PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Mei Anjarwati

Abstract


Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris secara parsial dan simultan tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah 51 SKPD diwilayah Tegal dan Pemalang. Hasil penelitian ini mengindikasi bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabiltas kinerja instansi pemerintah.

Abstract

The purpose of this study is to obtain empirical evidence on the effects of partial and simultaneous clarity budgetary targets, accounting controls and reporting systems for accountability of government performance. Population and sample of the study was 51 SKPD region Tegal and Pemalang. The results of this study indicate that the clarity of the budget targets and reporting systems affect the performance accountability of government agencies. While accounting controls have no effect on performance accountability of government agencies.

Keywords


Budget Goal Clarity; Control Accounting; Reporting System; Accountability of Government Agencies Performance

References


Aap, A. 2010. Pengaruh kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten. Klaten. Artikel Penelitian

Abdullah. 2005. Pengaruh Komitmen terhadap Kepuasan Kerja Auditor: Motivasi sebagai variabel intervening (Studi Empiris pada Kantor BPK Yogyakarta). Tesis. Yogjakarta: Universitas Gajah Mada

Abdullah. H, 2004. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Motivasi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM

Adoe, M. H. 2002. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Pemerintah Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM

Antony, RN. Dan V. Govindrajan. 1998. Management Control System. 9ed. 9richard D Irwin, Mc. Grawhill Inc

Anthony, R.N dan David W. Young. 1999. Management Control in Nonprofit Organization. 6ed. Boston. Irwin, Mc. Grawhill Inc

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Asmoko, Hindri. 2006. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. 2, No. 2, November 2006. Hal 53-64

Bastian, I., 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga

Bangun, Andreas. 2009. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara

Darma, E. S.2004. Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM

Donaldson. Lex, Davis James H, 1991 Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Covernance and Shareholders Return Australian Journal of Management. Vol.16 iss. 1.

Fahrianta, R.W. dan I. Ghozali. 2002. Pengaruh Tidak langsung Sistem Penganggaran terhadap Kinerja Manajerial: Motivasi Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi. Vol II (1). Februari: 77-113

Ghozali, I. 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Halim. A, 2001. Manajemen Keuangan Daerah APBD. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat

, 2004. Reformasi Akuntansi Keuangan dan Anggaran Daerah. Dua Pilar Utama Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Pidato Penyuluhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajahmada.

Hanson, D.R dan M.M Mowen. 2005. Akuntansi Manajemen. 7. ed. Jakarta: Salemba Empat.

Harsanti, Pony. 2008. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Penelitian. Kudus: Universitas Muria.

Inspektorat LIPI. 2009. Pedoman Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Ihyaul Ulum MD. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah

Jensen, M.C dan W.H Mecking. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Sctructure. Journal of Financial Economics, 3: 305-360.

Jumirin, A. 2001. Persepsi Kepala Instansi Pemerintah terhadap Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Kinerja. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM

Kenis L. 1979. The Effect of Budgetary Goal Characteristics on Manajerial Attitudes and Performance. Accounting Review. October,p.707- 721

Kluvers, R. 2001. Program Budgeting and accountability in Local Goverment. Australian Journal of Public Administration. Vol 60 (2). Juni : 35-43

Kusumaningrum, Indraswari. 2010. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tesis.Universitas Diponegoro: Program Pascasarjana

Lembaga Administrasi Negara. 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Penerbit

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi

_________. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi

Miah, N.Z dan L. Mia (1996), Decentralization, accounting controls and performance of goverment organization: a New Zealand empirical study, Financial, Accountability and Management, Vol 12 No.3, pp.173190.

Mulyadi. 2001. Akuntansi Manajemen. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Munandar. 2001. Budgeting Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja. Yogyakarta: BPFE

Republik Indonesia. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999. Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

. .. Undang Undang RI No. 1 Tahun 2004. tentang Perbendaharaan Negara

. .. Undang Undang RI No. 17 Tahun 2003. tentang Keuangan Negara.

.. Undang Undang RI No. 22 Tahun 1999. tentang Pemerintah daerah.

. Undang Undang RI No. 25 Tahun 1999. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Undang Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2000.

. Peraturan Pemerintah RI No. 108 Tahun 2000. Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Risma Putri. 2009. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggraran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.

Riyanto, B. 2003. Model Kontijensi Sistem penegndalian: Integrasi dan Eksistensi untuk Future Research. KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi. Yogyakarta: FE UTY. No. 9. April. 330-342.

Rowan dan Maurice Pendlebury. 1996. Public Sector Accounting. Edisi Keempat. London: Pitman Publishing, McMahon.

Safrida, Lili. 2005. Pengaruh Tingkat penggunaan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial di Lingkungan Pemerintah Daerah Komitmen Organisasi dan Locus Control Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Kantor Dinas di Propinsi Kalimantan Selatan). Tesis. Universitas Diponegoro Jawa Tengah: Program Pascasarjana.

Saprudin. 2001. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen pada RSUD di Indonesia. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM.

Supriyono, R.A. 2004. Pengaruh Variabel Intervening Kecukupan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajer di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 19, No. 3.

Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan pemerintah RI No. 24 Tahun 2005.

Simanjuntak, Binsar H. 2005. Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol 1. No 1. Mei

Solikin, Akhmad. Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol. No 2. November. 2006.

Suhardjadinata E. Ristandi. 2005. Lakip sebagai Upaya Peningkatan Pengendalian Internal dalam Rangka Mewujudkan Good Goverment. Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi, Vol. 5 No. 4. Mei. 2004.

Suhartono, Ehrmann; Solichin, Mochammad, 2007. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 08 No. 01, Jogjakarta.

www. Tegalkab.go.id diunduh 08 Maret 2012

www. Tegalkota.go.id diunduh 08 Maret 2012

www. Pemalangkab.go.id diunduh 01 April 2012

www. Zonaekis.com diunduh 10 Januari 2012

Wahyudi Kumorotomo (2009). Isu Akuntabilitas Penganggaran Daerah. http://media indonesia.com// (14 Agustus 2009)

Yuhertiana, I. 2003. Pricipal-Agent Theory dalam Proses Perencanaan anggaran Sektor Publik. KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi . Yogyakarta: FE UTY No: 9. April. 403-422


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.