MALADMINISTRATION IN CORRUPTION CASE: A STUDY OF LIMITATION ON THE CRIMINAL ACTION

Odie Faiz Guslan

Abstract


This study aims to determine the boundaries between implementing a government agency (bestuurhandeling) that harms quality state finances as maladministration or is a criminal act of corruption. Normative juridical research methods. The results of the study show that not all companies are carried out by public officials who are financial sources of corruption. In determining the boundaries between acts of maladministration and acts of the body or government officials must avoid discretionary actions that contain legal ribbons such as: fraud (deception), manipulation, misdirection (misrepresentation), concealment of facts, breach of trust, subterfuge (subfunction), or circumvention of regulations (illegal violations).


Full Text:

PDF

References


Nurhayati, Ratna dan Seno Wibowo Gumbira. 2017. Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6 (1) : 54

Rokhim, Abdul. 2013. Kewenangan Pemerintah dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfarestate). Jurnal Dinamika Hukum. Vol. XIX (36) : 136

Adji, Indriyanto Seno. 2009. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta : Diadit Media

Anggriani, Jum. 2012 Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : Graha Ilmu

Arsyad, H. Jawade Hafidz. 2013. Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara). Jakarta : Sinar Grafika

Atmasasmita, Romli. 2004 Sekitar Masalah Korupsi - Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung : Mandar Maju

Djaja, Ermansjah. 2010. Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi – Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/ PPU-IV/ 2006. Jakarta : Sinar Grafika

Hadjon, Philipus M. et.al. 2012. Hukum Adminstrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

________. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

HR, Ridwan. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Ikatan Hakim Indonesia. 2016. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika

Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2008. Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bakti

Latif, H. Abdul. 2016. Hukum Administrasi – Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Prenada Media Group

Mertokusumo, Sudikno. 2014. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

Minarno, Nur Basuki. 2009. Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Surabaya : Laksbang Mediatama

Muladi dan Diah Sulistyani, Kompleksitas Perkembangan Kebijakan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal, (Bandung: Alumni, 2016)

Mulyadi, Lilik. 2015. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia - Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya. Bandung : Alumni

Pujiyono. 2007. Kumpulan Tulisan Hukum Pidana. Bandung : Mandar Maju

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2013. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sudarto. 2007. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung : Alumni

Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati Djafar. 2017. Hukum Keuangan Negara – Teori dan Praktik. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan




DOI: https://doi.org/10.15294/ijcls.v3i2.13249

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments
 |  Add comment

Copyright (c) 2018 INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) published by Faculty of Law Universitas Negeri Semarang.

ISSN 2548-1568 (Print) ISSN 2548-1576 (Online)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.