This paper examines the government policy on ‘mass education’ (pendidikan masyarakat)      during the Indonesian state formation of the 1950s. The mass education program was launched by the government as a medium for the making of citizenship. The aim was to improve the people’s knowledge and consciousness of becoming citizens. The program was thus an instrument of nation-state building. Today, in the post-Reformasi era, as identity politics is strengthening to result in the crisis of shared citizenship, a discussion on the mass education program re-gains a relevance. Using the concept of public intellectual, this paper argues that the mass education program of the 1950s was an effective medium for the making of citizenship because it enhanced participatory engagement between the elite and the people. However, the program also reflected the policy makers’ strategies for disseminating Pancasila, the state ideology, thus promulgating the elite’s ideologization of the people.

Artikel ini mengkaji kebijakan pemerintah tentang pendidikan masyarakat dalam periode awal pembentukan negara Republik Indonesia pada dekade 1950an. Program pendidikan masyarakat diluncurkan oleh pemerintah sebagai medium untuk membentuk sikap kewargaan. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran rakyat tentang ‘bagai-mana menjadi warga negara’. Program ini dengan demikian merupakan instrumen pembangunan negara (state building). Pada era pasca-Reformasi saat ini ketika politik identitas kembali menguat sebagai krisis atas sikap kewargaan, diskusi tentang program pendidikan masyarakat tahun 1950an memperoleh konteks relevansinya kembali. Menggunakan konsep ‘intelektual publik’, artikel ini menegaskan bahwa program pendidikan masyarakat tahun 1950an menjadi medium efektif bagi pembentukan sikap kewargaan karena prog-ram tersebut memacu keterlibatan dan keterhubungan antara kaum elit dan rakyat. Namun, program pendidikan masyarakat tahun 1950an juga mencerminkan strategi para pengambil kebijakan tentang cara menjabarkan Pancasila sebagai ideologi negara, dan karena itu program tersebut mencerminkan proses ideologisasi yang dilakukan oleh elit penguasa atas cara berpikir dan cara bersikap warga negara.