THE INDICATION OF UNFAIR BUSINESS COMPETITION PRACTICE IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC PROCUREMENT AUCTION USING E-TENDERING

Siti Dhurotun Muniroh, Ubaidillah Kamal

Abstract

Public Procurement or E-Procurement is one of the efforts to improve the quality of public services. Implementation of Public Procurement electronically at auctions is conducted through E-Tendering. Though it has been arranged with clear legal rules, there were still deviations in conducting the auctions of Public Procurement. One of the Ministry that organizes the auctions of Public Procurement through E-Tendering is the Regional Office of Ministry of Justice and Human Rights of Central Java. The researcher conducted a juridical study on the auctions of Public Procurement through E-Tendering with the research questions as follows: (1) How is the implementation of auctions of Public Procurement through E-Tendering at the Regional Office of Ministry of Justice and Human Rights of Central Java? (2) How is the indication of unfair competition practice done in the auction of Public Procurement through E-Tendering at the Regional Office of Ministry of Justice and Human Rights of Central Java? This research was Qualitative research based on empirical-juridical legal research approach. The results showed that the implementation process of the auctions of Public Procurement through E-Tendering in Procurement Services Unit (ULP) Regional Office of Ministry of Justice and Human Rights of Central Java has been in accordance with the Presidential Regulation Number 54 Years 2010 along with the changes and with the Chief of Department of Public Procurement Policies (LKPP) Regulation Number 1 Year 2015 about E-Tendering. Besides, the implementation of auctions of Public Procurement through E-Tendering on Procurement Services Unit (ULP) Regional Office of Ministry of Justice and Human Rights of Central Java has ever happened a horizontal conspiracy.

Full Text:

PDF

References

Books

Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya). Yogyakarta: Gava Media.

KPPU. 2009. Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

LKPP. 2010. Modul 1: Pengantar Pengadaan Barang/Jasa: Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama.

R. Hanitijo, Soemitro. 1985. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Constitutions

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Penjelasan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Journals

Faiz, Pan Mohamad. 2009. “Teori Keadilan John Rawls”. Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April.

Fatah, Damanhuri. 2013. “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs Volume 9 No.2 Juli-Desember.

Supianto. 2013. “Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”. Jurnal Rechtens, Vol. 2, No. 1, Juni.

Websites

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19919-persekongkolan-dalam-perspektif-pengadaanbarang-jasa-pemerintah (diakses pada tanggal tanggal 8 November 2017, 18:30 WIB).

Refbacks

  • There are currently no refbacks.