PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
##plugins.themes.academic_pro.article.sidebar##
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Abstract
Tujuan dari studi ini adalah untunk menentukan karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit dari badan pengawas keuangan pada kinerja keuangan dari pemerintah daerah di daerah distrik/kecamatan di indonesia. Populasi yang di ambil dalam studi ini adalah daerah perkotaan pada tahun 2011 sampai 2013. Penelitian ini menggunakan sample purposive pada 43 populasi dan 129 unit analisis. Alat analisis dalam penelitian menggunalan SPSS 21 menggunakan regresi multiple analsis dan tes asumsi klasik. Berdasarkan hasil dari penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa level variabel dependen terpusat dan pembiayaan regional memberikan efek positif. Pengukuran dari legislature meberikan efek negatif dan signifikan pada kinerja dari keuangan pemerintahan daerah. Ukuran dari pemerintahan daerah, tingkat dari kekyaan daerah, penemuan audit tidak memberikan efek pada kinerj keuangan daerah. Saran untuk penelitian selamjutnya adalah menggunakan penemuan nilai proxy dan penemuan kategoris akan lebih tepat dalam menemukan materi dalam penemuan.
The purpose of this study was to determine the characteristics of the local government and BPK audit findings on the financial performance of local government districts / municipalities in Indonesia. The population in this study was the district / city governments in Indonesia in 2011-2013. This study using purposive sampling with 43 population and 129 units of analysis. Analyses tool uses SPSS 21 multiple regression analyses complying classicat assumption test. Based on the results of this study concluded that the variable level of dependence on the central and regional budget is gave a positive effect. The size of the legislature gave a negative effect and significant on the financial performance of local governments. The size of the local government, the level of regional wealth, the audit findings do not affect the government's financial performance. The recommendation for further research is The use of proxy values the findings and the findings would be more appropriate categories in determining the level of materiality of a findingua
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
References
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta : BPK RI.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II
Tahun 2013. http://bpk.go.id . Diakses pada tanggal 2 Maret 2015.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta : BPK RI.
Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. Profil APBD TA 2012. http://djpk.depkeu.go.id. Diakses pada tanggal 26 Februari 2015.
Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Indrawan, M Yusuf. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota se provinsi sulawesi selatan. Skripsi. Fe Universitas Hasanudin.
Kusumawardani.2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legistatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Akuntansi. Volume 1 (1).
Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. E-Jurnal Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Volume 1 (1)
Mohamad, Mahsun. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE UGM Yogyakarta.
Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Surepno. 2013. Pengaruh Retuen on Equity (ROE), Ukuran (Size), dan Kemakmuran (Wealth) Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Di Indonesia . Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi Unnes.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 4 PP No. 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.