Reader Comments

Kok Dapat Pembayaran Pajak di Indonesia Sangat Berat di ASEAN?

by Lintang Bumi Indonesia (2020-07-21)

 |  Post Reply

Pajak merupakan salah satu isu utama yang jadi pertimbangan investor saat sebelum menanamkan modalnya di sesuatu negeri. Sayang, Indonesia memiliki catatan kurang menggembirakan soal itu. Bayar pajak di Indonesia jadi yang sangat memberatkan di Asean. Bersumber pada laporan Legatum Institute( LI)—lembaga studi kebijakan global yang berbasis di London—menyebutkan rata- rata pembayaran pajak pelakon usaha di Indonesia sepanjang setahun menggapai 43 kali, ataupun lebih besar dibanding negara- negara orang sebelah. Singapore misalnya, rata- rata pembayaran pajak menggapai 5 kali per tahun.

Setelah itu, Laos 35 kali, Vietnam 10 kali, Filipina 14 kali, Thailand 21 kali, Myanmar 31 kali, Malaysia 8 kali serta Kamboja 40 kali.“ Jumlah pajak yang dibayar sesungguhnya turun Materi Diklat dari 65 ke 43 semenjak 2009. Tetapi senantiasa lebih kurang baik serta sangat memberatkan di ASEAN," sebut LI dalam laporannya berjudul Economic Openness: Indonesia Case Study yang terbit 9 Oktober 2019. Angka 43 kali itu dihitung dari jumlah total pajak yang dibayar, tata cara pembayaran, jumlah frekuensi pembayaran, sampai frekuensi pengarsipan. Ini pula tercantum pajak yang dipotong industri semacam pajak penjualan, PPN serta pajak karyawan.

Laporan LI tersebut pasti jadi kabar kurang menggembirakan. Terlebih, Presiden Jokowi lagi getol- getolnya menggaet investor. Apalagi sebagian waktu yang kemudian, Jokowi pernah jengkel dengan berita terdapatnya 33 industri Tiongkok yang berinvestasi di Vietnam, serta tidak terdapat satupun yang ke Indonesia. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, serta Ikatan Warga Direktorat Jenderal Pajak( DJP) Hestu Yoga Saksama mengakui jumlah pembayaran pajak di Indonesia memanglah terburuk di antara negara- negara ASEAN. Tetapi, dia berdalih buruknya kinerja Indonesia terpaut perpajakan itu lantaran cuma memperhitungkan kinerja pada tahun kemudian. Ia meyakini isu pembayaran pajak itu telah hadapi revisi yang signifikan sejauh tahun ini.“ Bermacam revisi dalam setahun ini belum ter- cover dalam pemetaan Bank Dunia. Kami percaya skornya membaik serta menunggu publikasi berikutnya,” ucap Hestu dikala dihubungi reporter Tirto, Rabu( 16/ 10/ 2019).

Hal- hal yang diperbaiki di antara lain proses pelaporan SPT masa serta tahunan secara online ataupun tanpa bawa dokumen raga. Terdapat pula revisi dari pelaporan SPT Masa Potongan, di mana tidak lagi butuh dilaporkan apabila tidak terdapat transaksi. Tahun depan, DJP pula melaksanakan unifikasi penyampaian SPT masa buat pajak pemasukan( PPh) tubuh yang mempunyai ciri sama. PPh Pasal 15, Pasal 23, Pasal 22 serta SPT Pasal 4 ayat 2 hendak disatukan dalam satu format pelaporan SPT masa tubuh.

PT Pertamina( Persero), Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Hantriono Joko Susilo, nantinya hendak menjajal proyek percontohan unifikasi SPT masa tubuh tersebut. Tetapi buat kewajiban industri memotong pajak semacam pendapatan karyawan( PPh pasal 21) Pelatihan Pajak serta pajak supplier( PPh pasal 23/ 26) tidak dihilangkan. Walaupun dinilai membagikan beban bonus, Hestu meyakini akibatnya tidak sangat besar untuk industri. Kurang baik Untuk Dunia Usaha Sedangkan itu,

Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo memperhitungkan tingginya jumlah pembayaran pajak industri di Indonesia tiap tahun diakibatkan pola pembayaran pajak industri dicoba secara bulanan ataupun rigid monthly basis. Keadaan itu pula diperparah dengan banyaknya tipe pajak yang wajib diurus industri, baik pajak industri ataupun di luar perusahaan—di antara lain semacam pendapatan karyawan—sehingga ongkos membayar pajak jadi besar." Perkaranya hendak jadi administrative cost. Jadi enggak efektif. Ini buat anggapan kemudahan membayar pajak kita kurang baik ataupun rendah di mata investor," ucap Yustinus dikala dihubungi reporter Tirto.

Komentar yang sama pula diutarakan Yusuf Rendy Manilet, periset fiskal Center of Reform on Economics( CORE). Baginya, penemuan itu dapat mementahkan bermacam insentif pajak yang mau diobral pemerintah. Sebut saja, insentif berbentuk pengurangan tarif PPh tubuh dari 25 persen ke 20 persen yang hendak terealisasi pada 2021. Terdapat pula sarana insentif pajak di Kawasan Ekonomi Spesial( KEK) yang tengah digodok pemerintah.“ Dikala ini lagi masa perang tarif pajak. Banyak negeri berlomba- lomba merendahkan tarif serta buatnya lebih gampang. Jika tidak didukung instrumen pendukung yang lain, insentif yang digadang- gadang pemerintah dapat percuma,” ucap Yusuf kepada reporter Tirto.



Add comment