Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati

Azka Hussein

Abstract


Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati ini pastinya akan berdampak terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian ini  bertujuan untuk mengkaji dampak pemungutn suara ulang terhadap partisiasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Pati. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan partai politik untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang. Upaya partai politik merekrut calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penurunan ini memperlihatkan demokrasi pada pemungutan suara ulang kurang berjalan baik. Sehingga hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dirasa kurang dapat melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jika terjadi penurunan partisipasi masyarakat, maka disini kedaulatan rakyat yang mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 kurang berjalan dengan baik. Selanjutnya dalam upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sudah melakukan upaya dan antisipasi tetapi partai politik tidak ada upaya apapun. Dalam melakukan rekrutmen partai politik hanya berdasarkan kenal dan mengetahui latar belakang tetapi tidak ada test untuk menguji bakal calon tersebut.

 


The decision of constitutional court that ask for doing re-election the head of district of Pati, will make some impacts on the participation of societies. The purpose of study is to examine the impact of re-voting  the participation of societies in elections of the head of district of Pati. Efforts that  Komisi Pemilihan Umum of district of Pati and political parties can do to encourage the participation of societies on re-election of it. The efforts of political parties to recruite the candidate the head of district and vice of district is to encourage the participation of societies on re-voting. This type of research is descriptive qualitative with socio juridical approach, using primary data and secondary data that was then analyzed using qualitatif data analysis. The result of research concludes that on the re-voting is happen the impact of decreasing of the level of  participation of societies. It shows that the democracy on re-voting do not go well. So, Komisi pemilihan Umum of district of Pati is less able to carry out the people’s sovereignty in accordance with Undang-Undang Dasar 1945 section 1 sentence (2). So, if a decline of the level of participation of societies happens, then the people’s sovereignty that mentioned in Undang-Undang Dasar 1945 do not run well. After that, On the effort to encourage the participation of societies, Komisi Pemilihan Umum of district of Pati has done effort and anticipation, but political parties do not do effort anything. On doing recruitment, political parties is just based solely on the familiar and know the background of the candidates. However they do not test the candidates.


Keywords


The Decision of Constitutional Court; Participation of Societies; Election The Head of District

Full Text:

PDF

References


Abbas, R. J. 2012. Demokrasi Di Aras Lokal (praktek Politik Elite Lokal Di Maluku Utara). Yogyakarta: Cerah Media.

Ali, Z. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, C. 2008. Teori dan Hukum Konstitusi. Malang: In-Trans.

Faturohman, D. 2005. Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia. Jurnal Hukum Volume 13 Nomor 1 (2005).

Gaffar, J. M. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).

Gede, P.D. 2012. Politisi berbasis massa dan uang berpotensi rakus. http://putradnyanagede.blogspot.com/2012/03/politisi-berbasis-massa-dan-uang_19.html. Diakses Tanggal 13 april 2013.

Hakim, A. A. 2011. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Huda, N. 2011. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.

Lutfi, M. 2010. Hukum Sengketa PEMILUKADA Di Indonesia. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI).

Martitah. 2008. Hukum Tata Negara. Semarang: PKUPT UNNES.

Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Pamungkas, S. 2011. Partai Politik (Teori dan Praktik di Indonesia). Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah




DOI: https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i2.2687

Refbacks

  • There are currently no refbacks.