UPAYA PELESTARIAN HUTAN MELALUI PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT

Prawestya Tunggul Damayatanti

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perhutani di Desa Bodeh dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Bodeh Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PHBM dilakukan dengan merangkul masyarakat sekitar hutan untuk bersama mengelola hutan dengan semangat berbagi peran, pemanfaatan lahan atau ruang, maupun hasil hutan dengan adanya bagi hasil yang diperoleh masyarakat sebagai kompensasi keterlibatannya dalam pelaksanaan PHBM. Partisipasi masyarakat desa Bodeh dalam pelaksanaan PHBM membuahkan hasil yaitu berkurangnya lahan kosong karena masyarakat dilibatkan dan mau terlibat dalam mengelola hutan serta dalam kegiatan reboisasi, menurunnya tingkat kerusakan serta tingkat pencurian kayu di hutan karena masyarakat juga terlibat dalam menjaga hutan, sehingga kelestarian dan keamanan hutan meningkat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh perhutani maupun masyarakat dalam pelaksanaan PHBM adalah kendala dalam kegiatan persiapan lapangan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan hutan.   

The objective of this research is to determine the implementation of Collaborative Forest Resource Management (in Indonesian is called PHBM) by Perhutani in Bodeh Village and constraints encountered in the implementation. The study used a qualitative approach. Research sites is in Bodeh Village, Randublatung, Blora District.The results showed that the PHBM program is conducted by embracing forest communities to manage forests together with the spirit of sharing the role, land use or space, and forest products with the profit shared with the community as compensation for their involvement in the implementation of PHBM. Participation of rural communities in the implementation of PHBM in Bodeh resulted in the reduction of vacant land for the community get involved in forest management and reforestation activities; reduction of the levels of damage and the level of illegal logging in the forest because the community are also involved in maintaining the forest, thus increasing the sustainability and security of the forest . The constraints faced by perhutani and society in the implementation of PHBM is a constraint in the activity of field preparation, planting, plant maintenance, and safeguarding of forests.

Keywords

forest; conservation; forest resources; management.

Full Text:

PDF

References

Banowati, E. 2009. Fenomena Alih Orientasi Pemanfaatan Lahan Hutan Di Lereng Gunung Muria. Jurnal Forum Ilmu Sosial, 36 (1): 53-63

Dassir, M. 2008. Pranata Sosial Sistem Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Kajang. Jurnal Hutan dan Masyarakat, 3 (2): 111-234

Koentjaraningrat. 2002. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia

Kusdamayanti. 2008. Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Malang. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 5 (2): 111–124

Luthfi, A. 2010. Akses dan Kontrol Perempuan Petani Penggarap Pada Lahan Pertanian PTPN. Jurnal Komunitas, 2 (2): 9-19

Nasikh. 2009. Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di Kawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Pasuruan Jawa Timur. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, 22 (2):35-45

Nugraha, Agung dan Murtijo. 2005. Antropologi Kehutanan. Banten: Wana Aksara

Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah. 2002. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Di Unit 1 Jawa Tengah. Semarang: Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah

Sribudiani, E. 2005. Tingkat Pemahaman Penduduk Sekitar Hutan di Kecamatan Sungai Apit Terhadap Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan. Jurnal Hutan Tropika, 1 (2): 70-95

Sujatmiko. 2006. Kerusakan Hutan Jati Di Randublatung Kian Parah. http:/www.tempointeraktif.com/ hg / nusa jawa madura / 2006 / 08 / 28 / brk ,20060828-82766,id.html (1 nov. 2007).

Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 143/KPTS/DJ/I/74 Tanggal 10 oktober 1974 Tentang Peraturan Inventarisasi Hutan Jati Dan Peraturan Rencana Pengaturan Kelestarian hutan

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Di Propinsi Jawa Tengah

Wijaya, A. 2009. Pembangunan Pertanian sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Pedesaan. Jurnal Forum Ilmu Sosial, 36 (2): 118–125

Refbacks

  • There are currently no refbacks.