POLITIK PERKAWINAN DAN POLA PEWARISAN KEKUASAAN DI KONFEDERASI AJATAPPARENG, SULAWESI SELATAN
(1) Jurusan Sejarah, Universitas Hasanuddin, Makassar
Abstract
This study analyze the motivations of political marriage or marriage politics in South Sulawesi, especially in the five kingdoms that are members of the Ajatappareng Confederation. This paper also described how politics shape political marriage or a marriage if it is associated with the prevailing pattern of inheritance of power in the Confederation Ajatappareng. This study finds out that the kings in the Ajatappareng Confederation do not follow thepattern of ideal Bugis marriage, that is a marriage pattern with close relatives. A marriage of the kings in Ajatappareng Confederation is motivated by power. Hence, the kings married with the other king or the noble aristocrat from Tomanurung generation, because just a man who has high rank of nobility can be a king.
Keywords: political marriage, power inheritance, Ajatappareng Confederation, South Sulawesi
Penelitian ini mengkaji motivasi dari perkawinan politik atau politik perkawinan di Sulawesi Selatan, khususnya di lima kerajaan Bugis yang menjadi anggota Konfederasi Ajatappareng. Selain itu dideskripsikan pula bagaimanakah bentuk perkawinan politik atau politik perkawinan jika dikaitkan dengan pola pewarisan kekuasaan yang berlaku di Konfederasi Ajatappareng. Kajian ini menemukan bahwa raja-raja di Konfederasi Ajatappareng tidak mengikuti pola perkawinan ideal Bugis yaitu pola perkawinan dengan kerabat dekat. Perkawinan raja-raja di Konfederasi Ajatappareng adalah bermotivasikan kekuasaan. Karena itu, para raja melakukan perkawinan dengan sesama raja atau bangsawaan yang murni generasi Tomanurung, karena hanya mereka yang derajat darah kebangsawanannya tinggi yang bisa dilantik menjadi raja.
Kata Kunci: perkawinan politik, politik perkawinan, Konfederasi Ajatappareng, Sulawesi Selatan.
Full Text:
PDFRefbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.