IPMHI Law Journal [ISSN Print 2797-8508 | ISSN Online 2807-8330] is a double-blind peer-reviewed journal published biannually by the Faculty of Law Universitas Negeri Semarang (UNNES) Indonesia in collaboration with the Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (Indonesian Law Student Writers Association). This globally-minded journal, utilizing the Open Access Journal System, seeks to provide a unique platform for the dissemination of cutting-edge research and conceptual articles within the expansive realm of law. Published every January and July, IPMHI Law Journal invites and publishes manuscripts in both Indonesian and English, reinforcing its commitment to fostering a diverse and global readership. The journal covers a wide range of fields in contemporary law, including but not limited to Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Procedural Law, Philosophy of Law, Sociology of Law, Islamic Law, Customary Law, Tax Law, Environmental Law, Comparative Law, Law and Society, Immigration Law, Law of the Sea, Law and Human Rights, Humanitarian Law, Insurance Law, Mining Law, Law and Policy, Constitutional Law, and various other fields of law. With its global perspective and commitment to inclusivity, IPMHI Law Journal stands as a distinctive publication providing a comprehensive platform for legal scholarship, encouraging cross-cultural dialogues, and fostering a deeper understanding of law in both Indonesian and international contexts. Abstracting and Indexing: DIMENSION, SINTA, GARUDA Title : Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal [IPMHI Law Journal] Editor in Chief Editor Student Editor : : : Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H. Rayi Kharisma Rajib, S.H., M.Kn Akhwat Widya Supandi Firstamarya Diffa Oktavinanti ISSN : 2797-8508 Print | 2807-8330 Online DOI Prefix : 10.15294/ipmhi Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang Frequency : 2 (two) issues per year [January and July]
OPTIMALISASI DIGITAL FORENSIK: UPAYA PENGUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA SIBER DI INDONESIA
<a title="Abstract " href="https://journal.unnes.ac.id/journals/ipmhi/Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong meningkatnya kompleksitas tindak pidana siber, khususnya dalam aspek pengumpulan dan pembuktian alat bukti elektronik. Meskipun hukum positif di Indonesia telah mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, penerapannya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat perkembangan modus operandi kejahatan siber yang semakin canggih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digital forensik dalam memperkuat kedudukan alat bukti elektronik dalam penegakan hukum tindak pidana siber di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis Data yang di gunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer didapat melalui wawancara dengan Perwira di Bareskrim Polri. Data Sekunder di peroleh melalui studi pustaka terhadap bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memahami kesesuaian antara pengaturan hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknik kejahatan siber seperti enkripsi, anonimitas, jaringan lintas negara, dan penghapusan data secara sistematis berdampak signifikan terhadap kesulitan pengumpulan alat bukti elektronik. Digital forensik berperan penting dalam menjamin keaslian, keutuhan, dan keterandalan data elektronik serta menjembatani aspek teknis dan yuridis melalui keterangan ahli. Namun, efektivitas digital forensik sangat bergantung pada penerapan standar operasional prosedur dan konsistensi chain of custody. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi digital forensik merupakan faktor krusial dalam memperkuat legitimasi teknis dan yuridis alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana siber di Indonesia.">Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong meningkatnya kompleksitas tindak pidana siber, khususnya dalam aspek pengumpulan dan pembuktian alat bukti elektronik. Meskipun hukum positif di Indonesia telah mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, penerapannya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat perkembangan modus operandi kejahatan siber yang semakin canggih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digital forensik dalam memperkuat kedudukan alat bukti elektronik dalam penegakan hukum tindak pidana siber di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis Data yang di gunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer didapat melalui wawancara dengan Perwira di Bareskrim Polri. Data Sekunder di peroleh melalui studi pustaka terhadap bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memahami kesesuaian antara pengaturan hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknik kejahatan siber seperti enkripsi, anonimitas, jaringan lintas negara, dan penghapusan data secara sistematis berdampak signifikan terhadap kesulitan pengumpulan alat bukti elektronik. Digital forensik berperan penting dalam menjamin keaslian, keutuhan, dan keterandalan data elektronik serta menjembatani aspek teknis dan yuridis melalui keterangan ahli. Namun, efektivitas digital forensik sangat bergantung pada penerapan standar operasional prosedur dan konsistensi chain of custody. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi digital forensik merupakan faktor krusial dalam memperkuat legitimasi teknis dan yuridis alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana siber di Indonesia.
Digital forensik, Alat bukti elektronik, Tindak pidana siber
Reformulasi Yuridis Pengangkatan Guru Honorer Berbasis Special Service Personnel System dalam Dimensi System of incentive guna Menjamin Kesejahteraan Guru
Pengangkatan guru honorer dalam sistem kepegawaian nasional merefleksikan paradoks kebijakan: di satu sisi negara menegaskan penerapan merit system dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, namun di sisi lain penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan administratif yang bersifat transisional. Integrasi guru honorer ke dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 belum menunjukkan desain sistem kepegawaian khusus yang memberikan kepastian karier, stabilitas struktural, dan arsitektur insentif jangka panjang. Kebijakan penghapusan tenaga honorer lebih tampak sebagai respons terhadap tekanan sosial dan fiskal daripada hasil perancangan institusional yang sistemik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Analisis dilakukan melalui pemetaan norma secara vertikal dan horizontal terhadap regulasi ASN dan PPPK, serta perbandingan dengan Special Service Personnel System di Jepang. Kerangka analisis menggunakan perspektif system of incentive yang meliputi dimensi insentif finansial, karier, struktural, dan psikologis sebagai parameter evaluatif desain kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan pengangkatan guru honorer masih dominan administratif-transisional dan belum berbasis desain sistem permanen. Skema PPPK belum sepenuhnya memenuhi dimensi system of incentive, terutama dalam aspek kepastian karier dan stabilitas jangka panjang. Sebaliknya, model Special Service Personnel System di Jepang memperlihatkan konstruksi kepegawaian khusus yang dirancang permanen, sistemik, dan terintegrasi dengan sistem insentif yang jelas. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi yuridis pengangkatan guru honorer berbasis Special Service Personnel System dalam dimensi system of incentive guna mewujudkan kepastian hukum, profesionalisasi, dan keberlanjutan sistem kepegawaian nasional.
Konsep Lembaga Khusus Pemberian Bantuan Hukum Dalam Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif antara Indonesia dan Belanda
Penelitian ini mengkaji konsep ideal lembaga khusus bantuan hukum dalam hukum acara pidana Indonesia melalui studi komparatif dengan Belanda. Permasalahan utama yang diangkat adalah kerentanan struktural dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia, yang terutama disebabkan oleh luasnya diskresi aparat penegak hukum dalam menunjuk advokat serta skema pendanaan penggantian biaya (reimbursement) yang membebani Organisasi Bantuan Hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan struktural tersebut, membandingkannya dengan kerangka hukum di Belanda, serta merumuskan model kelembagaan yang ideal bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara Indonesia menghadapi konflik kepentingan prosedural dan hambatan pendanaan, Belanda berhasil menjamin akses terhadap keadilan secara merata melalui Raad voor Rechtsbijstand. Lembaga di Belanda ini berperan sebagai pengelola sistem yang terintegrasi dengan menerapkan mekanisme penunjukan secara buta (blind appointment) tanpa campur tangan kepolisian serta memberikan subsidi pendanaan di muka. Sebagai kesimpulan, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Lembaga Khusus Bantuan Hukum di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Lembaga yang diusulkan ini harus memiliki kewenangan absolut untuk melaksanakan sistem penunjukan terpusat secara buta, mereformasi skema pembiayaan menjadi model subsidi di muka, serta mengatur kualitas advokat guna menjamin keadilan substantif bagi masyarakat marginal.
Konstruksi Yuridis Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan dalam Sistem Hukum Pertanahan
Land Management Rights (HPL) are a legal instrument that has developed in the practice of national land administration as a manifestation of the State's Sovereign Rights over land. However, their position in the structure of land rights is still a matter of debate, especially when Building Use Rights (HGB) are granted on top of them, which are widely used in the development of industrial, residential, and commercial areas. This issue is relevant because it concerns legal certainty and protection for rights holders and investors. This study aims to analyze the position of HPL in the land law system and construct the legal relationship between HPL holders and HGB holders. The method used is normative juridical legal research with a legislative and conceptual approach, through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the discussion show that HPL is not a property right as defined in the Basic Agrarian Law, but rather an administrative authority derived from the State's Right of Control, while HGB remains a land right granted by the state even though it is located within an HPL management area. Thus, the relationship between HPL holders and HGB holders is administrative-contractual in nature without changing the source of authority for granting HGB, so a conceptual clarification is needed to ensure legal certainty.
Pengaturan Penggunaan Tanah Adat Melalui HPL sebagai Alat untuk Menguatkan Posisi Masyarakat Adat
The Right of Management (Hak Manajemen/HPL) constitutes a strategic issue within the Indonesian agrarian legal system, as it directly relates to the recognition and protection of indigenous peoples' rights. Regulatory developments reveal persistent tension between state authority and the collective rights of indigenous communities in controlling and using customary land. This study aims to analyze the normative construction of HPL over customary land and to formulate a reconstructed regulatory model positioning HPL as an instrument to strengthen the legal standing of indigenous peoples. The research employs normative legal methodology, using statutory, conceptual, and analytical approaches, supported by primary and secondary legal materials and examined through prescriptive legal analysis. The findings demonstrate that the current construction of HPL still places the state in a dominant position and has not fully affirmed indigenous communities as legal subjects with full legal capacity. Normative ambiguities remain regarding the limits of authority, mechanisms for recognizing customary institutions, and the equitable distribution of economic benefits. Regulatory reconstruction is therefore required through the integration of distributive justice principles, legal pluralism, mandatory indigenous consent, and an equal, transparent tripartite partnership model. HPL must function as a substantive empowerment instrument accompanied by sustainable social and ecological safeguards within a welfare state framework
Crypto Laundering Dalam Rezim Hukum Uni Eropa: Evaluasi EU AML/CFT Regulation Package
Massifnya perkembangan cryptocurrency di era kontemporer turut dibayangi dominasi aktivitas illegal crypto laundering yang tercatat hingga mencapai 32 milliar USD dan melonjak hingga 58,7 milliar USD di akhir 2023 serta diperkirakan 117-750 milliar Euro beredar di jaringan keuangan Uni Eropa. Merespon fenomena tersebut, Uni Eropa mengesahkan EU AML/CFT Regulation Package sebagai upaya mitigasi crypto laundering sekaligus mengupayakan kepatahuan atas Rekomendasi 15 & 16 FATF. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwasanya EU AML/CFT Regulation Package yang digadang-gadang menjadi tolok ukur regulasi global, justru dihadapkan dengan inefektivitas regulasi terhadap pasar crypto yang justru memengaruhi aktivitas crypto laundering. Namun demikian penelitian terdahulu tidak dilandaskan pada kaidah analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas EU AML/CFT Regulation Package dengan paradigma ex-post evaluative impact assessment sekaligus menilai kesesuaian regulasi dengan setiap aspek dari smart-regulation framework. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Analisis data menggunakan kerangka kerja alur kebijakan publik Howlett & Ramesh Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya EU AML/CFT Regulation Package efektif dalam mencegah fragmentasi regulasi internal, akan tetapi pelaksanaan dihadapkan dengan permasalahan over-regulation dan peningkatan compliance-costs secara tidak proporsional sehingga berdampak pada fenomena regulatory arbitrage. Oleh karena itu, artikel ini mengusulkan alternatif kebijakan kepada Uni Eropa berupa kebijakan pemenuhan elemen smart-regulation serta mengimplementasikan mekanisme self-regulation dan co-regulation sebagai upaya deregulasi.
REFORMULASI REKRUTMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi pasca berlakunya UU No. 7 Tahun 2020 sebagai perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003. Mekanisme rekrutmen memiliki arti penting karena menentukan independensi, imparsialitas, dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka normatif pengangkatan, masa jabatan, serta peran lembaga pengusul, sekaligus merumuskan arah reformulasi rekrutmen. Metode berupa yuridis normatif diterapkan menjadi metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual dengan dukungan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil yang didapat memberi penjelasan perihal desain rekrutmen saat ini menekankan kepastian hukum dan stabilitas kelembagaan melalui masa jabatan hingga usia 70 tahun, namun masih problematis karena minimnya transparansi, lemahnya partisipasi publik, dan potensi ketergantungan pada lembaga pengusul. Penelitian ini merekomendasikan seleksi terbuka, panel independen, uji publik, dan standar konflik kepentingan yang ketat.
SINKRONISASI YURIDIS DUALISME SISTEM PERADILAN MILITER BERBASIS DUE PROCESS APPROACH UNTUK MEWUJUDKAN SOCIAL JUSTICE
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya sinkronisasi yuridis dualisme sistem peradilan militer berbasis Due Process Approach dan merumuskan serta menganalisis sinkronisasi yuridis dualisme sistem peradilan militer berbasis Due Process Approach dalam mewujudkan social justice. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil studi menunjukkan bahwa sinkronisasi dualisme sistem peradilan militer dengan melakukan reformasi atau revisi terhadap perundangan yang mengatur peradilan militer, mempersiapkan peradilan umum untuk dapat memproses hukum anggota militer yang melakukan tindak pidana umum atau membentuk undang-undang baru, pelaksanaan proses peradilan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel serta pembahasan yurisdiksi yang jelas antara peradilan militer dan umum dapat mengakomodasi pencapaian sinkronisasi peradilan militer. Untuk meletakkan Due Process of Law sebagai basis peradilan militer maka secara substantif mempersyaratkan aturan hukum peradilan militer seperti KUHPM dan UU Disiplin militer harus adil, tidak sewenang-wenang, dipatuhi dan secara prosedural harus dilakukan dengan baik sesuai tahapan, memenuhi hak peradilan yang independen, memenuhi hak membela diri terdakwa, memberlakukan prinsip praduga tak bersalah, menyediakan mekanisme banding dan kasasi secara transparan dan terbuka. Untuk mewujudkan social justice maka harus memenuhi keadilan bagi korban dengan pemulihan hak secara nyata, keadilan bagi pelaku dengan perlindungan hak terdakwa, memberikan akses informasi dan akuntabilitas dalam peradilan militer, akan mendukung pencapaian social justice.
Sinkronisasi Yuridis, Dualisme Peradilan Militer, Due Process Approach, Social Justice
Urgensi Pengaturan Batasan Kontribusi Artificial Intelligence dalam Proses Penciptaan Karya : Studi Komparasi antara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Indonesia
Perkembangan Artificial Intelligence (AI) generatif telah mengubah paradigma penciptaan karya kreatif dan menimbulkan tantangan serius bagi rezim hukum hak cipta yang masih beriorientasi pada pencipta manusia. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit batasan kontribusi AI dalam proses penciptaan karya, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum terkait orisinalitas, kepemilikan, dan perlindungan hak cipta atas karya berbasis AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan batas keterlibatan AI dalam penciptaan karya serta merumuskan model ambang batas yang tepat bagi hukum hak cipta Indonesia melalui studi komparatif dengan Amerika Serikat dan Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat menegaskan prinsip human authorship dengan mensyaratkan kontribusi manusia yang dapat dikenali, sementara Inggris mengadopsi pendekatan fungsional dengan menunjuk pihak yang melakukan pengaturan teknis sebagai pencipta karya berbasis komputer. Indonesia berada dalam kekosongan norma karena belum memiliki ambang batas keterlibatan manusia dalam karya berbasis AI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi model substantial human contribution test untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak pencipta manusia, dan tetap mendorong inovasi teknologi secara bertanggung jawab.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian besar untuk keuangan negara sehingga penanggulangannya tidak cukup hanya menghukum pelaku, namun juga harus menjamin bahwa kerugian negara bisa dipulihkan. Instrumen yang digunakan untuk sistem hukum Indonesia yaitu pidana tambahan berupa membayarkan uang pengganti. Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaturan pidana tambahan uang pengganti untuk perkara tindak pidana korupsi di Indonesia serta meninjaunya melalui perbandingan dengan sistem hukum Belanda dan Amerika Serikat. Permasalahan utama yang dikaji terkait lemahnya pelaksanaan kewajiban membayarkan uang pengganti pada praktik. Metode yang dimanfaatkan yaitu “penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach).” Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun secara normatif pidana uang pengganti di Indonesia ini guna memulihkan kerugian finansial negara, pengaturannya masih menghadapi kendala berupa sifat fakultatif, ketiadaan standar konversi yang jelas, serta keberadaan pidana penjara pengganti yang justru mengurangi efektivitas pemulihan kerugian negara. Berbeda dengan Belanda dan Amerika Serikat yang menempatkan perampasan aset dan restitusi sebagai kewajiban utama yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan pidana uang pengganti yang menitikberatkan pada optimalisasi perampasan aset dan pembatasan peran pidana penjara pengganti agar mencapai tujuan pemulihan kerugian negara dengan optimal.
Pidana Tambahan; Uang Pengganti; Korupsi
Prinsip Pembuktian Terbalik dalam RUU Perampasan Aset dengan Pendekatan Unexplained Wealth di Indonesia
Korupsi di Indonesia kini telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa yang kompleks karena melibatkan aktor individu maupun korporasi, sehingga tidak hanya meruntuhkan kepercayaan publik tetapi juga mengakibatkan kerugian negara yang eskalasinya sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), tren kerugian negara terus meningkat tajam, terlihat dari lonjakan nilai kerugian sebesar Rp28,4 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp279,9 triliun pada tahun 2024, yang sekaligus menjadi bukti empiris bahwa mekanisme pemidanaan konvensional sudah tidak optimal lagi dalam upaya pemulihan aset. Kelemahan mendasar sistem saat ini terletak pada rezim conviction-based dalam KUHP, KUHAP, dan UU Tipikor yang menggantungkan perampasan aset pada putusan pidana inkracht, sebuah celah hukum yang justru menghambat pengembalian kerugian negara ketika pelaku melarikan diri atau menyembunyikan asetnya di lintas yurisdiksi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif yang dibedah melalui Teori Keadilan Rawls dan Hukum Responsif untuk menemukan keseimbangan antara penegakan hukum dan HAM. Hasil menegaskan bahwa penerapan prinsip pembuktian terbalik melalui mekanisme unexplained wealth dan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dengan pendekatan kepada asetnya (in rem) menjadi kebutuhan hukum yang responsif dan konstitusional, karena mekanisme ini mampu menawarkan solusi pemulihan aset yang efektif namun tetap menjamin prosedur yang transparan agar sesuai dengan konsep negara hukum (rule of law) dan menjunjung HAM.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD) dari Pemilu Daerah (kepala daerah dan DPRD) mulai 2029, ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara. Masalah utama meliputi potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD akibat ketidaksinkronan masa jabatan, peningkatan kompleksitas serta biaya penyelenggaraan, risiko governance failure, dan ancaman terhadap kepastian hukum serta akuntabilitas pemerintahan daerah.Tujuan penelitian adalah mengkaji implikasi normatif dan praktis putusan tersebut terhadap penyelenggaraan pemilu serta mengidentifikasi tantangan dan kesiapan KPU dan Bawaslu dalam kerangka good governance. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dikombinasikan dengan pendekatan empiris kualitatif melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan Koordinator Divisi Kelembagaan Bawaslu Jawa Tengah, serta analisis dokumen hukum terkait. Data dianalisis secara tematik dengan validasi triangulasi.Hasil menunjukkan pemisahan pemilu berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi, mengurangi voter fatigue, dan memperkuat akuntabilitas lokal, namun menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran, penunjukan penjabat masif tanpa mandat rakyat, serta potensi pelanggaran asas kepastian hukum dan continuity of government. Tanpa regulasi transisi cepat (revisi UU Pemilu atau Perppu), KPU dan Bawaslu menghadapi keterbatasan operasional signifikan. Implementasi putusan memerlukan regulasi bridging yang jelas, penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintaslembaga guna menjaga kesinambungan pemerintahan daerah yang legitimate serta memperkuat demokrasi substantif tanpa mengorbankan efektivitas administrasi.
Interpretasi Daluwarsa Penuntutan Pidana Pasca Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022
Penerapan daluwarsa sering menimbulkan persoalan, terutama pada tindak pidana yang sifatnya sulit terungkap pada saat perbuatan terjadi seperti pemalsuan surat. Permasalahan muncul ketika pemalsuan baru diketahui bertahun-tahun kemudian, sehingga terdapat risiko pelaku tidak dapat lagi dituntut. Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu metode non-doktrinal dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.118/PUU-XX/2022 memperluas makna perhitungan awal berlakunya daluwarsa dalam Pasal 79 KUHP yang dinilai sangat tepat dan progresif untuk melindungi korban dan menciptakan kepastian hukum. Namun, putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang peristiwa hukumnya terjadi sebelum putusan ditetapkan. Terhadap perkara-perkara pemalsuan surat yang baru terungkap setelah lewat waktu lama dan terjadi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagaimana perkara yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 101/Pid.B/2025/PN Skh, maka pengadilan dalam memeriksa dan memutus dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No.825 K/Pid/2014 sebagai dasar penafsiran, dimana putusan tersebut selaras dengan Putusan No.118/PUU-XX/2022 yang mencerminkan prinsip perlindungan terhadap korban.
E-Government Implementation in Semarang City Government: Challenges and Opportunities for Public Services from a Good Governance Perspective
Digital transformation through E-Government has become key to improving public service quality in the Industrial Revolution 5.0 era. This research analyzes the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in Semarang City Government from the perspective of good governance principles as regulated in Article 10 paragraph (1) of Law Number 30 of 2014 on Government Administration. Using normative-empirical research methods with statute approach and conceptual approach, this study combines legislative regulation analysis with empirical data from in-depth interviews with civil servants from the Department of Communication, Informatics, Statistics and Encryption of Semarang City. The research findings show that SPBE implementation has achieved significant accomplishments with an SPBE Index of 4.27% rated "Satisfactory," increasing from 2.31% in 2021. Integrated platforms such as the SILAGA Super Apps and the One Data Portal have successfully eliminated bureaucratic barriers and improved public service accessibility. The implementation of the eight principles of good governance has been comprehensively applied, although the principle of accuracy remains a major challenge related to data validity and cybersecurity. The research identifies four main challenges: technological infrastructure, human resource readiness, service inclusivity, and budget sustainability. Conversely, there are four strategic opportunities: utilization of Big Data and AI, integration with the INA Digital national system, collaboration with startups, and IoT implementation for smart environment. The 2025-2029 development roadmap targets a transition toward Cognitive Government with the concepts of Zero Document and Data-Driven Policy, making Semarang City a model of excellent digital governance while upholding good governance principles.
Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra
Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), dan Studi Sosio-Legal
Ilmu hukum kontemporer kini tengah berhadapan dengan "kecemasan epistemologis," sebuah situasi di mana dikotomi kaku antara kubu normatif (doktrinal) dan empiris tidak lagi memadai untuk membedah kompleksitas tantangan global. Artikel ini bertujuan mengurai kebuntuan tersebut dengan mendekonstruksi sekat-sekat biner usang dan menawarkan kerangka metodologis yang lebih integratif. Melalui penelusuran literatur konseptual, studi ini merekonstruksi taksonomi penelitian hukum ke dalam tiga varian distingtif dengan fungsi yang saling melengkapi: (1) Penelitian doktrinal yang menjaga koherensi logika internal sistem hukum; (2) Penelitian empiris yang memverifikasi realitas faktual melalui instrumen kuantitatif; dan (3) Studi sosio-legal yang menyelami makna intersubjektif serta relasi kuasa melalui pendekatan kualitatif mendalam. Artikel ini berargumen bahwa validitas penelitian tidak ditentukan oleh fanatisme terhadap satu mazhab, melainkan oleh ketepatan metode dalam menjawab pertanyaan penelitian yang menegaskan prinsip bahwa metodologi harus tunduk pada substansi. Sebagai simpulan, masa depan kesarjanaan hukum menuntut adanya "bilingualisme intelektual": kemampuan peneliti untuk fasih menjembatani teks normatif dan realitas sosial demi melahirkan kebijakan hukum yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Lompatan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan
Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam merespons berbagai persoalan mendasar yang melekat pada KUHAP lama, khususnya terkait ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara negara dan individu dalam proses peradilan pidana. KUHAP sebelumnya dinilai belum sepenuhnya mampu mewujudkan peradilan pidana yang berkeadilan karena masih dominannya kewenangan aparat penegak hukum, lemahnya pengawasan yudisial, serta terbatasnya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa, dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis arah reformulasi KUHAP baru dalam mewujudkan peradilan pidana berkeadilan serta mengkaji implikasi dan tantangan implementasinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas, melalui analisis terhadap KUHAP lama, KUHAP baru, serta instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi KUHAP baru menandai pergeseran paradigma menuju sistem peradilan pidana yang berorientasi pada due process of law, penguatan peran hakim, pembatasan upaya paksa, pengakuan hak korban, serta pengembangan pendekatan keadilan restoratif. Tantangan implementasi reformulasi KUHAP terletak pada budaya hukum aparat, kesiapan kelembagaan, dan konsistensi penerapan norma progresif dalam praktik. Reformulasi KUHAP pada akhirnya menuntut komitmen berkelanjutan untuk menjadikan hukum acara pidana sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Tindakan Penganiayaan Berat: Studi Kasus Fenomena Gangster di Kota Semarang
Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan secara berkelompok atau dalam konteks gangster semakin marak terjadi di Kota Semarang dan menimbulkan keresahan sosial. Kondisi ini memunculkan persoalan hukum terkait bentuk pertanggungjawaban pidana anak serta efektivitas penerapannya dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak atas tindakan penganiayaan berat dalam kasus gangster di Kota Semarang serta menilai efektivitas penerapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan serta dokumen penanganan perkara anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pelaku penganiayaan berat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur perbuatan pidana dan kesalahan, namun penerapannya dilakukan melalui mekanisme khusus yang mengutamakan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus gangster di Kota Semarang telah berjalan secara normatif, tetapi belum sepenuhnya efektif secara sosiologis akibat faktor budaya kekerasan, lemahnya kontrol sosial, dan keterbatasan pembinaan berkelanjutan.
Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lapas Dalam Mencegah Residivisme Rutan Kelas IIB Purbalingga
Artikel ini disusun untuk meneliti efektivitas pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya residivisme, dengan studi kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan yang dilaksanakan serta tingkat keberhasilannya dalam membentuk perubahan perilaku narapidana setelah menjalani masa pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian dan kemandirian telah dilaksanakan secara cukup efektif, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana, sumber daya manusia, serta rendahnya dukungan sosial pasca pembebasan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap potensi terjadinya residivisme, sehingga diperlukan penguatan pembinaan yang lebih terpadu dan berkelanjutan.
Criminal Policy of Indonesian Criminal Law in Combating the Crime of Phishing
Phishing is one of the forms of cybercrime that is increasingly widespread in Indonesia. However, to date, there is no legislation that explicitly defines phishing as an independent criminal offense. On one hand, this progress offers convenience and efficiency; on the other hand, it gives rise to new challenges that cannot be ignored, one of which is cybercrime. Law enforcement against perpetrators still relies on general provisions in the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law Number 1 Of 2024 Concerning The Second Amendment Of Law Number 11 Of 2008 On Information And Electronic Transactions. which are considered insufficient to fully address the complexity of phishing modus operandi. This results in suboptimal prosecution processes and inadequate legal protection for victims. In contrast to Indonesia, the United States has established more specific and comprehensive regulations concerning phishing, supported by integrated law enforcement agencies. Using Lawrence M. Friedman’s legal system theory, it can be concluded that phishing regulations in Indonesia are still ineffective in terms of legal substance, institutional structure, and the public's legal culture. A comprehensive legal reform is needed to appropriately respond to the evolving dynamics of digital crime.
Analisis Peran Lembaga Penjamin Simpanan Menanganai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik Untuk Menjaga Stabilitas Keuangan
Krisis moneter tahun 1998 menyebabkan menurunnya kepercayaan nasabah terhadap perbankan yang menyebabkan nasabah melakukan penarikan uang dalam waktu yang bersamaan dalam waktu singkat (bank rush). Hal ini menjadikan bank gagal berdampak sistemik yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Saat itu belum terbentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dapat menyelamatkan bank gagal sehingga banyak bank kolaps. Peristiwa ini tentunya perlu dihindari sehingga tidak terjadi lagi di masa depan. Bank gagal dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan sehingga diperlukan peran dari LPS dalam menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan masalah hukum yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank gagal yang berdampak sistemik memiliki pengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan karena menghasilkan contagion effect yang menyebabkan nasabah panik dan kehilangan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Untuk itu LPS memiliki peranan penting dalam menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik dengan penyertaan modal dan mengikutsertakan pemegang saham.
Copyright (c) 2025 Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal
LEGAL LOOPHOLES BEHIND JASTIP: JURIDICAL ANALYSIS OF POWER ATTORNEY AND RISK OF DOCUMENT DESTRUCTION IN TICKET EXCHANGE FOR SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR CONCERT IN JAKARTA
The purpose of this study is to analyze the validity of power of attorney for concert ticket exchanges in accordance with Indonesian civil law provisions. This study fills a gap in legal research by focusing on the validity of power of attorney in the exchange of tickets for the Seventeen [Right Here] World Tour in Jakarta, as well as aspects of personal data protection involved therein. The study applies normative legal research methods. The results of this study reveal that the use of a power of attorney in the ticket exchange process, as utilized by ticket exchange services, falls under the category of a special power of attorney governed by Article 1975 of the Indonesian Civil Code. The format of the power of attorney from the promoter complies with the provisions of Article 1320 of the Civil Code. Conclusion of this study is that Mecimapro acts as the data controller responsible for the entire concert. Promoter is obligated to destroy power of attorney documents that have been used and are no longer relevant to the promoter company, as a form of personal data protection and document archive management. The provisions regarding the destruction process are regulated in Article 44 of the Personal Data Protection Law, whose regulations are further strengthened by Government Regulation No. 87 of 1999 on the Procedures for the Submission and Destruction of Company Documents.
Validity, Relationship, Controller, Data, Destruction
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya yang Ditarik di Provinsi Jawa Tengah
Perlindungan konsumen dari peredaran kosmetik berbahaya menjadi isu krusial di Indonesia. Dalam rentang tahun 2020 hingga 2024, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang secara konsisten menemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih beredar luas di wilayah Jawa Tengah. Fenomena ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk memberikan edukasi komprehensif mengenai tata cara penarikan kosmetik berbahaya sesuai dengan regulasi yang berlaku, sekaligus menyoroti peran serta tanggung jawab berbagai pihak dalam upaya penanganan kosmetik ilegal. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan dilengkapi wawancara bersama pihak BBPOM Semarang sebagai data pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa produk kosmetik berbahaya yang teridentifikasi secara prosedural harus ditarik dari peredaran, melalui serangkaian tahapan deteksi, perintah penarikan, pelaksanaan penarikan oleh pelaku usaha, dan verifikasi oleh BPOM sebagai langkah mitigasi risiko terhadap konsumen.
Consent or Coercion? A Comparative Legal Analysis of Biometric Data Practices in Digital Banking Systems
The digital revolution in the financial sector has accelerated the adoption of biometric technology as an authentication method, offering greater security and efficiency compared to traditional password or PIN-based systems. Biometric technology leverages unique physical or behavioral characteristics—such as fingerprints, facial patterns, and voice recognition—making it highly resistant to forgery. However, the use of biometrics introduces a fundamental paradox between enhanced security and the risk to personal privacy, as biometric data is immutable and, if compromised, the consequences are permanent and irreversible. Indonesia has addressed these challenges through the enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), which classifies biometric data as specific personal data requiring explicit, written, and revocable consent. Despite this legal framework, implementation remains challenging due to the lack of sector-specific regulations and limited regulatory oversight. Comparatively, the European Union’s GDPR sets a high standard for biometric data protection, emphasizing explicit consent, data minimization, and strong enforcement. The United States adopts a sectoral approach, with state laws such as Illinois’ BIPA imposing strict requirements and significant liabilities. A central concern is whether consent obtained from consumers in banking truly meets legal standards, given the power imbalance between institutions and users. This study employs a normative juridical and comparative approach to analyze regulatory frameworks in Indonesia, the EU, and the US, identifying best practices and recommending improvements for biometric data protection in banking.
Personal Data Privacy, Biometric, Technology Law
Tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perspektif State Of Obligation
Taggungjawab Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan perempuan diatur dalam undang - undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah yang terdiri dari kualitas hidup perempuan. tak terkecuali Provinsi Jawa Tengah melakukan kewajiban tersebut dengan mengeluarkan peraturan local seperti Provinsi Jawa Tengah pula telah mengambil berbagai kebijakan , misalnya melalui peraturan lokal seperti Peraturan Daerah ( PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengarusutamaan Gender. Namun adanya peningkatan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan berdasarkan state of obligation dalam CEDAW dan Analysys Gender pathway yang tepat. Teknik penelitian yang digunakan ialah penelitian Hukum yuridis normatif dengan bahan hukum primer, skunder , tersier. Hasil penelitian ini mendapat beberapa fakta bahwasanya penyusunan Gender Anlysis Pathway belum ada ketentuan yang rigid dan tidak adanya sanksi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak melakukan kebijakan yang berbasis gender.
AKIBAT HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PHK SEPIHAK MELALUI MEDIA KOMUNIKASI DIGITAL (WHATSAPP) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN
Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap praktik hubungan industrial, termasuk dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini kerap dilakukan melalui media digital seperti WhatsApp. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap keabsahan PHK sepihak yang disampaikan secara digital dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam perkara PT Saraswanti Indoland (2017). Hasil analisis menunjukkan bahwa PHK yang tidak memenuhi prosedur formal, seperti pemberitahuan tertulis, perundingan bipartit, serta pemenuhan hak-hak pekerja, dianggap cacat hukum dan dapat dibatalkan. Media komunikasi digital dapat berfungsi sebagai alat bukti, tetapi tidak dapat menggantikan prosedur hukum yang sah. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan prinsip perlindungan pekerja. Kesimpulannya, PHK melalui WhatsApp tanpa mengikuti prosedur hukum ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, dan reformasi regulasi diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara praktik digital dan sistem hukum formal.
Eksaminasi pertimbangan hakim terhadap Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi kasus putusan No. 39/Pid. Sus/2024/PN Wat)
Human trafficking is a form of transnational crime that violates human rights, particularly those of vulnerable groups such as women and children, and continues to increase in Indonesia. According to the Global Slavery Index 2023, Indonesia is estimated to have around 1.8 million victims of human trafficking, making it one of the countries with the highest number of cases in Southeast Asia (Walk Free Foundation, 2023)[1]. Although Indonesia has enacted Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking (UU PTPPO), the practical implementation of victim protection within the judicial system still faces significant challenges. This article aims to provide a juridical analysis of victim protection in Decision No. 39/Pid.Sus/2024/PN.Wat issued by the Wates District Court. The research method used is normative juridical, combined with a case study approach and comparative analysis of victim protection principles in both national and international law. The findings indicate that although the court has adequately considered the criminal elements, victim protection has not been fully maximized, especially in terms of rehabilitation, psychological.
Implementation of Transfer of Sentenced Person in the Prespective of National and International Law (Marry Jane Case)
This study discusses the regulation and implementation of Transfer of Sentenced Person (TSP) from the perspective of international and national law. The international legal basis that is still used today is the multilateral agreement Convention on the Transfer of Sentenced Person in 1983 drafted by the Council of Europe. Indonesia uses Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and relies on bilateral agreements with other countries based on the principles contained in the Convention on the Transfer of Sentenced Person. The Mary Jane case is one of the cases of prisoner transfers that have been carried out by Indonesia with the Philippines using a practical arrangement. The absence of universal and comprehensive legal regulations governing the transfer of prisoners both in international and national law and the need to regulate TSP encourages the Indonesian government to immediately ratify the Draft Law on the Transfer of Sentenced Person (TSP) Between Countries.
Anti-Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia: Ketaatan aturan Prinsip Uji Tuntas Nasabah Rekomendasi FATF
Pasar modal merupakan sektor yang memiliki sifat transaksi yang kompleks dan dinamis, sehingga sangat rentan terhadap praktik tindak pidana pencucian uang. Untuk mengatasi permasalahan ini, penerapan prinsip uji tuntas nasabah (customer due diligence) menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah dan memberantas pencucian uang di pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang berfokus pada analisis kepatuhan terhadap regulasi POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, dengan mengacu pada standar internasional Rekomendasi 10 dari Financial Action Task Force (FATF). Selain itu, penelitian ini juga membandingkan aturan dan implementasi prinsip uji tuntas nasabah di Indonesia dengan regulasi serupa yang berlaku di Islandia sebagai studi komparatif. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan prinsip uji tuntas nasabah dalam rangka memperkuat sistem pencegahan pencucian uang di pasar modal Indonesia. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa Indonesia masish harus memperkuat aturan terutama dalam identifikasi beneficial owner.
Implementasi Diversi pada Tindak Pidana Narkotika Anak Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif (Studi Kasus Kota Salatiga)
Dalam perkembangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, aliran klasik yang cenderung mengedepankan nilai pembalasan dan hanya memandang dari sisi perbuatan saja (daad Strafrecht) perlahan mulai ditinggalkan dan tergantikan oleh aliran modern yang memperhatikan baik dari sisi perbuatan dan pembuat (Daad-dader Strafrecht) serta memprioritaskan manfaat dan pemulihan akibat tindak pidana sebagai tujuan utama dari Pemidanaan. Penelitian ini menggunakan studi hukum yuridis empiris, dengan menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data primer serta peraturan perundang-undangan dan literatur hukum sebagai data sekunder. Anak sebagai individu dengan kondisi psikis yang sangat labil tentu sangat rentan untuk terjerumus kepada hal negatif seperti penyalahgunaan narkotika. mengingat peran anak sebagai penerima estafet yang akan melanjutkan perjuangan di masa mendatang, maka dalam penyelesaian perkara anak yang terlibat dalam kejahatan semacam ini harus dilakukan diluar mekanisme yang diberlakukan pada orang dewasa. Salah satu mekanisme yang dapat dijadikan sebagai alternatif Pemidanaan ialah diversi yang memiliki pengaturan prosedural dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun telah memiliki dasar yuridis yang memadai, namun dalam realitanya masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan diversi itu sendiri, baik yang terkait dengan legal structure, legal culture, bahkan legal substance