Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Zulfah Latuconsina

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk afirmatif kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah, persepsi penyandang disabilitas terhadap afirmatif kebijakan pemerintah, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan afirmatif kebijakan pemerintah tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kuota minimal hak kerja bagi penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Namun pemerintah masih berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Upaya ini diwujudkan melalui afirmatif kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas, yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang sejauh ini masih dalam tahap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Persatuan Penyandang Cacat Indonesia menilai bahwa pelatihan yang diberikan pemerintah dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hidup penyandang disabilitas. Hal serupa turut disuarakan oleh Gerkatin. Sedangkan tentang kehadiran Raperda, baik Persatuan Penyandang Cacat Indonesia maupun Gerkatin memberikan respon positif. Adapun faktor penyebab afirmatif kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan ketidakpatuhan pihak pihak serta ketidaktahuan pihak perusahaan mengenai adanya aturan tentang kuota minimal hak kerja bagi penyandang disabilitas.

The purposes of this study are to knows the form of affirmative policies of local goverment to facilitating of work to disabilities, to knows how the respons of disabilities, and to knows what the obstacles to implementation those policies. This study is using sosio - juridical with descriptive approach. The result of this study is showing that the minimum quota of disabilitiess work right is insatiable. But the local goverments keeping try to actualizing it with their affirmative policies. These affirmative policies exist to faciliting disabilities to get theirs work right. The local goverment give it by training skill of disabilities, giving social capital, and by formating the draft of local regulation about acquirement of disabilities rights. The unity of Indonesias Disabilities and The Unity of Deaf People of Indonesia give positive respons to the policies. But the policies which applicating by the local goverments is getting obtacles. The obtacles of application is causing by disobediently by the people and knowless of the people obout the regulation which regulating the minimum qouta of disabilitiess work right.

Full Text:

PDF

References


Asikin, A. Zainal. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Cendekia, Ilham. 2010. Fasilitasi Pembuatan Keputusan Partisipasif. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 2013. Laporan Tahunan Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan: Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2013. Semarang.

Oxford Dictionary, Fourth Edition. 2009. New York: Oxford University Press.

Subarsono, AG. 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: MediaPressindo.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat




DOI: https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3445

Refbacks

  • There are currently no refbacks.