PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI MODERASI
##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
Download
Statistic
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Abstract
Abstrak
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan anggaran dengan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat sebagai moderasi pengawasan keuangan daerah. Populasi penelitian ini metode random sampling dalam penelitian ini memperoleh 37 responden. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan regresi sederhana dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat disebut sebagai variabel moderasi karena dengan adanya variabel tersebut hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangann daerah menjadi meningkat. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pada anggota DPRD Kabupaten Kebumen sudah mulai menerapkan peraturan daerah.
Abstract
The problem in this study is whether the knowledge of the council about the budget impact budget oversight with accountability and people's participation as a moderating financial control area. The study population was a random sampling method in this study to obtain 37 respondents. Data obtained by distributing questionnaires to the respondents. The collected data were analyzed using simple regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this research indicate that the knowledge of the board on the budget significant positive effect on the area of financial control (budget). Accountability and citizen participation can be termed as moderating variable due to the variable relationship between the knowledge of the board on the budget and oversight keuangann area increases.##plugins.themes.academic_pro.article.details##
How to Cite
Palupi, N. (1). PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI MODERASI. Accounting Analysis Journal, 1(2). https://doi.org/10.15294/aaj.v1i2.705
References
Antony dan Govindarajan, 2004. Sistem Pengendalian Manajemen Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar, 2006. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
Ghozali, Imam dkk. 2006. Aplikasi SPSS 16.00. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Johan A.M. de Kruijf. Controlling Externally Autonomised Entities by Dutch Local Governments. University of Twente, Enschede, The Netherlands. www.emeraldinsight.com/1741-0401.html
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Prof. Abdul Halim, MBA, Akt. 2008. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi revisi. Jakarta: Salemba Empat
Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik, Skripsi Sarjana Ekonomi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
Werimon, Simson, Imam Ghozali, dan Mohamad Nazir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
Wijaya, Toni. 2011. Cepat Menguasai SPSS 19.00 untuk Olah dan Interpretasi. Yogyakarta: Cahaya Atma.
Winarna, Jaka, dan Sri Murni. 2006. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Jakarta: Diperbanyak oleh Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia.
Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 2007. Jakarta: Diperbanyak oleh Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia.
Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2004 tenteng Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan. Kabupaten Kebumen. Perda Kabupaten Kebumen tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik.
Ketetapan MRP Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Bachtiar Arif, Muchlis, Iskandar, 2006. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
Ghozali, Imam dkk. 2006. Aplikasi SPSS 16.00. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Johan A.M. de Kruijf. Controlling Externally Autonomised Entities by Dutch Local Governments. University of Twente, Enschede, The Netherlands. www.emeraldinsight.com/1741-0401.html
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Prof. Abdul Halim, MBA, Akt. 2008. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi revisi. Jakarta: Salemba Empat
Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik, Skripsi Sarjana Ekonomi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Sopanah dan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
Werimon, Simson, Imam Ghozali, dan Mohamad Nazir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
Wijaya, Toni. 2011. Cepat Menguasai SPSS 19.00 untuk Olah dan Interpretasi. Yogyakarta: Cahaya Atma.
Winarna, Jaka, dan Sri Murni. 2006. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Jakarta: Diperbanyak oleh Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia.
Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 2007. Jakarta: Diperbanyak oleh Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia.
Republik Indonesia, 2005. Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2004 tenteng Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan. Kabupaten Kebumen. Perda Kabupaten Kebumen tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik.
Ketetapan MRP Nomor XV/MPR/1998 tentang tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah.