Extradition and Mutual Legal Assistance in Combating Transnational Terrorism Financing: UNTOC and the 1999 Convention in Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.15294/jllr.v7i3.49270Keywords:
Extradition, Mutual Legal Assistance, Terrorist Financing, UNTOC, Asset RecoveryAbstract
Transnational terrorism financing has become a serious challenge to international security and stability, necessitating interstate judicial cooperation through extradition and mutual legal assistance (MLA) mechanisms. This study analyzes the implementation of extradition and MLA mechanisms in Indonesia in relation to the synchronization of the 2000 United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) and the 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism into Indonesia's national legal framework. This study aims to assess the extent to which these international legal instruments have been integrated into national law and to identify gaps in their implementation in practice. This study uses a sociological juridical approach, combining analysis of legal norms with their implementation in practice. The case studies of Hambali and Syam Organizer illustrate the operational dynamics of extradition and MLA implementation in transnational terrorism financing cases. The results show that although Indonesia has a relatively comprehensive legal framework for international cooperation, the effectiveness of its implementation remains influenced by factors such as state sovereignty, procedural complexity, and differences in legal systems across countries. This study also found that synchronization of the 2000 UNTOC and the 1999 Convention has been carried out through Law Number 1 of 1979 concerning Extradition, Law Number 1 of 2006 concerning Mutual Assistance in Criminal Matters, and Law Number 9 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Financing. However, there are still gaps in implementation, especially regarding the limited use of multilateral conventions as a basis for extradition without bilateral agreements, and the complexity of MLA procedures, both of which affect the effectiveness of international cooperation.
References
Akbar, Nawir Arsyad,. Jejak Hambali dalam Serangan Teror, Tak Diizinkan Kembali ke Indonesia. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2025/06/13/17103371/jejak-hambali-dalam-serangan-teror-tak-diizinkan-kembali-ke-indonesia.
Apriyani, MN, Suharto, MA, & Waluyo, W. (2023). Pembaruan Peraturan Ekstradisi Dan Mutual Legal Assistance Indonesia Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri. Jurnal Crepido, 5(1), 27–41. https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.27-41
Ariqa, Wavi. (2022). Yurisdiksi Negara dalam Ekstradisi Narapidana Terorisme Ditinjau dari Hukum Internasional (Studi Kasus Terpidana Tindak Kejahatan Hambali). Tesis Universitas Islam Riau.
Aurelita, M., & Prasetyo, H. (2024). Strategi Penegakan Hukum Internasional dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Lintas Negara Melalui Jalur Maritim. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(3), 454–460. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/590
Ayuningsih, IR, Nelson, FM, Ayuningsih, IR, & Nelson, FM (nd). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan : Suatu Perbandingan Indonesia dan Australia Telah satu dekade Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menuntaskan. 7, 246 – 261.
Bimantoro, T., Aris, A., & Asriyani, A. (2025). Transformasi Narko-Terorisme : Dari kejahatan Ekonomi ke Ancaman Ideologis terhadap Kedaulatan Indonesia. Julia Litigati Amsir, 70 – 78.
Efendi Lod Simanjuntak. (2020). Penegakan Hukum Lintas Jurisdiksi Terhadap Pelaku. Jurnal Hukum Progresif, 8(1), 28–43.
Hartono, DT, Azizah, A., & Ghufron, N. (2025). Kedudukan Perma Nomor 1 Tahun 2013 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Eduvest - Jurnal Studi Universal, 5(5), 5933–5942. https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i5.51281
Hukum Online. Menganut Prinsip Retroaktif, Perjanjian MLA Indonesia-Swiss Sah Ditandatangani. dari https://www.hukumonline.com/berita/a/menganut-prinsip-retroaktif--perjanjian-mla-indonesia-swiss-sah-ditandatangani-lt5c591d5376666/.
I Made Krisna Adiwijaya. (2019). Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979. Jurnal Lex Et Societatis, 7(5), 127-138.
Janwardo, R., & Adhari, A. (2022). Analisis Terhadap Delik Permufakatan Jahat Pendanaan Terorisme dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim. Jurnal Hukum Adigama, 5(1), 1441–1458. https://doi.org/10.24912/adigama.v5i1.20101
Jinaratana, A., Permatasari, Y., & Claudia, J. (2023). Mutual Legal Assistance International Agreement in Eradicating Transnational Crime. Asian Journal of Social and Humanities, 1(08), 343–350.
Juwana, Hikmahanto. (2003). Berhadapan dengan AS dalam Ekstradisi Hambali. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/berhadapan-dengan-as-dalam-ekstradisi-hambali-hol8517/.
Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Narkoba dan Kejahatan (UNODC). (n.d). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (UNTOC).
Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Narkoba dan Kejahatan. (2018). Modul 11: Kerja Sama Internasional untuk Memerangi Kejahatan Terorganisasi Transnasional.
Kesuma, D. A. (2021). Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) dan Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Indonesia Terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Lex Lata.
Klein, P. (2009). Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Perpustakaan Audiovisual Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1–5.
Manek, N. C. (2022). Reliabilitas UndangUndang Ekstradisi (Tinjauan Yuridis Terhadap Ekstradisi). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1). 41-50.
Marus, R. I., & Putra, W. E. (2020). Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Kementerian dan Lembaga Terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Kerangka UNCATOC & UNCAC dan Kaitannya dengan UU Keimigrasian. Journal of Law and Border Protection, 2(2), 93–107.
Marzuki, P. M. (2023). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Masyhar, Ali, Indah Sri Utari, Usman, and Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri. “Legal Challenges of Combating International Cyberterrorism: The NCB Interpol Indonesia and Global Cooperation.” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 31, no. 2 (2023). https://doi.org/10.22219/ljih.v31i2.29668.
Mathovani, SA (2022). Pelaksanaan Kerjasama Ekstradisi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Meningkatkan Sistem Kekebalan Hukum di Kawasan Asean Implementasi Kerja Sama Ekstradisi Politik Luar Negeri Indonesia dalam Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh di Kawasan Asean. Jurnal Konstitusi, 1(1).
Mwita, AM (2025). Bantuan Hukum Timbal Balik dan Ekstradisi sebagai Alat Kerja Sama Internasional di Tanzania: Praktik dan Tantangan. Jurnal Hukum dan Etika 8(1), 344 – 355. https://doi.org/10.37284/eajle.8.1.3652.344
Naritha, N. B., & Saputra, A. L. (2021). Pemidanaan Penyandang Dana Pelaku Terorisme. JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian), 6(2), 11–15. https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6207
Permata, C., & Putri, H. (2023). Peran Teknologi Finansial Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30(1), 70–90. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art4
Pol, E., Roche, HJ La, & Jur, C. (2020). Kerja Sama Penegakan Hukum Internasional Melawan Pencucian Uang. 37(65).
Pranata, FAM, Setiono, J., & Fadri, I. (2025). Mekanisme Pemulihan Aset dalam Kasus Korupsi Transnasional: Kerangka Hukum dan Tantangan Kerjasama Internasional. Jurnal Greenasi Sosial dan Politik, 3(3), 605–614. https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.442
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2021). Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2024). Milestone: Laporan Tengah Tahun INTRAC 2024. 86.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Bela Negara: Kekuatan Kolektif Cegah dan Berantas Kejahatan Siber. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1608/bela-negara-kekuatan-kolektif-cegah-dan-berantas-kejahatan-siber.html.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 363/Pid.Sus/2022, (2022).
Rahayuningsih, T. (2013). Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia. Jurnal Yuridika, 28(3), 314–330. https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.349.
Ramada, Diandra Preludio, and Indah Sri Utari. “Unveiling the Surge in Corruption: A Menacing Threat to Indonesia’s Stability in Anti-Corruption Law Reform.” Journal of Law and Legal Reform 5, no. 1 (2024). https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2092.
Ramadhan, F. N. (2024). Analisis Pemberian Suaka Terhadap Ahmed Chataev Oleh Austria Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pengungsi Internasional. Belli Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional), 10(1), 89–107. https://doi.org/10.20961/belli.v10i1.43180
Ridho Fadli, M., Bahreisy, B., & Nasrianti. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Melalui Instrumen Anti Money Laundering. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), 5(2), 175–186.
Rizaldi, BA (2026). PPATK mengungkapkan laporan kejahatan keuangan meningkat pada tahun 2025. Antaranews.Com. https://www.antaranews.com/berita/5392318/ppatk-ungkap-laporan-kejahatan-keuangan-meningkat-pada-2025
S.M, Probo Pribadi, (2026). Urgensi Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Sistem Hukum Indonesia. NCC Netralnews (online article), http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.6733439
Salomon, TR (2013). Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Perkara Pidana. Ensiklopedia Hukum Internasional Publik Max Planck, Januari 2013. https://doi.org/10.1093/law:epil/9780199231690/e966
Santos, R., & Firmansyah, H. (2021). Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance Terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi Yang Dilarikan Ke Luar Negeri. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(1), 40–56. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i1.3
Setyarini, D, M., Mahendrawati, N, L, M., Arini, D, G, D.(2019). Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Internasiona. Jurnal Analogi Hukum. 2(1). 17-21. Doi: http://dx.doi.org/10.22225/.2.1.1610.17-21
Sigalingging, B. (2021). Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2, 387–398. https://doi.org/10.55357/is.v2i3.152
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
Sri, D., Dhumilah, R., & Mustofa, M. (2025). Rekonstruksi Perluasan Sanksi Pidana untuk Kejahatan Pencucian Uang Melalui Penyitaan Aset Berbasis Non-Hukuman (NCB) dan Gugatan In Rem. 3(9), 1717–1727.
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). (n.d.). Treaty-based crimes of terrorism: Universal counter terrorism instruments. https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-4/key-issues/treaty-based-crimes-of-terrorism.html.
Utari, Indah Sri, Ubaidillah Kamal, Diandra Preludio Ramada, Benny Sumardiana, and Bhanu Prakash Nunna. “Legal Protection for Child Sexual Violence Victims: Victimology Perspectives, Challenges, and Policy Solutions in Asia.” Jurnal Suara Hukum 8, no. 1 (2026). https://doi.org/10.26740/jsh.v8n1.p40-77.
Utari, Indah Sri, Diandra Preludio Ramada, Salman Alfarisi, and Nizamuddin Alias. “A Criminological Perspective on Corruption as a Catalyst of Economic Breakdown: Socio-Legal Challenges in Indonesian Environmental Governance.” Jambe Law Journal 9, no. 1 (2026): 205–47. https://doi.org/10.22437/jmj4ac47.
Wibawa, D. S., & Sholikah, D. I. (2026). Integrasi Prinsip Hukum Internasional Ke dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. IBLAM Law Review, 6(1), 18–25. https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.645
Yaplegal. (n.d). Hukum Internasional dan Ekstradisi. https://yaplegal.id/kamus/hukum-internasional-dan-ekstradisi.
Downloads
Published
Article ID
49270Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Bintang Wicaksono Ajie, Topo Santoso, Febby Mutiara Nelson, Arie Afriansyah, Mohd Hazmi Mohd Rusli (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).








