno,PH, 1982, Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara, Cetakan III, BPFE UGM, Yogyakarta.
Syahroni, 2002. Pengertian Dasar dan Generik Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: German Technical Cooperation (GTZ).
Swasono, Sri Edi, 2004. “Pembangunan Menggusur Orang Miskin Bukan Menggusur Kemiskinan”. Mimeo, makalah pada seminar bulanan ke 20 Pustep-UGM.
Taylor, Madeline. 2013. Is it a levy, or is it a tax, or both? Revenue Law Journal. Vol 22 Issues 1.
Todaro, Michael P., 1991. Economic Development in The Third World, 4th edition. New York dan London: Longman Publishing.
Tumilar,RLH,1997, Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Utara, Tesis PS IESP UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Yani, Ahmad, 2008, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Yuwono,Sony, 2008, Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah), Bayumedia Publishing, Jawa Timur.
Yustika,Ahmad Erani,2006, Perekonomian Indonesia (deskripsi, preskripsi dan kebijakan) Banyumedia Publishing, Malang.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.