Ketidaktransparanan Layanan VAS dan Pemotongan Pulsa oleh Indosat Ooredoo dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Abstract

Penelitian ini mengkaji ketidaktransparanan layanan Value Added Services (VAS) yang mengakibatkan pemotongan pulsa tanpa persetujuan yang sah pada konsumen Indosat Ooredoo. Permasalahan utama terletak pada aktivasi layanan digital yang tidak disertai informasi yang jelas mengenai objek layanan, biaya berlangganan, serta mekanisme penghentian layanan, sehingga menimbulkan cacat persetujuan konsumen dan potensi kerugian ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk praktik layanan VAS yang tidak transparan serta mengkaji perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung oleh studi kepustakaan dan analisis bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik VAS mengandung unsur pseudo-consent, ketidakjelasan objek layanan, pembebanan biaya secara otomatis tanpa persetujuan yang sah, serta keterbatasan kendali konsumen dalam menghentikan layanan. Kondisi tersebut melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta menunjukkan adanya ketimpangan struktural antara konsumen dan pelaku usaha. Meskipun secara normatif telah tersedia perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, implementasinya masih belum efektif akibat lemahnya penegakan dan keterbatasan akses pemulihan bagi konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik VAS merupakan bentuk unauthorized digital billing dan menegaskan pentingnya penguatan pengawasan regulasi, transparansi sistem, serta desain layanan yang berorientasi pada konsumen guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan di era digital.