Pemetaan dan Evaluasi Lokasi Halte BRT Trans Semarang Ditinjau Dari ZonasiTata Guna Lahan (Studi Kasus Koridor 6 Rute UNNES – UNDIP)

Abstract

Pemerintah Kota Semarang telah merealisasikan sistem BRT Trans Semarang untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas akibat urbanisasi. Penempatan lokasi halte/TPB BRT telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 271/HK.105/DRJD/96. Namun, dalam realitanya masih banyak halte/TPB BRT yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi lokasi halte/TPB BRT Trans Semarang koridor 6 dari tiga parameter yaitu jarak antar halte ditinjau dari tata guna lahan, tata letak halte terhadap ruang lalu lintas, dan fasilitas halte. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan cara pemberian bobot skor pada setiap parameter untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan standar yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar halte/TPB telah memenuhi standar teknis. Berdasarkan ketiga parameter, sebanyak 29 (63%) dari total 46 halte/TPB rute Unnes – Undip telah memenuhi kesesuaian. Sementara untuk rute Undip – Unnes, sebanyak 37 (67%) dari total 60 halte/TPB telah memenuhi kesesuaian. Penempatan lokasi halte telah sesuai jika diintegrasikan dengan tata guna lahan yang ada sehingga hal ini mendukung efektivitas dan efisiensi sistem transportasi BRT Trans Semarang karena pertimbangan terhadap potensi permintaan penumpang yang tinggi berdasarkan tata guna lahan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakatnya. Namun, masih ada beberapa halte/TPB yang tidak sesuai dengan standar sehingga pengelola perlu melakukan optimalisasi agar halte/TPB BRT Trans Semarang dapat memaksimalkan fungsinya dengan baik.