PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL
##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
Download
Statistic
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Abstract
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen Laporan Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian populasi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumenter.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khususberpengaruh terhadap alokasi belanja modal.Bagi Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan komponen-komponen PAD agar PAD dapat meningkat sehingga alokasi untuk belanja modal dapat ditambah.
Abstract
The purpose of this study to examine the effect of regional income, the General Allocation Fund, and Special Allocation Fund for capital expenditure budget allocation.The population in this study is to document the local government budget realization report the district/town in Central Java. This study is a population with a method of data collection is done with the documentary method. Analysis of the data usedmultiple regression. The result indicate that the of regional income, the General Allocation Fund, and Special Allocation Fund have any effect on capital expenditure budget allocation. For the local governments are expected to increase Regional Income components so Regional Income can be increased so that the allocation for capital expenditure can be added.##plugins.themes.academic_pro.article.details##
How to Cite
Nuarisa, S. (1). PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL. Accounting Analysis Journal, 2(1). https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1163
References
Algifari. 2000. Analisis Regresi. Yogyakarta: BPFE.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Bastian, Indra. 2006. Sistem Perencanaan dab Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Simposium Nasional Akuntansi 10 Makasar.
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (1): 53-64.
Kamaluddin, Rustian. 2009. “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”. Makalah Bappenas: www.bappenas.go.id.
Kawendar, Warsito dkk. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Universitas Diponegoro.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mayeztika. 2010. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
Suratno, Nugroho. 2010.”Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Skripsi Universitas Diponegoro.
Panggabean, Adrian T.,P dkk. 1999. Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU): konsep dan formula alokasi. Laporan Akhir.
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sudjana. 2002. Metode Statistika. Bandung : Tarsito.
Sugiyono. 2007. Statistik Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
Undang-Undang No.33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
www.djpk.depkeu.go.id. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Bastian, Indra. 2006. Sistem Perencanaan dab Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Simposium Nasional Akuntansi 10 Makasar.
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (1): 53-64.
Kamaluddin, Rustian. 2009. “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”. Makalah Bappenas: www.bappenas.go.id.
Kawendar, Warsito dkk. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Universitas Diponegoro.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mayeztika. 2010. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
Suratno, Nugroho. 2010.”Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Skripsi Universitas Diponegoro.
Panggabean, Adrian T.,P dkk. 1999. Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU): konsep dan formula alokasi. Laporan Akhir.
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sudjana. 2002. Metode Statistika. Bandung : Tarsito.
Sugiyono. 2007. Statistik Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta.
Undang-Undang No.33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
www.djpk.depkeu.go.id. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.