MEMBANGUN KECERDASAN BERDEMOKRASI BAGI MASYARAKAT SEBAGAI LABORATORIUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN)

Juliati Juliati, Dede Kurniawan

Abstract


Periode tahun 1998 bangsa Indonesia benar-benar telah menganut sistem pemerintahan berasaskan kepada demokrasi yang berarti rakyat berkuasa (government or rule by the people). Namun kenyatannya, sebagian masyarakat awam khususnya di daerah masih belum tahu apa itu demokrasi meskipun mata pelajaran PKn termasuk pelajaran umum. Hal ini salah satunya disebabkan karena sampai saat ini mata pelajaran PKn tidak diujikan dalam Ujian Nasional. Padahal sudah ada UU tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang mengarah pada berbagai dokumen resmi kenegaraan seperti pasal 37 UU No. 20 tahun 2003, pasal 9 UU No. 3 thn 2003, Permen Diknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, SK Dirjen Dikti No. 43/ Dikti/ Kep/ 2006. Naskah akademik rancangan UU tentang PKn yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Potensi Departemen Pertahanan dapat diketahui beberapa arah dan kebijakan PKn di Indonesia di masa depan. Demokrasi Pancasila merupakan perwujudan dan pelaksanaan prinsip-prinsip berdasarkan UUD 1945 yang meliputi 10 pilar demokrasi. Karena kejenuhan terhadap pemerintahan yang totaliter, semi diktator militer menjadi alasan demokratitasi harus terus dilaksanakan untuk menuju masyarakat madani (civil society) untuk menhadapi semua itu maka demokrasi ditegakkan dengan cara masyarakatnya harus ada sikap menerima dan menghargai perbedaan dan tahu akan hak dan kewajibannya dengan cara mengikuti penerangan melalui sosialisasi yang dikerjakan oleh aparat pemerintah setempat bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat.

Keywords


demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan, masyarakat madani

Full Text:

PDF

References


Al Quran , Surat An Nisa, Ayat 112, dan Surat Ali Imron, ayat 139, Madinah, Jakarta;

Bloom Benyamin (2001), Blooms Taxsonomy Learning In Action;

Branson (1998), Civic Knowledge, Dalam Bibliografi Mahasiswa, Pasca Sarjana PKn UPI, Bandung;

Budiardjo Miriam (2012), Dasar- dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi September cetakan ke lima Jakarta;

Gaffar Affan (2004), Modul PLPG, Badan Pengembangan SDM, Pendidikan Kebudayaan dan Pengajaran Mutu Pendidikan (BPSDMP,PMP) 2013;

Giddens, Anthony (2000), Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Termasuk dalam dunia dwikutub (bipolar);

Isin dan Turner (2003), Dalam Bibliografi Mahasiswa, Pasca Sarjana PKn UPI, Bandung;

Kalidjernih, Fredy, (2007), Cakrawala Baru Kewarganegaraan, Duta Grafika Bogor Indonesia;

Kalidjernih, Fredy, (2009), Puspa Ragam Konsep dan Isu KWn, Widya Aksara Press Bandung;

Kartono Kartini, (2010), Metode Penelitian Alumni Bandung;

Komarudin Ade, Internet (dalam, viva.co.id), Senin, 22 Agustus 2016;

Permen Dikbud no.21tahun 2015, Sosialisasi Gender Pembudayaan Karakter di Sekolah;

Sandra dan Sandy & Susan K.Bordnan, Morton Deutsch (2000), The Handbook of Conflik Resolution Theory and Practice, Mafactured In The United States Of America On Lyons Falls Turin Book;

Sapria (2007), Perspektif Penelitian Pakar Tentang PKn Dalam Pembangunan Karakter Bangsa, Desertasi Pasca Sarjana UPI, Bandung;

Tap. MPR Tahun 1998, Sekretaris dan Tap. MPR Tahun 1999, Sekretaris Negara RI;

UU No. 20 thn 2003, Sisdiknas,UUD Tahun 1945 Pasal 1, ayat 2, Sekretaris Negara RI;




DOI: https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i1.11806

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 INTEGRALISTIK



Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Copyright @ 2018 Universitas Negeri Semarang. All rights reserved.
View Integralistik Stats