KEHIDUPAN POLITIK DI KOTA SURAKARTA DAN YOGYAKARTA MENJELANG PEMILIHAN UMUM 1955

Sutiyah Sutiyah

Abstract

The problem of the studied is Why Surakarta and Yogyakarta during the revolution have different attitudes and fate, but in welcoming the elections of 1955, the political parties are equally vibrant. This study is a historical research with utilizing sources from archives, newspapers, informant, book and previous research. The results of studied showed that the anti-colonialism/imperialism movement, nationalism, anti-feudal and democracy that became the value of the Indonesian revolution had influence to the political situation in Surakarta and Yogyakarta. The anti-feudal/anti swapraja movement in Surakarta brings consequences to the palace had lost to political power and its territory became part of administrative territory of Central Java. Political control is then held by the figure of revolution and political parties which wasnt from the elite of the palace. The opposite of true in Yogyakarta, the rulers palace became the pioneer of the revolution, so there wasnt anti-swapraja movement. Yogyakarta remained as a special region called Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) and the ruler of the palace existed to head of DIY. The attitude of the rulers of the palace and the nobles of Yogyakarta who gave the flexibility of the establishment of the political parties toward the elections, show that they are as a consistent ruler to revolution value, especially erode the feudal culture and to developed democracy, even though society still has a very obedient culture (feudal trait) high against the rulers of the palace and other nobles.

Permasalahan yang dikaji yaitu mengapa Surakarta dan Yogyakarta yang pada masa revolusi memiliki sikap dan nasib yang berbeda, tetapi dalam menyambut pemilu 1955 partai-partai politik sama-sama semarak. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan memanfaatkan sumber dari arsip, surat kabar, narasumber, buku dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan anti kolonialisme/imperialisme, nasionalisme, antifeodal dan demokrasi yang menjadi nilai revolusi Indonesia berpengaruh terhadap situasi politik di Surakarta dan Yogyakarta. Gerakan antifeodal/antiswapraja di Surakarta mengakibatkan kraton kehilangan kekuasaan politik dan wilayahnya menjadi bagian dari wilayah admnistratif Jawa Tengah. Kendali politik selanjutnya dipegang oleh tokoh revolusi dan partai politik yang bukan berasal dari kelompok elite kraton. Hal sebaliknya di Yogyakarta, penguasa kraton menjadi pelopor revolusi, sehingga tidak terjadi gerakan anti swapraja. Yogyakarta tetap sebagai daerah istimewa dengan sebutan Daerah Istimewa Yogyokarta (DIY) dan penguasa kraton eksis menjadi kepada DIY. Sikap peng-uasa kraton dan bangsawan Yogyakarta yang memberi keleluasaan berdirinya partai politik menyambut pemilu menunjukkan pribadi yang konsisten terhadap tuntutan revolusi, terutama untuk mengikis budaya feodal dan mengembangkan demokrasi, walaupun masyarakat masih memiliki budaya patuh (ciri feodal) yang sangat tinggi terhadap penguasa kraton dan bangsawan lainnya.

Keywords

Politic, political parties, election.

Full Text:

PDF

References

Ahmad, Tsabit Azinar. 2016. Kampanye dan Pertarungan Politik di Jawa Tengah Menjelang Pemilihan Umum 1955. Paramita: Historical Studies Journal, 26(1): 45-61.

Anderson, Benedict R,O?G. 1972. Java in A Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946. Ithaca: Cornell University Press.

Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959 jilid 2, No. 938, tentang Berkas mengenai Pemerintah Swapraja Surakarta, Lampiran 2, Turunan Surat dari Pakoe Boewono XII kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta, tertanggal 15 Januari 1952, ANRI

Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959 jilid 2, No. 906, tentang Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai Nota tentang daerah Surakarta dan nota tentang Pakubuwono XII dan Mangkunegoro, ANRI

Atmakusumah, (Ed.). 2011. Tahta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Evans, Kevin Raymond. 2003. Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Arise Consultancies.

Dawam Rahardjo, M. (Ed.). 1996. Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan. Jakarta: PT Pustaka Cindesindo.

Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta. 1953. Kenang-kenangan Kota Besar Surakarta 1945-1953. Surakarta: Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta.

Feith, Herbert & lance Castles (Ed.). 1988. Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965. Jakarta: LP3ES.

Feith, Herbert and Lance Castles (Eds.). 1970. Indonesian Political Thingking 1945-1965. Ithaca: Cornell University.

Haryanto. 1991. Peranan Partai Politik Pada Sistem Politik Indonesia Periode 1945-1959. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Himawan, Riswanda. 1992. Peranan Organisasi Massa dan Orgnisasi politik. Prisma. No. 4 Tahun XXI. Jakrta: LP3ES.

Karim, M. Rusli. 1983. Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut. Jakarta: CV Rajawai.

Kartodirdjo, Soejatno. 1982. Revolution in Surakarta 1945-1950: A Case of City and Village in The Indonesian Revolution. Ph.D. Disertation in Australian National University, Canbera.

Kedaulatan Rakjat, 25 Desember 1945, hlm. 1 dan 2.

Kedaulatan Rakjat, 1 Mei 1946, hlm. 2.

Kedaulatan Rakjat, 4 Mei 1946, hlm. 2.

Kedaulatan Rakjat, 6 Mei 1946, hlm. 2.

Kedaulatan Rakjat, 28 Juni 1946, hlm. 2.

Kedaulatan Rakjat, 31 Mei 1955, hlm. 2.

Kedaulatan Rakjat, 1 Juni 1955, hlm. 2.

Kedaulatan Rakjat, 21 Juni 1955, hlm. 2.

Kedaulatan Rakjat, 4 Juli 1955, hlm. 2.

Kedaulatan Rakjat, 14 Juli 1955, hlm. 2.

Kedaulatan Rakjat, 20 Juli 1955, hlm. 2.

Kedaulatan Rakjat, 5 September 1955, hlm. 1.

Kedaulatan Rakjat, 26 September 1955, hlm. 2.

Kedaulatan Rakjat, 27 Oktober 1955, hlm. 3.

Kementerian Penerangan RI, 1951. Kepataian di Indonesia. Jakarta: Kementerian Penerangan Indonesia.

Larson, George, D. 1990. Masa Menjelang Revolusi : Kraton Dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942. Terj. A.B. Lapian. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Maswadi, Rauf. 2000. Konsensus Politik: Sebuah Perjuangan Teoritis. Jakarta: Dirjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional.

Moedjanto, G. 1994. Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman: Tinjauan Historis Dua Praja Kejawen Antara 1755-1992. Yogyakarta: Kanisius.

Muchtarom, Zaini. 1988. Santri Abangan di Jawa, Jilid II. Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation Islamic Studies (INIS).

Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II Surakarta. 1977. Kenangan Emas 50 Tahun Surakarta. Surakarta: Pemerintah Kotamadia Daerah Tingkat II Surakarta.

Poerwantana, P.K. 1994. Partai Politik di Indonesia. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.

Sardjan, Moh. 1947. Manifest Politik Partai Politik Islam Masjoemi. Jakarta: Dewan Pimpinan Partai.

Sawitri Pri Prabawati. 2004.Grinda Gerakan Rakyat Indonesia dan Peran Sosial Politiknya di Yogyakarta. Yogyakarta: Banjar Aji Production.

Sekretariat Negara. 1981. 30 tahun Indonesia Merdeka 1945-1949. Jakarta: Sekreariat Negara.

Soemardjan, Selo. 1991. Perubahan Sosial di Yogyakarta, terj. H.J. Koesoemanto dan Mochtar Pabotingi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sjamsuddin, Nazaruddin. 1984. PNI dan Kepolitikannya 1963-1969. Jakarta: CV Rajawali.

Soenario. 1988. Banteng Segitiga. Jakarta: Marinda.

Soeyatno. 1978. Feodalisme dan Revolusi di Surakarta". Prisma No. 7, Tahun VII. Jakarta : LP3ES.

Suara Rakjat, 18 Maret 1955, hlm. 1.

Suhartono, dkk. 2002. Yogyakarta Kota Revolusi, Yogyakarta City of The Revolution, Yogyakarta Ibukota Republik, Yogyakarta The Capital of The Republic of Indonesia (4 Januari 1946-27 Desember 1949).Yogyakarta: Tim Penulis dan Yayasan Soedjatmoko.

Sukarno. 1965. Dibawah Bendera Revolusi I Cetakan keempat. Jakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.

Suluh Indonesia, 24 Agustus 1955, hlm. 1.

Suratmin, Tashadi, Mulyono dan Poliman. 1991. Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Sutherland, Heather. 1973. Noteson Javas Regent Families, Part I, Indonesia, No. 16 (October). Cornell Modern Indonesia Project.

Suwarno, P.J., S.H., 1994. Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis. Yogyakarta: Kanisius.

Suyatno, 1984. Masyarakat Daerah dalam Revolusi Indonesia : Aspek Revolusi Sosial dan Revolusi Nasional, Prisma No. 8, Tahun XIII. Jakarta: LP3ES.

Yulianto Ibrahim. 2000. Kriminalitas di Kota Oposisi: Keresahan Di Surakarta Pada Masa Revolusi (1945-1949): Laporan Penelitian, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada.

Wild, Colin dan Peter Carey (Ed.). 1986. Gelora Api Revolusi: Sebuah Antologi Sejarah. Jakarta: Gramedia.

Nara Sumber

Daryono Sutoyo, Prof. Drs., wawancara 9 Desember 2015

Hadi S Topobroto, Ph.D., wawancara 12 Maret 2014

Kunto Wibisono Siswo Mihardjo, Prof. Dr., wawancara 3 Januari 2014

Marselinus Subari, wawancara 25 Februari 2014

Maryanto, Drs., M.Pd., wawancara 6 September 2014

RM Tirun Marwito SH/Pangeran Jatiningrat, 24 Desember 2013

Sapuan Gafar, Dr., wawancara 21 September 2014

Setyo Mahanani, Drs., wawancara 21 Desember 2013

Slamet Mulyono, wawancara 13 Maret 2014

Sri Sudarni, Dra., wawancara 4 Desember 2013

Suhardi, wawancara 7 Januari 2014

Sutantiyo, Drs., M.M., wawancara 2 September 2014

Suwito, P.H., Drs., wawancara 30 Desember 2013

Warkitri, Prof. Dra, wawancara 30 November 2013

Refbacks

  • There are currently no refbacks.