URGENSI PRINSIP FREE, PRIOR, AND INFORMED CONSENT (FPIC) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT DALAM PROSES PERIZINAN TAMBANG BATU GAMPING DI INDONESIA

Abstract

Penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagai mekanisme perlindungan hak masyarakat dalam proses perizinan pertambangan batu gamping di Indonesia masih belum diterapkan secara tegas. Permasalahan utama yang diangkat adalah masih adanya kesenjangan antara pengaturan partisipasi publik dalam regulasi dengan perlindungan substantif terhadap masyarakat terdampak, yang seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta terbatasnya akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi perizinan pertambangan telah mengakomodasi standar FPIC serta menilai pentingnya prinsip FPIC dalam memperkuat perlindungan masyarakat dalam tata kelola pertambangan batu gamping. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dokumen kebijakan, serta studi kasus yang berkaitan dengan praktik pertambangan batu gamping di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kerangka regulasi dengan unsur-unsur FPIC, yaitu kebebasan dari paksaan, keterlibatan sebelum keputusan diambil, akses terhadap informasi yang memadai, serta adanya persetujuan yang bermakna. Hasil analisa menunjukkan bahwa meskipun regulasi di Indonesia secara formal menyediakan mekanisme partisipasi publik melalui AMDAL dan prosedur perizinan, namun implementasinya masih bersifat administratif dan belum menjamin persetujuan substantif masyarakat. Keterbatasan akses informasi, sentralisasi kewenangan perizinan, serta tidak adanya hak penolakan yang tegas menyebabkan standar FPIC belum terpenuhi secara optimal dan berpotensi memunculkan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip FPIC memiliki peran penting untuk mewujudkan tata kelola pertambangan batu gamping yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Penguatan kerangka regulasi, perbaikan mekanisme partisipasi deliberatif, serta peningkatan akses keadilan bagi masyarakat menjadi langkah penting guna menjamin perlindungan hak masyarakat secara lebih substantif.