DILEMA KEBERADAAN SEKTOR INFORMAL

Hartati Sulistyo Rini(1),


(1) Gedung C7 Lantai 1 FIS UNNES Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

Abstract

Sebagai sistem ekonomi alternatif, keberadaan sektor informal mengundang pro dan kontra. Peranannya yang signifikan sebagai katup pengaman ekonomi nasional belum diimbangi dengan proteksi atau perlindungan dari pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah membahas peran sektor informal dalam mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat dan dilema yang dialami oleh sektor informal dalam menjalankan perannya tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat peran sektor informal pada bidang ketenagakerjaan dan penyerapan angka pengangguran. Sektor formal dianggap tidak mampu menyediakan kesempatan kerja untuk seluruh lapisan masyarakat, apalagi mereka yang ada pada posisi marjinal. Pada beberapa kasus-khususnya yang berhubungan dengan sektor informal perkotaan perlakuan dan kebijakan negara menjadi sangat diskriminatif karena seringkali berhadapan dengan kebijakan negara yang bahkan berakhir dengan kekerasan.  Perlindungan terhadap sektor informal salah satunya adalah pada pedagang kaki lima di Surakarta.  Kota ini menjadi contoh representatif dalam pengorganisasian kepentingan  pemerintah  dan pedagang kaki lima. Ini dapat menjadi inspirasi positif bagi penanganan sektor informal di tempat yang lain untuk memperluas lapangan kerja bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial.


As an alternative economic system, the existence of informal sector invites pros and cons. The significant role of informal sector as a safety valve of the national economy has not been matched by government with the protection or support The objective of this study is to discuss the role of the informal sector in addressing social and economic issues, and the dilemma faced by the informal sector in carrying out this role. The results of this study shows that there is an important role of the informal sector in the field of employment and unemployment absorption. The formal sector is not considered able to provide job opportunities to all levels of society, especially those in marginal positions. In some cases, particularly with regard to the urban informal sector-treatment and state policy became very discriminatory because often faced with state policies and even lead to violence. The protection of the informal sector one is on street vendors in Surakarta. The city is become representative example in organizing between the government’s interest and street vendors. It can be a positive inspiration for handling informal sector in other places to expand employment opportunities for the community and increase social welfare.

Keywords

Informal sector; Labor; Welfare.

Full Text:

PDF

References

Effendi, T.N. dan Manning, C. 1995. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta : Tiara Wacana.

Evers, H.D. & Korff, R. 2002. Urbanisme di Asia Tenggara, Makna dan Kekuasaan Dalam Ruang-Ruang Sosial. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Gilbert, G. & Gugler, J. 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga. Yogyakarta : Tiara Wacana.

Handayani, S. 2006. Pelibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif: Sebuah Pengalaman di Kota Solo. Solo : KOMPIP dan The Ford Foundation.

Hetifah, & Sumarto. 2009. Kebijakan Ramah PKL Di Perkotaan: Belajar Dari Kota Solo. Jurnal Analisis Sosial. 14 (1): 15-25.

Manning, C. dan Effendi, T.N. 1995. Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota. Jakarta : Gramedia.

Mardiah, A.W. 2008. Dinamika Sektor Informal (Suatu Kajian Tentang Eksistensi Pedagang Kaki Lima). Jurnal Media Akademik. 2 (1): 55-60.

Murid, Y. 2010. Ekonomi laki, ekonomi perempuan. Jurnal Komunitas. 2 (2): 59-67.

Pitoyo, A.J. 2007. Pengangguran dan Kebijakan Penanganan dalam Sumber Daya Manusia, Tantangan Masa Depan (ed.Tukiran). Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan PSKK UGM.

Priyono, E. 2002. Mengapa Angka Pengangguran Rendah Di Masa Krisis? : Menguak Peranan Sektor Informal Sebagai Buffer Perekonomian. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan. 1 (2): 30-40.

Rachbini, D. J. & Hamid, A. 1995. Sektor Informal Perkotaan. Jakarta : LP3ES.

Rahayu, M.J. 2007. Keseimbangan Pelaku Ekonomi Di Ruang Publik Kasus Kawasan Tipes Surakarta. Arsitektura. 5 (1): 15-20.

Setia, R. 2009. Dunia Yang Dinamis: Studi Kasus Para Pekerja Informal Di Kota Bandung. Jurnal Analisis Sosial. 14 (1): 25-35.

Siswoyo, B.B. 2009. Pengembangan Jiwa Kewira-usahaan Di Kalangan Dosen Dan Mahasiswa. Jurnal Ekonomi Bisnis .14 (2): 35-45.

Sutrisno, B, dkk. 2007. Pola Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Surakarta Berdasar Paduan Kepentingan PKL, Warga Masyarakat, Dan Pemerintah Kota. Jurnal Penelitian Humaniora. 8 (2): 166-175.

Utomo, I.H. 2005. Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta Ditinjau Dari Perspektif Komunikasi Pemerintah Kota Dan PKL ). Spirit Publik. 1 (1): 13-22.

Wahyuni, D. 2005. Peran Sektor Informal Dalam Menanggulangi Masalah Pengangguran Di Indonesia. Jurnal Economia. 1 (1): 54-64.

Zed, M. 2008. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.