Penangkapan dan Due Process of Law dalam KUHAP: Perlindungan Hak Tersangka Salah Tangkap Siswi BloraArrest and Due Process of Law in the Criminal Procedure Code: Protection of the Wrongfully Arrested Student Suspect in Blora

Abstract

Penangkapan merupakan jenis tindakan pemaksaan yang langsung mengurangi hak kebebasan individu, sehingga implementasinya wajib mematuhi asas due process of law. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai diterapkan sejak tahun 2026 menghadirkan transformasi besar dalam aturan wewenang dan langkah-langkah penahanan oleh penyidik, khususnya dengan penekanan pada kriteria bukti awal yang memadai serta penguatan jaminan hak-hak terduga. Kajian ini bermaksud untuk mengevaluasi ketentuan penahanan berdasarkan KUHAP versi terkini serta menelaah aplikasinya dalam operasional penyidikan yang akhirnya menyebabkan kesalahan penangkapan terhadap seorang murid sekolah menengah atas di Kabupaten Blora. Kajian ini menerapkan teknik riset hukum normatif dengan menggunakan metode peraturan perundang-undangan dan metode kasus. Sumber hukum dikumpulkan lewat penelitian pustaka, kemudian diolah secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitik. Temuan kajian mengungkapkan bahwa dari segi aturan, KUHAP terbaru telah mengetatkan persyaratan substantif dan prosedural penahanan sebagai batasan bagi otoritas penyidik. Akan tetapi, dalam realitas, insiden di Kabupaten Blora menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum dan pelaksanaannya, terutama terkait pemenuhan kriteria bukti awal dan perlindungan bagi anak sebagai kelompok yang rentan, yang berdampak pada pelanggaran hak-hak terduga serta tanggung jawab hukum penyidik.