PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA DAERAH

##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##

https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4207
Download
PDF
Statistic
Vol 3 No 4 (2014): November 2014

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Bagus Bowo Laksono
Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
Subowo Subowo

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daearah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dan DIY. Propinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2011 dan tahun 2012. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji F, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian secara partial menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Bagi Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan daerah untuk menambah pendapatan asli daerah termasuk didalamnya mengoptimalkan hasil pajak daerah, retribusi daerah.

The purpose of this research is to find out whether there is influence of local tax, retribution, the general allocation fund and Special Allocation Fund against Local Government Expenditure. The population in this study is the Government district/town in Central Java and Yogyakarta. Central Java province consists of 29 counties and 6 towns while the Yogyakarta special region consists of 4 districts and 1 city. This research used data secondary of Government Budgets-realization regent/city government save an additional Central Java and Yogyakarta 2011 and 2012. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression with t test, F test, and the coefficient of determination. Partially variable local tax, DAU, DAK influence significantly to local government expenditure. While retribution did not affect significantly to local government expenditure. For local governments are expected to further optimize the area to add to the original income areas including optimising the results of local tax, retribution.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

Author Biography

Bagus Bowo Laksono, Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang,  Indonesia

How to Cite
Laksono, B., & Subowo, S. (1). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA DAERAH. Accounting Analysis Journal, 3(4). https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4207

References

Abdullah dan Halim. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah :Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali, Proceeding Simposium NasionalAkuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.

Afrizawati. 2012. “Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan”. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi, Volume 2 No. 1. Hal 21-30. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.

Agustina, Wiwit, 2009, “Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Transfer Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Tesis Program Pasca Sarjana Megister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2011. Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul dan Syukriy Abdulah 2006. "Hubungan dan masalah keagenan dipemerintah daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi". Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1).

Handayani, Dwi dan Elva Nuraina. 2012. “Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun”. Dalam Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 1 No. 1. Hal 1-12 Madiun: IKIP PGRI Madiun.

Harianto, David & Priyo Hari Adi. 2007. “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita”. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007
http://www.suaramerdeka.com. Diakses pada 20 februari 2014. pukul 16.25.

Kusumadewi, Diah Ayu dan Arife Rahman. 2007. “Flypaper effect pada dana aloksi umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia”. Juni 2007, JAAI Volume 11 No. 1.

Lane. (2000). Jilid 1 (Marketing Management, Twelfth Edition). Terj. Benyamin Molan. Jakarta, PT.

Listiorini. 2012. “Fenomena Fly Paper Effect Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Juli 2012”, Jurnal Keuangan dan Bisnis Vol. 4 No. 2, YPK Medan.

Maimunah, Mutiara. 2006. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, Simposium Nasional Akuntansi IX, 23-26 Agustus 2006, Padang.

Nugraeni. 2011. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah. Akmenika UPY, Vol 8 Hal 96-117 Yogyakarta: Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Pakpahan, Rolan. 2009. “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara”. Skripsi. FE USU. Sumatera Utara.

Prakosa, Kesit Bambang, 2004. “Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Provinsi Jawa Tengah dan DIY”. JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118.

Sidik, Machfud, B. Raksasa Mahi, Robert Simantjuntak, & Bambang Brodjonegoro. 2002. Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

www.djpk.depkeu.go.id.