Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Intimidasi Debt Collector Pada Penagihan Pinjaman Daring

Abstract

Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman daring (peer to peer lending) memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun perkembangan tersebut memunculkan permasalahan yaitu maraknya praktik penagihan oleh debt collector yang tidak sesuai dengan regulasi dan melanggar norma dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penagihan pinjaman daring di Indonesia dan mengkaji perlindungan hukum pada konsumen terhadap tindakan intimidasi debt collector. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta data primer melalui wawancara dengan Asisten Manajer Senior Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik penagihan intimidasi terjadi pada penagihan pinjaman daring legal meskipun tata cara praktik penagihan sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023. Praktik intimidasi berupa ancaman, penagihan menggunakan kata-kata yang tidak beretika, penagihan di luar jam operasional, penyebaran data pribadi, pencemaran nama baik, bullying, dan pelecehan seksual secara verbal. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya celah pada pengawasan OJK karena debt collector sebagai pihak yang berinteraksi secara langsung dengan konsumen tidak berada dalam kontrol dan pengawasan OJK secara langsung.  Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penagihan pinjaman daring sudah diatur secara normatif namun belum efektif sehingga diperlukannya penguatan pengawasan OJK terhadap pinjaman daring dan peningkatan literasi digital pada masyarakat.