The Malaysia-Indonesia Confrontation: The Allegations Against Burhanuddin al-Helmi for Conspiring with Sukarno, 1963

Abstract

Dr. Burhanuddin al-Helmi’s pursuit of nationalism and political struggles were perceived as left-wing factions or radical because of the absence of his collaboration with the UMNO and the British colonial while striving for Malaya’s independence. The PAS was his political battleground in the 1950s. This discourse offers an account of Burhanuddin’s personal experience related to his detentions, including his imprisonment during the period wherein Tunku Abdul Rahman led the government.  He was accused of conspiring with  Sukarno to thwart efforts to establish the Federation of Malaysia. In addition, Burhanuddin was also charged with being a traitor who had jeopardized his country’s security and the government in power back then. On the 28th of January, 1965, he was detained with the charge of conniving with Sukarno to fudge the creation of Malaysia and forming a pro-Indonesia government in exile, specifically in Karachi. This allegation subsequently halted the establishment of the ‘National Front’ which was instrumental for Indonesia in opposing the formation of Malaysia. It also ended all attempts and conspiracies for such purpose on the 16th of September, 1963. Additionally, this writing also exposes the reasons behind Tunku’s actions against Burhanuddin and how the latter defended himself. The findings showed that the allegations against him were purely defamatory and politically motivated. The discussion is based on the analysis of various sources, from personal letters and papers to studies based on archival research methods that analyze documents. This research uses materials and data from the National Archives of Malaysia, Singapore, and Indonesia.

Perjuangan Dr. Burhanuddin al-Helmi terhadap nasionalisme dan perjuangan politik dianggap sebagai faksi sayap kiri atau radikal karena tidak adanya kolaborasinya dengan Partai UMNO dan kolonial Inggris saat memperjuangkan kemerdekaan Malaya. Partai PAS adalah medan pertempuran politiknya di tahun 1950-an. Wacana ini menawarkan pengalaman pribadi Burhanuddin terkait penahanannya, termasuk pemenjaraannya pada masa pemerintahan dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. Beliau dituduh bersekongkol dengan Presiden Sukarno untuk menggagalkan upaya pembentukan Federasi Malaysia. Selain itu, Burhanuddin juga didakwa sebagai pengkhianat yang membahayakan keamanan negaranya dan pemerintahan yang berkuasa saat itu. Pada 28 Januari 1965, ia ditahan dengan tuduhan berkomplot dengan Sukarno untuk memalsukan pembentukan Malaysia dan membentuk pemerintahan pro-Indonesia di pengasingan, khususnya di Karachi, Pakistan. Tuduhan ini kemudian menghentikan pembentukan 'Front Nasional' yang berperan penting bagi Indonesia dalam menentang pembentukan Malaysia. Itu juga mengakhiri semua upaya dan konspirasi untuk tujuan tersebut pada 16 September 1963. Selain itu, tulisan ini juga mengungkap alasan di balik tindakan Tunku terhadap Burhanuddin dan bagaimana Burhanuddin membela diri. Temuan menunjukkan bahwa tuduhan terhadapnya murni memfitnah dan bermotivasi politik. Pembahasan didasarkan pada analisis berbagai sumber, mulai dari surat dan makalah pribadi hingga kajian berdasarkan metode penelitian arsip yang menganalisis dokumen dari Malaya, Indonesia, Singapura, Filipina, dan Brunei. Penelitian ini menggunakan bahan dan data dari Arsip Nasional Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Perpustakaan Nasional Malaysia dan Indonesia. 

Abstrak: Perjuangan Burhanuddin al-Helmi terhadap nasionalisme dan perjuangan politik dianggap sebagai faksi sayap kiri atau radikal karena tidak adanya kolaborasinya dengan Partai UMNO dan kolonial Inggris saat memperjuangkan kemerdekaan Malaya. Partai PAS adalah medan pertempuran politiknya di tahun 1950-an. Wacana ini menawarkan pengalaman pribadi Burhanuddin terkait penahanannya, termasuk pemenjaraannya pada masa pemerintahan dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. Beliau dituduh bersekongkol dengan Presiden Sukarno untuk menggagalkan upaya pembentukan Federasi Malaysia. Selain itu, Burhanuddin juga didakwa sebagai pengkhianat yang membahayakan keamanan negaranya dan pemerintahan yang berkuasa saat itu. Pada 28 Januari 1965, ia ditahan dengan tuduhan berkomplot dengan Sukarno untuk memalsukan pembentukan Malaysia dan membentuk pemerintahan pro-Indonesia di pengasingan, khususnya di Karachi, Pakistan. Tuduhan ini kemudian menghentikan pembentukan 'Front Nasional' yang berperan penting bagi Indonesia dalam menentang pembentukan Malaysia. Itu juga mengakhiri semua upaya dan konspirasi untuk tujuan tersebut pada 16 September 1963. Selain itu, tulisan ini juga mengungkap alasan di balik tindakan Tunku terhadap Burhanuddin dan bagaimana Burhanuddin membela diri. Temuan menunjukkan bahwa tuduhan terhadapnya murni memfitnah dan bermotivasi politik. Pembahasan didasarkan pada analisis berbagai sumber, mulai dari surat dan makalah pribadi hingga kajian berdasarkan metode penelitian arsip yang menganalisis dokumen dari Malaya, Indonesia, Singapura, Filipina, dan Brunei. Penelitian ini menggunakan bahan dan data dari Arsip Nasional Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Perpustakaan Nasional Malaysia dan Indonesia.