Laporan Kelompok Kerja Pencalonan
Anggota DPRD KPU Provinsi Sumatera Barat

BAB I 
PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang
Proses pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politik ke KPU sesuai tingkatannya merupakan tahapan yang diatu dalam UU Nomor 7 tahun 2017 dan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan peraturan KPU nomor 5 tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan umum tahun 2019. Diawali dengan pengumumam pendafataran pencalonan sampai dengan ditetapkannya DCT adalah rangkaian kegiatan tahapan pencalonan yang harus dilaksanakan dengan jadwal hari kalender. Untuk tahapan ini, KPU bekerja dengan sedikit kagmanagan, karena peraturan yang menjadi acuan belum ditetapkan sementara tahapan sudah harus dilaksanakan. Sesuatu yang terlambat karena PKPU tentang pencalonan memang sempat terganjal dengan pasal larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi yang mendapat penolakan dari banyak pihak karena dianggap melanggak HAM. 

1.2	Dasar Hukum
Adapun dasar hukum kegiatan ini adalah sebagai berikut ;
1.	UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum 9lembaran negara republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6109)
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 (berita negara republic Indonesia tahun 2017 nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 (berita negara republic Indonesia tahun 2018 nomor 137)
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwaklan rakyat daerah Kabupaten/Kota (berita negara republic Indonesia tahun 2018 nomro 834)
4.	Surat Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5.	Surat Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
6.	Surat KPU RI Nomor 442/PP.07.1-Und/06/KPU/V/2018 Perihal Undangan Bimbingan Teknis Penggunaan SILON
7.	Surat KPU RI Nomor 620/PL.04-SD/06/KPU/VI/2018 Perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalm Pemilu Tahun 2019.
8.	Surat KPU RI Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 Perihal Penjelasan Surat KPU No 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018
9.	Surat KPU RI Nomor 633/PL.01.4-SD/KPU/VII/2018 Perihal Penjelasan Terhadap Surat KPU No. 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 Tanggal 30 Juni 2018
10.	Surat KPU RI Nomor 649/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 Perihal Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat.
11.	Surat KPU RI Nomor 650/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Perihal Mekanisme Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019.
12.	Surat KPU RI Nomor 669/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 Perihal Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
13.	Surat KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 Perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
14.	Surat KPU RI Nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 Perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
15.	Surat KPU RI Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung.
16.	Surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
17.	DIPA KPU Sumatera Barat Mata Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 dan 2019;

1.3	Maksud dan Tujuan Kegiatan
Adapun maksud kegiatan ini adalah terselenggaranya proses pencalonan dan menghasilkan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1.4	Anggaran Pelaksanaan
Semua proses kegiatan pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dibiayai melalui DIPA 076 KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

BAB II 
PELAKSANAAN

2.1	Persiapan
Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 (berita negara republic Indonesia tahun 2017 nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, tahapan proses pendaftaran pencalonan DPD daerah pemilihan Sumatera Barat dimulai dengan sebagai berikut ;
1.	Pengumuman pengajuan bakal calon.
2.	Tahap pendaftaran dan penerimaan berkas.
3.	Tahap verifikasi administrasi berkas pendaftaran.
4.	Tahap perbaikan berkas persyaratan bakal calon.
5.	Tahap penyusunan, penetapan dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS).
6.	Tahap menerima dan klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat.
7.	Tahap penyusunan, penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT).
8.	Tahap sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dari Bawaslu dan MA, jika ada.
Kegiatan pencalonan dimulai pada awal Juli hingga September 2018 dan sekaligus beriringan dengan tahapan pencalonan anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2019, melakukan pembagian tugas, rapat persiapan dan rapat koordinasi, pen-setting-an tempat, pembagian kelompok untuk memeriksa berkas pendaftaran dan pengembalian berkas.

2.2.1	Pembagian Tugas Tim Kerja Pencalonan DPD RI
Kegiatan pendaftaran dan verifikasi berkas pencalonan bakal calon anggota DPD RI daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat membentuk Tim Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD. Kemudian, karena tahapan pencalonan DPD RI beriringan dengan pencalonan DPRD Provinsi Sumatera Barat maka dengan Tim yang sama tetapi pembagian tugas dibagi, maka Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Tim Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi hampir sama karena dengan adanya tahapan yang hampir bersamaan jadwalnya.

Adapun Pembagian Tugas dan Tim Kerja Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi terdiri atas;
No.	Nama	Tugas	Uraian Tugas	
1	Amnasmen, SH	Pengarah	1)	Menjembati hubungan komunikasi antara KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Peserta Pemilu.
2)	Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat pengajuan bakal calon.
3)	Memberikan PARAF pada kertas kerja.	
2	Izwaryani, S.Ag	Pengarah	1)	Memberikan arahan terkait prosedur pengajuan bakal calon apabila diperlukan.
2)	Menselaraskan tugas tim kerja dengan regulasi yang ada.
3)	Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat pengajuan bakal calon.
4)	Memberikan PARAF pada kertas kerja.	
3	Yanuk Sri Mulyani, SH, M.Si	Pengarah	1)	Mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran calon Anggota DPRD Provinsi.
2)	Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat pengajuan bakal calon.
3)	Memberikan PARAF pada kertas kerja.	
4	Gebril Daulai, S.Pt, M.Ikom	Pengarah	1)	Mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran calon Anggota DPRD.
2)	Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat pengajuan bakal calon.
3)	Memberikan PARAF pada kertas kerja.	
5	Nova Indra	Pengarah	1)	Mengkoordinir pelaksaan pendaftaran calon Anggota DPRD.
2)	Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen syarat pengajuan bakal calon.
3)	Memberikan PARAF pada kertas kerja.	
6	Firman, SH., M.Si	Penanggungjawab kegiatan pendaftaran 	1)	Memastikan kegiatan pendaftaran berlangsung secara kondusif.
2)	Memastikan Partai Politik dan tim penerima dokumen pengajuan bakal calon menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik.	
7	Agus Catur Rianto, SH	Koordinator kegiatan pendaftaran 	1)	Menghubungi Partai Politik untuk memastikan kehadiran dan pengembalian dokumen (jika ada)
2)	Mengkomunikasikan kepada Partai Politik tentang hal-hal yang dirasa perlu.	
8	Jumiati, S.IP	Meja Pendaftaran I (peneliti)	1)	Meneliti kelengkapan dokumen pencalonan dan syarat calon
2)	Meneliti keabsahan (asli & tanda tangan basah tinta biru) dokumen	
9	Agustian, SH	Meja Pendaftaran II (peneliti)	1)	Meneliti kelengkapan dokumen pencalonan dan syarat calon
2)	Meneliti keabsahan (asli & tanda tangan basah tinta biru) dokumen	
10	Yurika Amalia, SE	Meja Pendaftaran III (peneliti)	1)	Meneliti kelengkapan dokumen pencalonan dan syarat calon
2)	Meneliti keabsahan (asli & tanda tangan basah tinta biru) dokumen	
11	Febrina Maulidya, S.IP	Meja Pendaftaran II (operator Silon)	1)	Meneliti kesesuaian dokumen dengan Silon
2)	Mengisi tanda terima dokumen ke dalam Silon	
12	Rika Yulianti, S. Si	Meja Pendaftaran I (operator Silon)	1)	  Meneliti kesesuaian dokumen dengan Silon
2)	 Mengisi tanda terima dokumen ke dalam Silon	
13	Yusrival Yakub, SH	Tanda Terima & Berita Acara	Membuat berita acara pengembalian dokumen	
14	Metrina Tosika, SH	Meja Pendaftaran IV (peneliti)	Membuat berita acara pengembalian dokumen	
15	Silka Hartina, SE	Registrasi	1)	Menerima pendaftaran bakal calon/ penghubung (dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang tentang alasan ketidakhadiran bakal calon).
2)	Mengantarkan bakal calon tersebut ke meja pendaftaran yang tersedia.	
16	Hendri Suhandi, S.Kom	Meja Pendaftaran III (operator Silon)	1)	Meneliti kesesuaian dokumen dengan Silon
2)	Mengisi tanda terima dokumen ke dalam Silon	
17	Doni Rahma	Meja Pendaftaran IV (operator Silon)	1)	Meneliti kesesuaian dokumen dengan Silon
2)	Mengisi tanda terima dokumen ke dalam Silon	
18	Gusfa Hendra	Perlengkapan dan Penyusunan Dokumen	1)	Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan
2)	Menyusun dokumen sesuai urutannya di tempat yang disediakan.	
19	Ardiansyah	Dokumentasi dan perlengkapan	1)	Mendokumentasikan seluruh kegiatan
2)	Membantu menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan.	
20	Rici Candra	Perlengkapan dan Penyusunan Dokumen	1)	Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan
2)	Menyusun dokumen sesuai urutannya di tempat yang disediakan.	

Alur proses pencalonan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada diagram berikut ini;
ALUR PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019

7

6

5

1

4

3

3

3

2

2

3

8

Keterangan
1.	Meja pendaftaran
2.	Meja pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD
3.	Meja pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD
4.	Meja Bawaslu Provinsi
5.	Ruang Tunggu LO/OP Bakal Calon DPD/Parpol
6.	Ruang Tunggu Tim Bakal Calon DPD/Parpol
7.	Meja verifikasi administrasi pendaftaran Bakal Calon DPRD
8.	Meja verifikasi administrasi pendaftaran Bakal Calon DPD
Alur Bakal Calon Parpol
Alur Bakal Calon DPD

2.2.2	Bimbingan Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPD RI
Sebagai bentuk pembekalan kepada KPU Provinsi seluruh Indonesia dalam melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2019 ini, KPU RI melaksanakan bimbingan teknis bagi 34 Provinsi se-indonesia yang dibagi menjadi 4 (empat) gelombang. Untuk Provinsi Sumatera Barat masuk kepada gelombang 1 (satu) Bimbingan teknis tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Mei 2018 bertempat di Swiss Bell Hotel, Jakarta.
Materi yang diberikan dalam bimbingan teknis tersebut merupakan tata cara pencalonan anggota DPRD dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Acara dihadiri oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sumatera Barat. KPU RI berharap dengan bimbingan teknis ini KPU Provinsi dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai peraturan yang berlaku, serta dapat memberikan sosialisasi kepada bakal calon tentang tata cara pencalonan anggota DPRD demi kelancaran pelaksanaan tahapan pencalonan.
Terkait dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON), pada kegiatan bimbingan teknis ini hanya sebatas pengenalan fitur-fitur aplikasi karena pada dasarnya aplikasi ini masih dalam proses pengembangan dari KPU RI.

2.2.3	Bimbingan Teknis Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON)
Berkenaan dengan persiapan pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk mematangkan persiapan tersebut terutama Terkait dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON), yang akan digunakan dalam proses pencalonan baik itu oleh KPU maupun partai politik itu sendiri, maka KPU RI melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) penggunaan aplikasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Untuk Provinsi Sumatera Barat masuk kepada gelombang 1 (satu) yang dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 300 Mei 2018 bertempat di Jakarta, kegiatan dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan Operator SILON KPU Provinsi Sumatera Barat. Dalam kegiatan bimbingan teknis ini lebih focus kepada penggunaan aplikasi SILON yang nantinya digunakan dalam proses pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk penginputan data dan upload dokumen sebagai persyaratan dalam pengajuan bakal calon.

2.2.4	Sosialisasi Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan sosialisasi tata cara pencalonan sekaligus bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sitem Informasi Pencalonan (SILON) bagi partai politik dalam pengajuan bakal calon anggota DPRD Sumatera Barat. Acara dilaksanakan pada hari jumat tanggal 8 Juni 2018 di Hotel Axana Padang yang dihadiri oleh penghubung dan operator partai politik. 
Sosialisasi tata cara pencalonan dan bimbingan teknis penggunaan system informasi pencalonan ini dibuka oleh Ketua KPU Sumatera Barat Amnasmen pada pukul 14.00 Wib dan diakhiri pada pukul 16.45 Wib. Materi Tata Cara Pencalonan dan Kelengkapan Administrasinya diberikan oleh Izwaryani, S. Ag selaku Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumatera Barat. Setelah itu, materi Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan diberikan oleh Febrina Maulydia, S. IP selaku Operator SILON KPU Provinsi Sumatera Barat.
Dalam sosialisasi tersebut, Izwaryani, S. Ag menyampaikan bahwa ketentuan yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam pengajuan bakal calon adalah pengajuan bakal calon partai politik hanya dilakukan 1 (satu) kali selama masa pengajuan dan partai politik wajib memasukan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen kedalam system informasi pencalonan (SILON).

Aplikasi pencalonan berisikan data hasil input dan upload dokumen pencalonan oleh operator yang di tunjuk oleh partai politik yang akan digunakan oleh KPU sebagai dokumen dalam bentuk softfile untuk memudahkan menampilkan data tersebut di website KPU sebagai sarana publikasi. Operator diminta untuk meng-input-kan data dan upload dokumen pengajuan bakal calon yang ada ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), karena isian dan dokumen yang di upload tersebut akan diunggah ke dalam situs infopemilu.kpu.go.id untuk dapat dicermati dan dikritisi oleh masyarakat pada masa tanggapan dan masukan masyarakat. 

2.2	Pelaksanaan
2.2.1	Pengumuman Pendaftaran
Kegiatan pendaftaran diawali dengan pengumuman pendaftaran yang dimuat pada media cetak dan elektronik (radio dan online) di Sumatera Barat. untuk media cetak pengumuman dipasang secara bergantian pada media lokal tanggal 1 s/d 3 Juli 2018 sedangkan penguman dalam bentuk iklan pada radio dan media online dipasang tanggal 1 s/ 16 Juli 2018. Adapun yang disampaikan dalam pengumuman pengajuan bakal calon anggota DPRD Sumatera Barat tentang hari, waktu dan tempat pendaftaran beserta syarat pengajuan bakal calon dan syarat administrasi bakal calon.

2.2.2	Pendaftaran dan Penerimaan dokumen Pencalonan
Penerimaan dokumen pencalonan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dibuka pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018 pada tanggal 4 s.d 16 Juli 2018 dilakukan pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan pada tanggal 17 Juli 2018 dilakukan pada pukul 08.00 s.d 24.00 WIB. KPU Provinsi Sumatera Barat menerima dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD oleh partai politik di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat. Ruangan Aula tersebut berukuran 15 x 25 meter2 dan biasa digunakan untuk menyelenggarakan pertemuan atau kegiatan. 

Tim Kerja mengatur meja dan kursi dalam ruangan Aula agar sesuai dengan situasi yang terjadi. Pada pintu masuk aula, diletakkan meja petugas registrasi, dan dibelakang meja registrasi diletakkan meja panjang yang mengelilingi sisi Aula membentuk letter L agar dapat mengamankan berkas bakal calon yang sudah dimasukkan dan diserahkan ke Tim Kerja. Hal ini dilakukan agar tidak ada kemungkinan penambahan berkas susulan oleh penghubung atau Liasion Officer (LO).

Semua anggota Tim Kerja diharuskan mengenakan kokarde khusus. Begitu juga bagi partai politik, yang hanya bisa masuk ke aula sejumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari pengurus, 2 (dua) orang penghubung dan operator yang diberikan kokarde khusus. Pembatasan jumlah orang yang dapat masuk ke aula ini diberlakukan karena komposisi ruangan aula yang terbatas. Untuk menyiasati keterbatasan ruangan tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat menyediakan tenda beserta bangku-bangku di lapangan parkir didepan aula.

Saat penerimaan berkas pendaftaran dilakukan, setelah LO atau penghubung mengisi buku registrasi, kemudian dipersilahkan duduk di meja registrasi dan mengisi formulir yang sudah disediakan. Selama utusan partai politik duduk di meja registrasi, anggota Tim Kerja Pendaftaran dan Verifikasi memeriksa kelengkapan berkas administrasi pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon yang dimasukkan oleh penghubung atau LO dan dilakukan penelitian mendalam terhadap dokumen tersebut. Setelah itu hasil pemeriksaan diisikan ke dalam formulir kertas kerja dan tanda terima diserahkan kepada penghubung/LO. Hasil pemeriksaan dokumen pengajuan dilakukan sebagai gambaran bagi partai politik dan juga KPU Provinsi Sumatera Barat bahwa mana saja dokumen yang sudah diserahkan dan mana dokumen yang belum diserahkan oleh partai politik agar dapat dipersiapkan pada saat perbaikan dokumen nantinya.

Proses penerimaan pendaftaran pengajuna bakal calon oleh partai politik memakan waktu sekitar 60 (enam puluh) menit, mulai dari pengisian buku registrasi, pemeriksaan awal berkas pencalonan dan penyerahan kertas kerja dan tanda terima dari Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat kepada bakal calon atau penghubung/LO yang sedang mendaftar. 

Dokumen yang dipersyaratkan dan wajib sah adalah dokumen pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politk yang terdiri dari formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART partai. Selama proses pendafataran, anggota KPU Provinsi Sumatera Barat ikut melakukan pemeriksaan terhadap dokumen syarat pencalonan. Setelah tanda terima pendafataran diberikan sebagai bukti pendaftaran diterima, LO partai bersama KPU Provinsi melakukan pengecekan dokumen syarat calon.

Jadwal yang ditetapkan tanggal 4 s/d 17 Juli 2018 bagi partai politik untuk menyampaikan dokumen pendaftaran ke KPU provinsi Sumatera Barat tidak mampu dimanfaatkan dengan baik dimana partai politik baru melakukan pendaftaran tanggal 15 Juli 2018 yang diawali oleh Partai Keadilan Sejahtera Pendaftaran dilakukan oleh Penghubung yaitu Wawan Ardiansyah bersama dengan Ketua DPW PKS Sumatera Barat yaitu H. Irsyad Safar, Lc, M.Ed dan Sekretaris DPW Gustami Hidayat beserta pengurus, Adapun dokumen yang diterima adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai di 8 (delapan) dapil dengan pemenuhan 100% alokasi kursi, Setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Keadilan Sejahtera daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Pada tanggal 16 Juli 2018 Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) melakukan Pendaftaran yang dilakukan oleh Penghubung yaitu Syamsubir bersama dengan Ketua DPW PERINDO Sumatera Barat yaitu M. Tauhid dengan pengajuan bakal calon sebanyak 65 (enam puluh lima) orang bakal calon, Adapun dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai di 8 (delapan) dapil dengan pemenuhan 100% alokasi kursi, Setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Persatuan Indonesia daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Partai Nasional Demokrat (NasDem) melakukan pendaftaran oleh Penghubung yaitu Arisman bersama dengan Ketua DPW H. Muhammad Malkan Amin dengan pengajuan bakal calon sebanyak 65 (enam puluh lima) orang bakal calon, Adapun dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai di 8 (delapan) dapil dengan pemenuhan 100% alokasi kursi, Setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Nasional Demokrat daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Pada hari terakhir pendaftaran tanggal 17 Juli 2018 sebanyak 13 (tiga belas) parpol melakukan pendaftaran sampai dengan jam 24.00 Wib mulai dari Partai Demokrat melakukan pendaftaran oleh penghubung yaitu Widiawati bersama dengan Ketua DPW Mulyadi beserta pengurus Partai Demkorat, Adapun dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai di 8 (delapan) dapil dengan pemenuhan 100% alokasi kursi, Setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Demokrat daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) melakukan pendaftaran oleh Penghubung yaitu Febrinaldi bersama Ketua DPD yaitu Marzul Veri, Adapun dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai di 8 (delapan) dapil dengan pemenuhan 100% alokasi kursi, Setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Hanura daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) melakukan pendaftaran oleh Penghubung yaitu Yenni S Tanjung bersama Ketua DPD yaitu Alex Indra Lukman, Adapun dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai di 8 (delapan) dapil dengan pemenuhan 100% alokasi kursi, Setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Partai Bulan Bintang (PBB) melakukan pendaftaran oleh Penghubung yaitu Lisendra bersama Sekretaris DPW yaitu Zaldi Heriwan, Adapun dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai di 8 (delapan) dapil dengan 61 (enam puluh satu) jumlah bakal calon, Setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Bulan Bintang daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan pendaftaran oleh Penghubung yaitu Candra bersama Ketua DPW yaitu Hariadi, Adapun dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai di 8 (delapan) dapil dengan pemenuhan 100% alokasi kursi, Setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Persatuan Pembangunan daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Partai Golongan Karya (Golkar) melakukan pendaftaran oleh Penghubung yaitu Aguswanto bersama Ketua DPD yaitu Hendra Irwan Rahim, Adapun dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai di 8 (delapan) dapil dengan pemenuhan 100% alokasi kursi, Setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Golongan Karya daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan pendaftaran oleh Penghubung yaitu Il Putra bersama Ketua DPW yaitu Ali Mukhni, Adapun dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai di 8 (delapan) dapil dengan pemenuhan 100% alokasi kursi, Setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Amanat Nasional daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan pendaftaran oleh Penghubung yaitu Doli Putra bersama Ketua DPW yaitu Ari Prima, Adapun dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai di 8 (delapan) dapil dengan pemenuhan 100% alokasi kursi, Setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Solidaritas Indonesia daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Partai Berkarya melakukan pendaftaran oleh Penghubung yaitu Syafruddin Tazar bersama Ketua DPW yaitu Dedi Asmara, Adapun dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai di 8 (delapan) dapil dengan pemenuhan 100% alokasi kursi, Setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Berkarya daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Partai Kebangkitan Bangsa melakukan pendaftaran oleh Penghubung yaitu Anggun Wulandari bersama Ketua DPW yaitu H. Febby S.St.Par, Adapun dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai di 8 (delapan) dapil dengan pemenuhan 100% alokasi kursi, Setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Kebangkitan Bangsa daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Partai Gerindra melakukan pendaftaran oleh Penghubung yaitu Riko Andrian Putra bersama Ketua DPD yaitu Drs. H. Nasrul Abit, BBA, Dt. Malintang Panai, Adapun dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai di 8 (delapan) dapil dengan pemenuhan 100% alokasi kursi, Setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Gerindra daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia melakukan pendaftaran oleh Penghubung yaitu Astinarti bersama Ketua DPP yaitu Ir. H. Suparman, SH, MH, M.Si, Adapun dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai di 8 (delapan) dapil dengan jumlah bakal calon 64 (enam puluh empat) orang, Setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) melakukan pendaftaran oleh Penghubung yaitu Syahril Hamid bersama Ketua DPD yaitu Devi Erawati, Adapun dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat adalah formulir B, B.1, B.2, B.3, SK kepengurusan dan AD/ART Partai dengan jumlah bakal calon 15 (lima belas) orang, daerah pemilihan Sumatera Barat 1, 6 dan 7 karena di tolak karena tidak dapat memenuhi syarat 30% keterwkilan perempuan dan zipper yang tidak memenuhi syarat, setelah pengecekkan berkas pendaftaran dilakukan, tanda terima pendaftaran diserahkan oleh KPU Sumatera Barat kepada Partai Gerakan Perubahan Indonesia daerah Sumatera Barat yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Persoalan utama kenapa partai tidak dapat mendaftar diawal karena kesulitan mencari calon yang akan dimasukka ke dalam daftar calon, Dari 16 partai peserta pemilu di Sumatera Barat, semuanya melakukan pendaftaran namun terdapat 3 partai yang tidak memasukkan calon maksimal yaitu PKPI, PBB dan Garuda. Partai garuda juga ditolak pada 3 derah pemilihan (sumbar 1, 6,7) karena tidak dapat memenuhi syarat 30% keterwkilan perempuan dan zipper yang tidak memenuhi syarat. Seluruh berkas bacaleg yang diterima berjumlah 985 (Sembilan ratus delapan puluh lima) orang dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh pokja. 

Adapun rekap pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut;
REKAP PENGAJUAN BAKAL CALON AGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT OLEH PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019
	
NO	PARTAI POLITIK	BAKAL CALON SEMENTARA	
		PENGAJUAN AWAL	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	% KETERWAKILAN PEREMPUAN	
1	PKB	41	24	65	36,9	
2	GERINDRA	41	24	65	36,9	
3	PDI PERJUANGAN	41	24	65	36,9	
4	GOLKAR	40	25	65	38,5	
5	NASDEM	41	24	65	36,9	
6	GARUDA	7	8	15	32,9	
7	BERKARYA	41	24	65	36,9	
8	PKS	41	24	65	36,9	
9	PERINDO	41	24	65	36,9	
10	PPP	41	24	65	36,9	
11	PSI	38	27	65	41,5	
12	PAN	40	25	65	38,5	
13	HANURA	40	25	65	38,5	
14	DEMOKRAT	40	25	65	38,5	
15	PBB	38	23	61	37,7	
16	PKPI	37	27	64	42,2	
TOTAL	608	377	985	37,9	

2.2.3	Verifikasi keabsahan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat
Tahapan Verifikasi syarat bakal calon dilaksanakan bersamaan dengan tahapan pengajuan bakal calon yaitu tanggal 5 s/d 18 Juli 2018 sehingga ketika tanggal 15 Juli 2018 Partai Keadilan Sejahtera melakukan pendaftaran, Tim Pendaftaran dan Verifikasi dokumen pencalonan langsung melakukan pemeriksaan dokumen syarat bakal calon dan begitu seterusnya sehingga sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 hasil penelitian sudah dapat dilaporkan Tim pokja sebelum disampaikan kepada partai politik tanggal 21 Juli 2018. 

Persoalan yang muncul pada saat verifikasi adalah keraguan tehadap dokumen surat keterangan kesehatan yang dianggap tidak melalui pemeriksaan meyeluruh. Ada keraguan tehadap hal ini apalagi KPU mengeluarkan surat edaran nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI dan 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VI terkait dengan pemeriksaan kesehatan yang seolah mengisyaratkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan itu menyeluruh sehingga hanya sedikit Rumah Sakit pemerintah yang dianggap memiliki kompetensi untuk itu dan masuk list surat KPU dimaksud. Menjawab keraguan ini, KPU Provinsi juga melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk meyakinkan bahwa yang dimaksud KPU untuk pemeriksaan kesehatan jasmani memang pemeriksaan menyeluruh. 

Persoalan kemudian muncul karena adanya perbedaan perlakuan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi terhadap surat keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang sama dan memunculkan polemik ditingkat partai politik karena KPU Provinsi Sumatera Barat dianggap memberatkan syarat bakal calon khusunya dalam hal surat keterangan sehat jasmani. Dengan tetap berpegang pada pemahaman awal bahwa pemeriksaan kesehatan jasmani bagi bakal calon anggota DPRD adalah hasil pemeriksaan menyeluruh, maka berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Juli 2018, beberapa calon diberikan staus belum memenuhi syarat (BMS) untuk dokumen surat keterangan kesehatannya bukan berdasarkan pemeriksaan menyeluruh, termasuk bagi bakal calon yang hanya menyampaikan hasil pemeriksaan tanpa ada surat keterangan.

Kasus surat keterangan kesehatan jasmani yang tidak menggambarkan pemeriksaan menyeluruh dikeluarkan oleh RS Bayangkara, RSJ HB Sa’anin, RS Adnan WD Payakumbuh dan RS Daerah di Sumatera Barat. Sedangkan hasil general chek up tanpa ada surat keterangan disampaikan oleh bakal calon yang melakukan pemeriksaan di RS. Achmad Mochtar Bukittinggi. 

Persoalan lain yang cukup menonjol pada saat penelitian dokumen syarat calon adalah penyetaraan untuk ijazah yang tamatan luar negeri dimana dokumen yang disampaikan adalah ijazah yang dilegalisir oleh kedutaan sementara menurut aturannya untuk tamatan luar negeri tidak diperlukan legalisr ijazah tapi harus melampirkan surat penyetaraan yang dikeluarkan oleh DIKTI. Termasuk persoalan legalisir ijazah yang bukan oleh sekolah asal karena alasan sekolahnya sudah tidak ada, aturan yag dipedomani adalah permendikbud dimana bisa dilegalisir oleh Dinas Pendidikan. 

Tekait dengan persoalan perbedaan nama antara KTP dengan ijazah harus melampirkan surat keterangan dari sekolah bahwa pemilik ijazah tersebut benar nama yang tercantum pada KTP dan jika sekolah tidak mau memberikan, maka bisa diganti dengan surat pernyataan sesuai dengan surat KPU Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018. Sedangkan untuk penambahan gelar adat pada nama yang tidak sesuai dengan KTP harus melampirkan surat keterangan dari lembaga adat.

Persoalan yang cukup rumit adalah surat pengunduran diri bagi ASN dengan pensiunnya setelah penetapan DCT dimana ketika surat pengunduran diri disampaikan kepada pihak berwenang, dikatakan bahwa pensiun sedang dalam proses sehingga tidak mungkin juga lembaganya mengeluarkan surat keterangan bahwa surat pengunduran dirinya sedang di proses. 

Dari hasil Verifikasi dokumen syarat bakal calon anggota DPRD yang dilakukan dari jumlah 985 bakal calon yang diajukan oleh 16 partai politik, hanya 140 orang yang telah memenuhi syarat (sebelum surat 742) atau hanya 12%.
Hasil Verifikasi keabsahan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD yaitu sebagai berikut;
REKAP PROSES VERIFIKASI SYARAT BAKAL CALON ANGGOTA DPRD 
PROVINSI SUMATERA BARAT	
									
NO.
URUT	PARTAI POLITIK	PENGAJUAN BAKAL CALON	STATUS PENELITIAN	
		JML
DAPIL	JML 
CALON	L	P	%
PR	MS	BMS	
1	PKB	8	65	41	24	36,9%	1	64	
2	GERINDRA	8	65	41	24	36,9%	1	64	
3	PDI PERJUANGAN	8	65	41	24	36,9%	13	52	
4	GOLKAR	8	65	40	25	38,5%	28	37	
5	NASDEM	8	65	41	24	36,9%	3	62	
6	GARUDA	5	15	9	6	40,0%	0	15	
7	BERKARYA	8	65	41	24	36,9%	2	63	
8	PKS	8	65	41	24	36,9%	22	43	
9	PERINDO	8	65	41	24	36,9%	24	41	
10	PPP	8	65	41	24	36,9%	23	42	
11	PSI	8	65	38	27	41,5%	0	65	
12	PAN	8	65	40	25	38,5%	3	62	
13	HANURA	8	65	40	25	38,5%	17	48	
14	DEMOKRAT	8	65	40	25	38,5%	3	62	
19	PBB	8	61	38	23	37,7%	0	61	
20	PKPI	8	64	37	27	42,2%	0	64	
TOTAL	985	610	375	38,1%	140	845	

2.2.4	Penyampaian Hasil Verifikasi keabsahan dokumen syarat pencalonan anggota DPRD Provinsi
Hasil verifikasi disampaikan kepada pimpinan partai politik pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 dimana berita acara beserta lampirannya telah diterima oleh partai politik walaupun beberapa persoalan menjadi pertanyaan. Hal yang paling banyak dipermasalahkan adalah terkait dengan surat keterangan kesehatan yang tidak menggambarkan pemeriksaan menyeluruh dan KPU provinsi Sumatera Barat memberikan status belum memenuhi syarat terhadap dokumen ini. Partai politik mengganggap tidak ada aturan yang mengharuskan bakal calon memeriksa kesehat menyeluh untuk mendapatkan surat keterangan sehat dan KPU Provinsi Sumbar tidak berhak mengganggap dokumen tersebut tidak sah. 

Untuk hal ini, hasil koordinasi dengan KPU RI manghasilkan surat nomor 742/PL.01.4-SD/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang hasil penelitian administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana salah satu pointnya membolehkan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah mana saja dengan format atau bahasa apa saja sepanjang surat keterangan tersebut menerangkan yang bersangkutan sehat secara jasmani, dan sebagai tindak lanjut surat KPU RI dimaksud, KPU Provinsi Sumatera Barat mengirimkan surat nomor 345/PL/03.3-SD/13/Prov/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 sehingga status dokumen kesehatan yang sebelumnya BMS karena tidak hasil general check up menjadi MS secara otomatis. 

Terkait dengan bakal calon anggota DPRD mantan terpidana korupsi, Ini ditemukan di Partai Hanura dapil Sumatera Barat 3 atas nama Umar berdasarkan pengaduan masyarakat. Untuk kasus ini KPU Provinsi Sumatera Barat menyurati pengadilan tipikor untuk klarifikasi dan menyurati Partai Hanura untuk mengganti calon dimaksud karena statusnya langsung menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai dengan Surat Edaran KPU RI nomor 742/PL.01.4-SD/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang hasil penelitian administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kemudian terkait pemeriksaan kegandaan pencalonan dilakukan oleh KPU RI melaui system informasi pencalonan (SILON) dan untuk pencalonan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ditemukan 1 (satu) kegandaan antar Partai Politik dimana bakal calon atas nama Rima Harida Safitri mendaftar pada 2 (dua) partai yaitu Partai Berkarya dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Untuk hal ini KPU Provinsi Sumatera Barat menyurati Partai Politik tersebut untuk melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Masih di Partai Berkarya terdapat 5 (lima) kasus ganda lainnya diantaranya beda partai dan beda dapil provinsi serta dalam satu partai dengan dapil Kabupaten/Kota. Untuk hal ini, KPU Provinsi Sumatera Barat menyurati partai berkarya untuk melakukan klarifikasi (hasil klarifikasi terlampir).
 
2.2.5	Verifikasi Perbaikan Dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD
Kegiatan verifikasi perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tahapan adalah tanggal 2 s/d 31 Juli 2018 bisa dimanfaatkan oleh partai untuk mengganti calon BMS maupun mengganti nomor urut dalam satu dapil bagi calon BMS. Pedoman yang dipakai dalam tahapan ini adalah Surat KPU RI Nomor 961 tentang Petunjuk Teknis  Penyusunan DCS. Beberapa partai mengganti calon karena mengundurkan diri atau tidak mau melengkapi berkas perbaikan. Termasuk partai berkarya harus mengganti bakal calon yang terdeteksi ganda oleh aplikasi system informasi pencalonan (SILON). Persoalan yang muncul pada tahapan ini adalah, SILON mengalami gangguan pada saat akan melakukan perbaikan B.1 karena ada penggantian calon. Untuk hal ini KPU Provinsi Sumatera Barat tetap membuat formulir B.1 yang nantinya digunakan oleh partai politik dalam penyusunan bakal calon dalam bentuk manual untuk disampaikan pada masa perbaikan. 

Pemeriksaan dokumen syarat calon pada masa ini difokuskan pada dokumen yang sebelumnya dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan pada masa ini pemeriksaan mempedomani hal-hal yang dijelaskan dalam Surat Edaran KPU RI nomor 742/PL.01.4-SD/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang hasil penelitian administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana terdapat status penelitian bakal calon yang sebelumnya dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) menjadi memenuhi syarat (MS) seperti surat keterangan dokter yang tidak diatur dalam surat KPU atau surat keterangan tentang penggantian nama yang bisa di buat dalam bentuk surat pernyataan.

Dari dasil verifikasi ini, terdapat bakal calon tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 72 bakal calon yang tersebar di 8 (delapan) Partai Politik (PKB, Partai Gerindra, PDI-Perjuangan, Partai NasDem, Partai Berkarya,, PSI, PAN, PKPI) sesuai dengan data berikut :

NO	
PARTAI POLITIK	JUMLAH CALON	
KETERANGAN	
		PENGAJUAN	MS	TMS		
1.	PKB	63	61	2		
2	GERINDRA	65	63	2	Sumbar 3 gugur dapil	
3.	PDI-PERJUANGAN	65	64	1		
4.	GOLKAR	65	65	0		
5.	NASDEM	65	63	2		
6.	GARUDA	15	15	0		
7.	BERKARYA	65	52	13	Sumbar 4,5,6 gugur dapil	
8.	PKS	65	65	0		
9.	PERINDO	65	65	0		
10.	PPP	65	65	0		
11.	PSI	65	49	16	Sumbar 4,6 gugur dapil	
12.	PAN	65	64	1		
13.	HANURA	65	65	0		
14.	DEMOKRAT	65	65	0		
15.	PBB	61	61	0		
16.	PKPI	62	27	35		
JUMLAH	981	909	72	Akibat ada gugur dapil, dari 909 calon MS, hanya 875 yang bisa masuk ke DCS	

Beberapa hal yang menyebabkan tidak memenuhi syarat (TMS) bakal calon adalah karena KTP non elektronik, surat keterangan pengganti ijazah yang tidak sesuai, surat pengadilan penggantian nama yang tidak dilampirkan, surat pengunduran diri PNS yang tidak dilengkapi dan surat pernyataan tentang perbedaan nama ijazah dan KTP yang tidak dibuat oleh calon. 

Selain terdapat calon yang tidak memenuhi Syarat (TMS), pada 3 (tiga) Partai Politk (Partai Gerindra, Partai Berkarya dan PSI) terdapat dapil yang digugurkan karena tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan atau syarat zipper tidak sesuai (Partai Gerindra pada dapil 3, Partai berkarya pada dapil 4, 5, 6 dan PSI pada dapil 4 dan 6).

Hasil verifikasi dokumen perbaikan dituangkan ke dalam Berita Acara dan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat tertanggal 7 Agustus 2018 dan lampiran ditandatangani oleh Ketua Pokja. Kemudian nama-nama bakal calon tersebut ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Provinsi Sumatera Barat.

2.2.5	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dilakukan setelah ditetapkan hasil verifikasi dokumen perbaikan dan ditetapkan dalam rapat pleno tanggal 7 Agustus 2018. Mulai tanggal 8 Agustus 2018, calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat (MS) di susun dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan dituangkan dalam keputusan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Nomor 29/HK.03.1-kpt/13/Prov/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018. Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dilakukan secara manual karena aplikasi silon tidak bisa digunakan dalam proses penyusunan dan pencetakan Daftar Calon Sementara (DCS) yang diakibatkan karena belum semua hasil verifikasi partai  politik yang bisa diinput dan sebagian partai politik belum melakukan submit. 

Setelah Daftar Calon Sementara (DCS) disusun sesuai dengan data hasil verifikasi, dilakukan pengecekan data bersama partai politik dan ini dilakukan bersamaan dengan penyerahan Berita Acara (BA) hasil verifikasi dokumen perbaikan tanggal 11 Agustus 2018.

Sesuai dengan amanat UU nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pemilu tahun 2019, kewajiban KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan di media. Berdasarkan Surat KPU Nomor 829/PL.01-4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang penyusunan, penetapan, dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Provinsi dapat dilakukan di media cetak lokal dan elektronik lokal serta media pengumuman lainnya. Mengingat keterbatasan media khususnya cetak lokal di Sumatera Barat, sementara KPU, KPU Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota akan memuat pengumumannya masing-masing pada jadwal yang sama, maka dalam rapat koordinasi yang diadakan tanggal 8 Agustus 2018 KPU Provinsi mencoba membagi pengumuman KPU Kabupaten/Kota ke 7 (tujuh) media cetak lokal yang ada di Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota dapat menghubungi langsung media yang telah ditentukan (persoalan yang sempat muncul adalah tidak semua media cetak lokal yang yang terbit pada hari minggu /12 Agustus 2018). 

KPU Provinsi Sumatera Barat untuk hal ini menetapkan tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018, pengumuman di media cetak dimuat pada koran harian padang ekspres, harian haluan dan harian singgalang. Selain itu iklan dan pengumuman juga dipasang pada TV lokal (Padang TV), 15 radio yang tersebar di beberapa Kab/Kota dan media online ±30 media. Disamping itu pengumuman juga dipasang pada akun resmi KPU Sumatera Barat termasuk pada laman website KPU Sumatera Barat (sumbar.kpu.go.id). untuk kebutuhan publikasi, KPU Provinsi Sumatera Barat juga mencetak Poster/Pamfleat/leaflet Daftar Calon Sementara (DCS) yang disebarkan di kampus-kampus dan SLTA yang ada di Kota Padang sebagai bahan sosialisasi. Sebagai media untuk menampung tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah diumumkan, KPU Provinsi Sumatera Barat juga membuat alamat email dcs.dprdsumar@gmail.com, sehingga tanggapan masyarakat selain bisa diantarkan langsung juga bisa di kirim melalui email tersebut. 

Salah satu persoalan yang muncul pada masa pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) adalah ditemukan calon dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di daerah pemilihan Sumatera Barat 3 (tiga) atas nama Abdul Khaliq, ternyata pernah diajukan sebagai calon anggota DPRD di Kabupaten Agam daerah pemilihan Agam 4 (empat) dari Partai Perindo dengan status penelitian belum memenuhi syarat (BMS). Mengacu pada peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 1q. 1r, 1s dan pasal 8 ayat 5, bahwa salah satu syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah diajukan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, hanya oleh 1 (satu) partai politik dan hanya di 1  (satu) daerah pemilihan maka seharusnya bakal calon dimaksud harus dinyatakan TMS. 
Kondisi ini terlambat diketahui karena aplikasi SILON yang seharusnya dapat digunakan untuk sikronisasi data (sesuai dengan PKPU Nomor 20 tahun 2018 ketentuan umum nomor 29) pada masa perbaikan mengalami gangguan yang mengakibatkan banyak partai tidak melakukan input data dengan sempurna serta tidak melakukan submit sampai pada masa penelitian administrasi perbaikan sehingga kegandaan pencalonan yang dilakukan an. Abdul Khaliq tidak terdeteksi oleh sistem. 

2.2.6	Masa Tanggapan Masyarakat
Berdasarkan pengumuman DCS yang telah dimuat pada media massa dan website KPU Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 s/d 21 Agustus 2018 merupakan jadwal bagi masyarakat untuk meberikan tanggapan terhadap calon anggota DPRD tersebut. Beberapa tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat adalah :
No	Nama Calon/Parpol/Dapil/
Nomor Urut	Pengaduan	Tindakan	
		Identitas	Isi		
1.	Abdul Khaliq	PSI	Sumbar 3	3	KPU Kab. Agam 	Calon sudah pernah diajukan oleh partai perindo dapil agam 4 pada nomor urut 2	Diklarifikasi ke partai PSI 	
2. 	Abdul Pandi	PKB	Sumbar 1	6	BIN 	Berdasarkan laporan dari masyarakat, calon merupakan ketua RW 02	Diklarifikasi ke partai PKB	
3.	Seminar Siritoitet, SE, MH	PDI-
Perjuangan
	Sumbar 8	3	Handri Hanafi	Merupakan ASN aktif di Pemda Kab. Kepulauan Mentawai 	Diklarifikasi ke partai PDI-P	
4.	Hendri Dori, SE	PDI-Perjuangan
	Sumbar 8	2	Handri Hanafi	Merupakan komisaris BUMD di Pemda Kabupaten kepulauan Mentawai	Diklarifikasi ke partai PDI-P	

2.2.7	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat
2.2.8	Penyelesaian Sengketa Tahapan Pencalonan
A.	Masa pengajuan calon
Partai yang mengajukan permohonan sengketa setelah masa pendaftaran dan pengajuan bakal calon adalah Partai GARUDA karena terdapat 3 (tiga) daerah pemilihan (sumbar 1, 6 dan 7) yang tidak bisa mengajukan calon karena tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Daerah pemilihan Sumatera Barat 1 dengan 10 bakal calon tidak diterima karena susunan calon perempuan tidak memenuhi syarat zipper, sementara daerah pemilihan Sumatera Barat 6 dan Sumatera Barat 7 karena tidak terpenuhinya syarat 30% keterwakilan perempuan. Di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat hal ini diterima sebagai sengketa tahapan pemilu dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu sehingga KPU sebagai teradu harus mengikuti dan menghadiri sidang dengan menghadirkan saksi dan alat bukti. Sampai pada keputusan sidang yang dibacakan, KPU Provinsi Sumatera Barat dinyatakan menang karena telah manjalankan tahapan sesuai dengan ketentuan dan dituangkan dengan keputusan Nomor 003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018.
 
B.	Pasca penetapan DCS
Pasca penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dalam keputusan nomor 29 /PL.03.1-Kpt/13/Prov/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, 7 (tujuh) Partai Politik mengajukan permohonan mediasi ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Permohonan yang diajukan Partai Politik tersebut terkait dengan  hasil verifikasi perbaikan dokumen syarat calon dan tidak munculnya nama beberapa calon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) bahkan ada yang gugur 1 (satu) daerah pemilihan karena tidak terpenuhinya syarat 30% keterwakilan perempuan.
KPU Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada sidang mediasi pertama tanggal 21 Agustus 2018 mempelajari alasan hukum yang bisa membenarkan keputusan yang diambil pada proses mediasi. Pada mediasi pertama tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat meminta kesempatan kepada majelis pimpinan mediasi untuk dapat mendiskusikan proses dan keputusan yang akan diambil atas nama lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat, karena sesungguhnya yang disengketakan oleh partai politik yang mengajukan permohonan adalah produk hukum resmi yang diputuskan dalam rapat pleno. Karena waktu untuk mediasi hanya 2 (dua) hari kerja, maka dengan keterbatasan tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat pleno untuk mengambil sikap terhadap permohonan yang diajukan oleh partai politik. Dalam rapat pleno tersebut terlihat perbedaan pemahaman tentang fase mediasi yang dibuat oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat karena sebagian anggota KPU Provinsi Sumatera Barat masih berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan sudah sesuai dengan norma dan aturan  yang berlaku, sehingga bukan suatu keharusan untuk menghadiri proses mediasi yang dibuat. Namun disisi lain, melalui konsultasi KPU Provinsi Sumatera Barat dengan KPU RI, menyatakan bahwa agar memaksimalkan proses mediasi untuk penyelesaian sengketa di Bawaslu. Dengan kondisi seperti ini, maka rapat pleno merekomendasikan bahwa permohonan mediasi terkait pemenuhan syarat calon dapat diterima jika :
a.	Dokumen sudah ada tapi belum sesuai bisa diterima dengan menyampaikan dokumen yang seharusnya/sesuai sampai dengan batas waktu yang disepakati.
b.	Dokumen yang menyangkut data pribadi seperti model BB.1 dan BB.2 serta surat pernyataan agar dilengkapi pada saat mediasi atau batas waktu yang disepakati.
c.	Dokumen yang terkait dengan instansi/lembaga lain sudah ada sebelum masa mediasi dan bisa diserahkan sampai batas waktu yang disepakati. 
Kasus-kasus yang dimohonkan partai politik adalah sebagai berikut :
a.	Partai Nasional Demkrat (NasDem) mengajukan permohonan dengan 3 (tiga) calon yaitu;
1.	H. ILSON CONG, SE (Dapil 5), status penelitian hasil verifikasi dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Menjadi Memenuhi Syarat (MS).
2.	Dr.RISNALDI IBRAHIM, S.Ag, MM, MH (Dapil 8), untuk dapat menggunakan gelar S3 pada nama calon.
3.	Nurhedi (Dapil 2), status penelitian hasil verifikasi dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Menjadi Memenuhi Syarat (MS).
Hasil proses mediasi adalah calon atas nama H. ILSON CONG, SE dapat diterima karena bisa memperlihatkan surat keterangan pengadilan terkait perbedaan nama dan calon atas nama Dr.RISNALDI IBRAHIM, S.Ag, MM, MH dapat menggunakan gelar S3 karena proses pengurusan kesetaraan gelar sudah dilakukan dan menunggu hasil. Sementara calon atas nama Nurhedi tidak bisa diterima karena dokumen terkait pengunduran dirinya tidak bisa ditunjukkan oleh Partai NasDem kepada KPU Provinsi Sumatera Barat.
b.	Partai Berkarya mengajukan permohonan atas beberapa calon di beberapa daerah pemilihan :
1.	Fakhmi Fakhruddin, SH, (Dapil 1) agar diterima dengan menandatangani model BB.1 dan BB.2 yang telah bermaterai. Hal ini dapat diterima oleh KPU Sumatera Barat karena menyangkut data pribadi calon. 
2.	Nurhayati, (Dapil 4) permohonan untuk dapat diterimanya dokumen persyaratan berupa surat keterangan sehat jasmani, rohani dan narkoba, apabila dari hasil verifikasi dokumen tersebut memenuhi syarat (MS), hal ini mengakibatkan daerah pemilihan Sumatera Barat 4 (empat) yang sebelumnya dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan dapat dipulihkan dan dimasukkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dengan 5 (lima) orang calon (3 Laki-laki dan 2 Perempuan).
3.	Elly Gusnita, (Dapil 5) permohonan mediasi agar bisa diterima dengan menambahkan KTP dan KTA serta menjadi calon pengganti atas nama Wasteti Kameli Wikidjo karena yang bersangkutan mengundurkan diri. Untuk permohonan pertama bisa diterima karena pada masa awal pengajuan calon KTP dan KTA Elli Gusnita sudah ada, namun permohonan untuk mengganti calon atas nama Wasteti Kameli Wikidjo tidak bisa diterima sehingga 30% persen keterwakilan perempuan tetap tidak terpenuhi yang mengakibatkan daerah pemilihan Sumatera Barat 5 (lima) gugur. 
4.	Nuhayati (Dapil 6) permohonan untuk bisa diterima dengan melengkapi dokumen syarat bakal calon kecuali surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dan Calon atas nama Lisa Andriana (Dapil 6) permohonan untuk bisa diterima dengan melengkapi dokumen berupa surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba serta keterangan pengadilan. Untuk permononan ini dapat dikabulkan dan disepakati oleh KPU Sumatera Barat karena seluruh dokumen sudah ada pada masa perbaikan. Dengan masuknya 2 (dua) calon perempuan tersebut, maka daerah pemilihan sumatera barat 6 (enam) yang sebelumnya dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan dapat dipulihkan kembali dengan 8 (delapan) calon yang memenuhi syarat (5 laki-laki dan 3 perempuan). 
d.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), Calon atas nama Nurlaili (Dapil 8) diajukan permohonan agar bisa diterima karena sesungguhnya pada surat keterangan yang di sampaikan pada masa perbaikan sudah menerangkan bahwa yang bersangkutan tamat dan surat keterangan pengganti ijazah sesuai dengan format permendikbud sudah dikeluarkan oleh sekolah tanggal 1 Agustus 2018. Hal ini dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan sudah mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan persyaratan calon yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
e.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), calon atas nama Hartini Zahar  (Dapil 2) permohonan untuk diterima dengan menyampaikan surat pernyataan perbedaan nama pada KTP dan ijazah, serta calon atas nama Rahma El Yunisiah dengan melengkapi dokumen fotocopy ijazah SMK yang sesungguhnya sudah ada dalam SILON. Pemohon mengakui secara sadar ini merupakan kekeliruan dari petugas partai karena bekerja di ujung waktu penyerahan perbaikan.
f.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan permohonan atas beberapa calon di beberapa daerah pemilihan :
1.	Febri Yandi (Dapil 1) bisa dinyatakan memenuhi syarat (MS) jika menunjukkan dan atau menyampaikan ijazah SMA atau sederajat yang dilegalisir basah.
2.	Raffi Delmi (Dapil 3) bisa dinyatakan memenuhi syarat (MS) jika menunjukkan dan menyerahkan surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba.
3.	Nurfitriani (Dapil 3) bisa dinyatakan memenuhi syarat (MS) jika menunjukkan dan menyerahkan surat keterangan pengadilan dan surat tanda terdaftar sebagai pemilih.
4.	Musir Muchtar (Dapil 3) bisa dinyatakan memenuhi syarat (MS) jika bisa menyampaikan surat keterangan/pernyataan tentang perbedaan nama pada KTP dengan Ijazah dan membuat nomor urut pada BB.2 serta menyerahkan surat keterangan pengadilan.
5.	Mirna Defri Oktari S, SE (Dapil 5) dinyatakan memenuhi syarat (MS) jika menyerahkan fotocopy ijazah SMA yang dilegalisir.
6.	Edwar Hafri (Dapil 5) dinyatakan memenuhi syarat (MS) jika menyerahkan model BB.1.
7.	Siti Sharhana Drajat (Dapil 6) dinyatakan memenuhi syarat (MS) jika menyerahkan fotocopi ijazah SMA yang dilegalisir.
8.	Satri Mulya (Dapil 6) dinyatakan memenuhi syarat (MS) jika menyerahkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dan keterangan pengadilan.
9.	Liswitra (Dapil 6) dinyatakan memenuhi syarat (MS) jika menyerahkan fotocopy ijazah SMA yang dilegalisir, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dan keterangan pengadilan.
10.	Mega Putri Nolasary (Dapil 6) permohonan tidak bisa diterima karena pindah daerah pemilihan.
g.	Partai Partai Amanat Nasional (PAN), calon atas nama H. Horizon (Dapil 4), mengajukan permohonan untuk dapat diterima karena surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dikeluarkan oleh PPS sudah ada. Ini dapat diterima dengan menyerahkan dokumen dimaksud. Dengan masuknya bakal calon atas nama H. Horizon , maka jumlah bakal calon dari Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebanyak 65 (enam puluh lima) orang.
h.	Partai Gerindra mengajukan permohonan mediasi calon atas nama Roswenti (Dapil 3), karena sudah memiliki KTP elektronik yang dipersyaratkan. Selain itu permohonan atas keabsahan dokumen syarat calon berupa fotocopy ijazah yang dilegalisir basah karena sebelumnya hanya menyampaikan fotocopy ijazah scan. Kedua dokumen yang dinyatakan tidak sah dapat diperlihatkan penggantinya dan sudah sesuai dengan ketentuan sehingga permohonan dapat diterima. Dengan kembalinya 2 (dua) calon perempuan tersebut mengakibatkan seluruh calon pada daerah pemilihan 3 (tiga) yang sebelumnya gugur bisa dimasukkan kembali kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Surat Keputusan perubahan yang akan dikeluarkan KPU Provinsi Sumatera Barat dan semua calon di dapil 6 (enam) dinyatakan MS.
Dengan total calon yang diajukan pada permohonan mediasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) terdapat 3 (tiga) calon yang ditolak dan 31 (tiga puluh satu) dinyatakan diterima. Berikut rekapitulasi permohonan yang diterima pada sidang mediasi di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat :
No	Partai Politik	Nama Calon	Daerah Pemilihan	Hasil Mediasi	
				Diterima	Ditolak	
1.	Nasdem 	Ilson Cong
Rsinaldi Ibrahim
Nurhedi	Sumbar 5
Sumbar 8
Sumbar 2	√

√	
√	
2.	Berkarya	Fakhmi Fakhruddin
Nurhayati
Elly Gusnita
Wasteti Kameli Wikidjo
Nurhaytai, SE
Lisa Andriana	Sumbar 1
Sumbar 4
Sumbar 5
Sumbar 5

Sumbar 6
Sumbar 6	√
√
√

√
√	

√	
3.	PDI-P	Nurlaili	Sumbar 8	√		
4.	PKB	Hartini Zahar
Rahma El Yunisiah	Sumbar 2
Sumbar 3	√
√		
5.	PSI	Febri Yandi
Raffi Delmi
Nurfitriani
Musir Muchtar
Drs. Marhadi Efendi
Juprizal
Nela Nofrianti
Rifdal
Jafrizal Hasan
Wira Saputri
Yulisman
Desmeri
Rully Firmansyah
Mirna Defri Oktari
Edwar Hafri
Siti Sharhana
Satri Mulya
Liswitra
Mega Putri	Sumbar 2
Sumbar 3
Sumbar 3
Sumbar 3
Sumbar 4
Sumbar 4
Sumbar 4
Sumbar 4
Sumbar 4
Sumbar 4
Sumbar 4
Sumbar 4
Sumbar 4
Sumbar 5
Sumbar 5
Sumbar 6
Sumbar 6
Sumbar 6
Sumbar 6	√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√	
6.	PAN	H. Horizon	Sumbar 4 	√		
7.	GERINDRA	Roswenti
Zubaidah	Sumbar 3
Sumbar 6	√
√		

Dalam pembacaan putusan sidang mediasi pada tanggal 27 Agustus 2018 oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, semua permohonan dari partai politik disepakati pada mediasi sehingga tidak ada gugatan yang masuk pada proses adjudikasi. KPU Provinsi Sumatera Barat harus menindaklanjuti hasil mediasi dengan mengeluarkan keputusan perubahan tentang penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pemilu tahun 2019. 

REKAPITULSI JUMLAH DCS PASCA MEDIASI DI BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT

NO. URUT	
NAMA PARTAI	DCS PASCA MEDIASI	
KET	
		JML DAPIL	JML 
DCS	LK	PR	% PR		
1.	PKB	8	63	40	23	36,5	Mediasi	
2.	PARTAI GERINDRA	8	65	41	24	36,9	Mediasi	
3.	PDI PERJUANGAN	8	65	41	24	36,9	Mediasi	
4.	PARTAI GOLKAR	8	65	40	25	38,4	-	
5.	PARTAI NASDEM	8	64	40	24	37,5	Mediasi	
6.	PARTAI GARUDA	5	15	9	6	40,0	-	
7.	PARTAI BERKARYA	7	53	32	21	39,6	Mediasi	
8.	PKS	8	65	41	24	36,9	-	
9.	PARTAI PERINDO	8	65	40	25	38,4	-	
10.	PPP	8	65	41	24	36,9	-	
11.	PSI	8	58	34	24	41,3	Mediasi	
12.	PAN	8	65	40	25	38,5	Mediasi	
13.	PARTAI HANURA	8	65	40	25	38,5	-	
14.	PARTAI DEMOKRAT	8	65	40	25	38,5	-	
19.	PBB	8	61	38	23	37,7	-	
20.	PKPI	8	27	16	11	40,7	-	
TOTAL	121	926	573	353	38,1		

Pasca penetapan dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), tanggal 31 Agustus 2018 Bawaslu RI mengeluarkan keputusan koreksi terhadap keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melalui keputusan 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018. Untuk menindaklanjuti ini, Senin tanggal 3 September 2018, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat pleno untuk penentuan sikap terhadap koreksi keputusan dimaksud dan rapat pleno merekomendasikan ini perlu dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Hasil koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di terima surat nomor 102/K. Bawaslu –Prov.SB/PM.01 tanggal 3 September 2018 yang memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Barat menindaklanjuti putusan Bawaslu RI dimaksud dalam 3 (tiga) hari sejak diterima. Untuk hal ini, KPU Provinsi Sumatera Barat menyurati pimpinan Partai Garuda Wilayah Provinsi Sumatera Barat agar melakukan langkah-langkah untuk pemenuhan syarat calon pada dapil yang tertuang dalam permohonannya ke Bawaslu RI.

2.2.9	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) dilakukan setelah tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta selesainya seluruh proses sengketa yang di ajukan partai politik kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Calon yang telah ditetapkan disusun dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan dituangkan dalam keputusan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor 41/HK.03.1-kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018, terjadi beberapa kali perubahan Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) diantaranya;
1.	Berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dalam hal masih terdapat penambahan gelar, perubahan nama, dan perubahan foto setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU Provinsi dapat mengakomodir perubahan tersebut dengan dituangkan dalam keputusan Nomor 55/HK.03.1-Kpt/13/Prov/XI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019 tanggal 13 November 2018, 
2.	Untuk perubahan keputusan yang kedua berdasarkan surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 79/K/DPW-PKS/1440 H tanggal 30 januari 2019 perihal Pengunduran Diri Sebagai Calon Anggota DPRD dan Anggota Partai, dimana terdapat salah satu Calon Tetap anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari daerah pemilihan Sumatera Barat 8 (delapan) diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, terkait dengan hal tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan klarifikasi ke Partai Politik dan Calon yang bersangkutan, kemudian hasil klarfikasi tersebut dibuat ke dalam Berita Acara Nomor 01/PL.01.4-BA/13/Prov/I/2019 tentang klarifikasi terhadap calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Zulmaimi Eka Putra, S.Pd tanggal 30 Januari 2019, perubahan tersebut dibuat kedalam Surat Keputusan Nomor 24/HK.03.1-Kpt/13/Prov/II/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019.
3.	Perubahan keputusan yang ketiga berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai gerindra Nomor ; 07/DPD-GERINDRA/SUMBAR/III/2019 tanggla 9 Maret 2019 perihal Surat Keterangan, dimana terdapat salah satu Calon tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6 (enam) meninggal dunia, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan klarifikasi terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dari Partai Gerindra atas nama Nedi Erman (Nedi Gampo) yang dilakukan kepada keluarga yang bersangkutan dan keluarga menerangkan bahwa benar Nedi Erman telah meninggal dunia pada tanggal 28 Ferbuari 2019 dan disertai dengan Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Ibnu Sina YARSI Sumatera Barat Nomor.398/A.3/15-PD/II-2019, terkait hal tersebut KPU Provinsi menetapkan Keputusan nomor 30/HK.03.1-Kpt/13/Prov/III/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera barat 41/HK.03.1-Kpt/13/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019.
Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) dilakukan secara manual seperti halnya dalam penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dikarenakan aplikasi SILON tidak bisa digunakan dalam proses penyusunan dan pencetakan Daftar Calon Tetap (DCT) karena permohonan sengketa yang diajukan partai politik yang mengakibatkan belum semua hasil verifikasi partai  politik yang bisa diinput dan sebagian partai politik belum melakukan submit. 

Setelah Daftar Calon Tetap (DCT) disusun sesuai dengan data hasil verifikasi, Sesuai dengan amanat UU nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pemilu tahun 2019, kewajiban KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 21 s.d 23 September 2018, Pengumuman tersebut dimuat pada koran harian padang ekspres, harian haluan dan harian singgalang. Selain itu iklan dan pengumuman juga dipasang pada TV lokal (Padang TV), 15 radio yang tersebar di beberapa Kab/Kota dan media online ±30 media. Disamping itu pengumuman juga dipasang pada akun resmi KPU Sumatera Barat termasuk pada laman website KPU Sumatera Barat (sumbar.kpu.go.id). untuk kebutuhan publikasi, KPU Provinsi Sumatera Barat juga mencetak Poster/Pamfleat/leaflet Daftar Calon Tetap (DCT) yang disebarkan di kampus-kampus dan SLTA yang ada di Kota Padang sebagai bahan sosialisasi.

BAB III
OUTPUT KEGIATAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan verifikasi dokumen pencalonan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilu Tahun 2019 ini, yaitu ;
1.	Peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.
2.	Dihasilkannya 935 orang calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilu Tahun 2019.
3.	Dihasilkannya Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilu Tahun 2019.
4.	Laporan Akhir Kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

1.	Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi kegiatan di atas, dapat disimpulkan bahwa ;
a.	Pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan verifikasi dokumen pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilu Tahun 2019 berjalan lancar dan sesuai peraturan yang berlaku.
b.	Pelaksanaan kegiatan tersebut telah menghasilkan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilu Tahun 2019.

2.	Saran

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran, penerimaan dokumen dan verifikasi dokumen pengajuan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilu Tahun 2019 di KPU Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan tanpa hari libur, membuat kurang optimalnya kinerja staf sekretariat. Untuk itu disarankan agar dimasa yang akan datang dalam melaksanakan kegiatan yang panjang dan berat, hendaknya diberikan hari libur atau dengan sistem saling bergantian. Dan untuk regulasi terkait pencalonan hendaknya diturunkan sebelum tahapan berjalan, karena kalau tidak akan mengganggu proses yang sudah dirancang dan direncanakan Tim Kerja, kemudian terkait dengan aplikasi yang digunakan dalam pencalonan yaitu SILON, karena pada dasarnya dibeberapa tahapan pencalonan sering terjadi maintance, yang mengakibatkan input dan upload data di SILON sering terganggu, kedepannya Aplikasi yang digunakan semestinya sudah siap untuk dipakai pada saat dimulainya tahapan.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilu Tahun 2019 ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

     Kelompok Kerja 
      Pencalonan Anggota DPRD
          KPU Provinsi Sumatera Barat
    Penaggung Jawab,

   Firman

LAMPIRAN
1.	Notulensi Rapat – Rapat Kegiatan Pencalonan
2.	Daftar Absensi Tim Kerja Pendaftaran, Penerimaan Dokumen dan Verifikasi
Dokumen  Pencalonan  Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilu Tahun 2019.
3.	Daftar Absensi dalam Proses Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
4.	Surat Keputusan Ketua KPU Sumatera Barat tentang Pencalonan, Penerimaan
Dokumen dan Verifikasi Dokumen Pencalonan Anggota DPRD Sumatera Barat Untuk Pemilu Tahun 2019.
5.	Surat Keputusan Sekretaris KPU Sumatera Barat tentang Tim Kerja Pendaftaran, Penerimaan Dokumen dan Verifikasi Dokumen Pendaftaran
	Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Untuk Pemilu Tahun 2019.
6.	Buku Registrasi Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
7.	Berkas Pencalonan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sumatera	Barat Tahun 2019.

DOKUMENTASI

Foto-foto Kegiatan Pendaftaran, Penerimaan Dokumen dan Verifikasi Dokumen Pendaftaran  Calon Perseorangan Anggota DPD Daerah Pemilihan Sumatera Barat Untuk Pemilu Tahun 2019.