REPRESENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM DIMENSI PRAKTIK KEWACANAAN DALAM SURAT KABAR BERSKALA NASIONAL DAN REGIONAL

Abstract

Media massa dalam pandangan positivisme merupakan media informasi yang selalu memperhatikan aktualisasi dan objektivitas dalam menyampaikan informasi sehingga tidak ada unsur keberpihakan di dalamnya. Namun, dalam pandangan kritis, media massa bukanlah saluran yang bebas dan netral termasuk dalam memberitakan kebijakan pendidikan full day school dan moratorium ujian nasional. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti ihwalrepresentasi kebijakan pendidikan dalam teks berita Harian Kompas, Harian Jawa Pos, dan Harian Suara Merdeka.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif kualitatif dan pendekatan teoretis, yaitu analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak, cakap, studi pustaka, dan dokumentasi.Berdasarkan hasil analisis data, kebijakan pendidikan tersebut direpresentasikan secara positif dan negatif.Representasi tersebut ditentukan oleh praktik kewacanaan ketiga media massa tersebut, seperti menolak, mendukung, atau menggiring opini masyarakat seperti yang diinginkan media.

Mass media in the view of positivism is a medium of information that always pay attention to the actualization and objectivity in conveying information so that there is no element of alignment in it. However, in a critical view, the mass media is not a free and neutral channel including in preaching full day school education policy and national examinations moratorium. This makes the researcher interested to examine the representation of education policy in Kompas Daily, Jawa Pos daily news, and Suara Merdeka Daily news.This research used a methodological approach, namely descriptive qualitative and theoretical approach, as known as the critical discourse analysis of Norman Fairclough mode. Data collection methods used were the method of referring, proficient, literature study, and documentation.Based on data analysis, the education policy was represented positively and negatively. The representation was determined by the practice of three mass media, such as rejecting, supporting, or heralding public opinion as the media wishes.