RENCANA KEPEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (STUDI KASUS KELURAHAN TANJUNGMAS KOTA SEMARANG)
(1) Program Studi Arsitektur Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES) Kampus Unnes Gd E4, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Abstract
Affordable housing programs and banking program has been launched for the implementation of housing programs for Low Income Communities (MBR). MBR characteristics in each region are very diverse make housing programs for this segment is not easy to do the right target. Act 2 of 2001 has mandated that states are obliged to implement the settlement habitable housing for people, especially the MBR. This article will discuss how the public views MBR related to home ownership for families. Aspects related studies include family conditions, financing, location, shape and price residence. The research method used descriptive method with the results of questionnaires to the MBR in Sub Tanjungmas as Village poorest residents in the city of Semarang. The results showed that the respondents have a vision of home ownership by saving and installments. That their visions are still living in and near where you live now or anywhere else that has the same price range. They really understand that in order to obtain environmental conditions and a better home, they have to pay higher prices, then, the standards they use is on the quality of life now and that the location that suitable for them is a house in the kampong area.
Program-program perumahan terjangkau dan program perbankan telah diluncurkan untuk pelaksanaan program perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Karakteristik MBR di masing-masing daerah yang sangat beragam membuat program perumahan untuk segmen ini tidak mudah dilakukan secara tepat sasaran. Undang-Undang No.2 tahun 2001 telah mengamanatkan bahwa negara wajib menyelenggarakan perumahan permukiman yang layak huni bagi masyarakat khususnya MBR. Artikel ini akan membahas bagaimana pandangan masyarakat MBR terkait kepemilikan rumah bagi keluarganya. Aspek kajian antara lain terkait kondisi keluarga, pembiayaan, lokasi, bentuk tempat tinggal dan harga. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif melalui hasil kuisioner kepada MBR di Kelurahan Tanjungmas sebagai Kelurahan dengan penduduk miskin terbanyak di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki visi dalam kepemilikan rumah dengan cara menabung dan mencicil. Bahwa visi mereka adalah masih tinggal disekitar lokasi tempat tinggal sekarang atau tempat lain yang memiliki rentang harga yang sama. Mereka sangat memahami bahwa untuk memperoleh kondisi lingkungan dan rumah yang lebih baik, mereka harus membayar lebih mahal, maka, standar yang mereka gunakan adalah pada kualitas hidup yang dijalani sekarang bahwa lokasi rumah yang cocok untuk mereka adalah rumah di perkampungan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Budiharjo, Eko. 1998. Sejumlah Masalah Permukiman Kota. Bandung. Penerbit Alumni.
Menteri Negara Perumahan Rakyat, 1994, Keputusan Menpera Nomor: 06/KPT/1994 tentang Pedoman Umum Pembangunan Perumahan Bertumpu pada Kelompok.
Panudju, B, 1999, Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Penerbit Alumni.Bandung.
Santoso, Jo, Budi P. Iskandar, dan Parwoto (ed). 2002, Sistem Perumahan Sosial di Indonesia. Jakarta. Pusat Studi Perkotaan Universitas Indonesia Esa Unggul.
SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.
Suparlan, Pasurdi. 1984. Kebudayaan Kemiskinan dalam Buku Kemiskinan Perkotaan. Jakarta. Penerbit Sinar Harapan
Surat Keputusan Menteri KIMPRASWIL, No. 217 / KPTS / M / 2002 tentang Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perumahan dan Permukiman
http://www.kimpraswil.go.id
http://ekbis.sindonews.com/read/873931/34/alasan-menpera-alihkan-flpp-ke-rusun-1402910414
Refbacks
- There are currently no refbacks.