Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hukum Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
DOI:
https://doi.org/10.15294/ipmhi.v6i1.53763Keywords:
Criminal Liability, Violation of Marriage Law, Marriage LawAbstract
Marriage is a legal relationship that is recognized and regulated by the state because it gives rise to rights and obligations for the parties who carry it out. The regulation of marriage law aims to realize social order, legal certainty, and protection of husbands, wives, and children. In practice, there are still various violations of the provisions of the marriage law, such as marriage without registration, falsification of marriage documents, and violations of the terms and prohibitions of marriage. Such violations not only have administrative and civil consequences, but under certain conditions can also have criminal implications. This study aims to analyze the regulation of marriage law violations in the national legal system as well as the form of criminal responsibility for these violations. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that violations of marriage law can be classified into administrative, civil, and criminal offenses. The application of criminal liability requires the existence of unlawful acts, the perpetrator's fault, and the ability of the perpetrator to account for his actions. Law enforcement against violations of marriage law still faces obstacles in the form of vagueness of norms, differences in interpretation, and difficulties in proving criminal elements.
References
Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
Amalia, M., Judijanto, L., Sepriano, S., & Kastama, I. M. (2025). Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Azzahra, F. R., Zahra, S. V. A., Fadilah, Z. R., & ul Hosnah, A. (2024). Penerapan Asas Legalitas Dalam Putusan Perkawinan Beda Agama Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. QISTIE, 17(2), 92-106.
Baihaqi, I., Makarao, T., & Intihani, S. (2024). Pembelaan terpaksa yang melampai batas (Noodweer Exces) sebagai alasan dalam penghapusan pidana. Jurnal Hukum Jurisdictie, 6(1), 1-11.
Beta, H. U. T., & Marwa, M. H. M. (2023). Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak. Jurnal USM Law Review, 6(3), 1090-1108.
Cahyani, T. D. (2020). Hukum perkawinan (Vol. 1). UMMPress.
Erwinsyahbana, T. (2013). Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).
Hakim, L. (2020). Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa. Deepublish.
Hermanto, A. (2017). Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia. Muslim Heritage, 2(1), 125-152.
Kirana, R. F., Hidayat, M. Y., & ALFarisi, S. (2025). Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 479/Pdt. G/2023). Jurnal Tana Mana, 6(1), 269-281.
Krestianto, I., Luthfah, D., Bakri, K., Adityaningrum, N., & Stevanny, M. (2025). Optimalisasi Pencatatan Perkawinan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(8).
Labibah, K. N., Valentina, F., Moyna, V. S., A'yun, A. F. Q., Erliyawati, I. S., & Hidayah, A. N. (2025). Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga di Indonesia. Journal Evidence Of Law, 4(2), 479-490.
Lathifah, I. (2015). Pencatatan perkawinan: melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 3(1).
Mallarangeng, A. B., & Ali, I. (2023). Pembuktian unsur niat dikaitkan dengan unsur mens rea dalam tindak pidana korupsi. Legal Journal of Law, 2(2), 11-24.
Maulana, A. (2022). Pencatatan Perkawinan Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 7(02), 52-73.
Munawar, A. (2015). Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 7(13).
Prayoga, J. (Ed.). (2025). Hukum Perkawinan Dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Syariah Di Indonesia. Serasi Media Teknologi.
Raspati, L. (2013). Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia. Kajian, 18(1), 55-79.
Sanjaya, A. W., SH, M., & Li, M. H. (2024). Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
Sirait, R. M. (2021). Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Marriage Registration In Indonesia's Marriage Law Regulations. Jurnal Juristic, 1(1), 16-23.
Sulfinadia, H. (2020). Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Deepublish.
Suryatni, L. (2021). Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(2).
Turatmiyah, S., Syaifuddin, M., & Novera, A. (2015). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(1), 163-179.
Winarni, T., Nadirin, A., & Ismail, I. (2023). Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru). Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 8(2)
