ANALISIS PENGETAHUAN DEWAN TENTANG PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN MENGGUNAKAN VARIABEL MODERATING
##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
Download
Statistic
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Abstract
Penelitian in dilakukan untuk mengetahui apakah akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Seluruh populasi dijadikan objek penelitian dan penelitian ini merupakan penelitian populasi. Penelitian ini menggunakan alat analisis Moderate Analysis Regresi (MRA). Semua variabel di ukur dengan skala likert berdasarkan inkator-indikator variabel. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara pengetahuan dewan tentang aggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat , transparasi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini menujukan bahwa variabel akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan pubik bukan sebagai variabel moderating hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.
Abstract
In research conducted to determine whether accountability, public participation, and transparency of public policy as moderating the relationship between the knowledge of the board on the budget and financial control area (budget). The entire population were subjected to experiments and research is the study population. This study uses an analysis tool Moderate Regression Analysis (MRA). All variables are measured with a Likert estates based on the indicators variables. The results in this study is the relationship between knowledge about budgetary council affect oversight of local finance (budget). Accountability, participation, transparency of public policy does not affect the relationship between knowledge of the financial oversight council area (budget). It is addressing the variables of accountability, participation, and transparency of pubic policy rather than as a variable moderating the relationship between the knowledge of the board on the budget and financial control area.##plugins.themes.academic_pro.article.details##
How to Cite
Pangesti, A. (1). ANALISIS PENGETAHUAN DEWAN TENTANG PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN MENGGUNAKAN VARIABEL MODERATING. Accounting Analysis Journal, 2(1). https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1125
References
Achmadi, dkk. 2002. Good governance dan Penguatan lnstitusi Daerah. Masyarakat Transparansi Indonesia. Jakarta.
Fiedler, F. E. 1967. A Theory of Leadership Effectiveness. New York McGraw Hill.
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa UndangUndang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).
Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta. 2002.
Pramono, Agus H. 2002. Pengawasan legislative terhadap eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. tesis S2. Universitas brawijaya malang
Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public. Skripsi tidak publikasi. Universitas Islam Indonesia.
Sopanah Dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Symposium nasional akuntansi VI.
Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
Undang-Undang No. 105 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.
Yudono, Bambang, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/jendela 3.htm, 2002.
Fiedler, F. E. 1967. A Theory of Leadership Effectiveness. New York McGraw Hill.
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa UndangUndang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP).
Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta. 2002.
Pramono, Agus H. 2002. Pengawasan legislative terhadap eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. tesis S2. Universitas brawijaya malang
Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public. Skripsi tidak publikasi. Universitas Islam Indonesia.
Sopanah Dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Symposium nasional akuntansi VI.
Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
Undang-Undang No. 105 tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran.
Yudono, Bambang, Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, http://www.bangda.depdagri.go.id./jurnal/jendela 3.htm, 2002.