Geo-Image Journal

Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar

2023-09-03T05:05:55+07:00

Lahan Sawah Dilindungi (LSD) merupakan isu yang berpengaruh terhadap tata ruang di Indonesia, termasuk Kota Denpasar. LSD dimaksudkan untuk menjaga keberlangsung lahan sawah, sehingga swasembada beras tetap terjamin ditengah keterbukaan investasi di Indonesia. LSD perlu tersinkornisasi terhadap rencana tata ruang untuk mewujudkan tata ruang yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian LSD terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukan bahwa seluas 570,3 delineasi LSD tidak terakomodir dalam RTRW dan terdapat 292,57 Ha kawasan pertanian RTRW diluar LSD yang dapat dipertimbangan menjadi LSD. Berdasarkan analisis ZNT, total Rp. 40,062,807,707,060.00 masuk dalam LSD, sehingga berpotensi terjadinya penurunan harga tanah dikarenakan tidak dapat dibangun. TDR dapat dijadikan pertimbangan kebijakan untuk menjaga keadilan sosial-ekonomi masyarakat.

Perbandingan Daya Dukung Lahan Pertanian Padi di Kabupaten Grobogan

2023-09-03T05:05:56+07:00

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terpadat kedua di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 197.586,42 dengan tanah sawah seluas 63.955. Kajian kali ini akan berfokus pada perhitungan kebutuhan lahan pertanian di setiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Grobogan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh indeks daya dukung padi di Kabupaten Grobogan tahun 2017 dan 2022 melalui studi dokumentasi. Metode deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dalam memperoleh data. Pada tahun 2017 rata-rata daya dukung lahan padi di Kabupaten Grobogan yaitu 3,96 (surplus) dan pada tahun 2022 yaitu 3,59 (surplus). Artinya, meskipun wilayah tersebut mampu melaksanakan swasembada pangan atau jumlah penduduk yang berada dalam jangkauan penduduk ideal, namun ada fluktuasi yang terjadi di beberapa daerah. Penurunan indeks selain karena terjadinya penurunan luas lahan panen, juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu, penurunan produksi lahan juga turut serta dalam penurunan klasifikasi kelas pada kecamatan tersebut. Tantangan implementasi daya dukung lahan pertanian berbasis ekoregion adalah data yang masih berbasis administrasi, contohnya adalah data jumlah penduduk dan produktivitas padi. Guna mensiasati hal tersebut, data dapat diintegrasikan dengan pendekatan penginderaan jauh. Pendekatan tersebut bisa dengan transformasi citra indeks vegetasi seperti NDVI maupun EVI.

Pemetaan dan Analisis Kerugian Daerah Terdampak Banjir Rob di Kecamatan Kraksaan, Probolinggo

2023-09-03T05:05:56+07:00

Pemukiman di wilayah pesisir Kecamatan Kraksaan, Probolinggo berbatasan langsung dengan Selat Madura dan berpotensi tinggi terdampak banjir rob karena pasang tinggi tertinggi menyebabkan sungai meluap. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui ketinggian genangan banjir rob dan luas area tergenang banjir rob, (2) mengetahui dampak genangan banjir rob terhadap keruskanan bangunan, (3) mengetahui estimasi kerugian bangunan akibat banjir rob. Pemetaan genangan banjir rob menggunakan metode Hloss memanfaatkan data DEM, data citra Sentinel-2A, dan data pasang surut. Perhitungan estimasi kerugian bangunan menggunakan metode Damage and Loss Assessment (DaLA). Hasil penelitian menunjukan bahwa tinggi genangan banjir rob tahun 2021 adalah 2.33 meter dengan kategori bahaya rendah seluas 17.55 ha, kategori bahaya sedang seluas 15,33 ha, kategori bahaya tinggi seluas 12.49 ha. Bangunan terdampak genangan banjir rob pada tahun 2021 kategori bahaya rendah sebanyak 794 unit, kategori bahaya sedang sebanyak 400 unit, kategori bahaya tinggi sebanyak 538 unit, dan total 1732 unit yang mengalami rusak ringan. Kerugian bangunan rumah permanen adalah Rp9,886,758,206, kerugian bangunan perdagangan dan jasa adalah Rp9,688,495,305, kerugian bangunan industri dan gudang Rp16,866,202,723, kerugian bangunan tempat ibadah adalah Rp121,355,451, dan kerugian bangunan kantor pemerintah adalah Rp227,541,470. Total kerugian bangunan terdampak genangan banjir rob di Kecamatan Kraksaan pada tahun 2021 adalah Rp36,790,353,155.

Identifikasi Geografis Objek Wisata Hutan Pinus Kalipasang Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang

2023-09-03T05:05:56+07:00

Objek wisata Hutan Pinus Kalipasang adalah salah satu objek wisata yang berada di Kabupaten Getasan. Objek wisata Hutan Pinus Kalipasang merupakan objek wisata baru yang belum digali lebih dalam terkait potensi dan upaya pengembangan wisata, sehingga penelitian ini diperlukan untuk identifikasi geografis agar dapat mengetahui kondisi objek wisata dan pengembangan objek wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor geografis yang mendukung serta upaya dalam pengembangan objek wisata Hutan Pinus Kalipasang. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan teknik skoring. Hasil dari penelitian ini faktor geografis yang mendukung dalam pengembangan adalah lokasi, kemiringan lereng, iklim, flora dan fauna, tanah dan air, serta terdapat faktor penunjang pengembangan yang mendukung dalam pengembangan objek wisata adalah atraksi, akomodasi dan fasilitas pelayanan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan dalam pengembangan objek wisata Hutan Pinus Klipasang adalah perbaikan pada sistem drainase, penambahan ruang parkir dan pengadaan transportasi umum, pemasangan rambu lalu lintas dan menyediakan tempat untuk membuka toko-toko souvenir.

Prediksi Perubahan Garis Pantai Teluk Jakarta Tahun 2030 dan 2040

2023-09-03T05:05:56+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menduga bagaimana perubahan garis pantai di sepanjang Teluk Jakarta pada tahun 2030 dan 2040. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menyajikan gambaran secara spasial mengenai prediksi perubahan garis pantai Teluk Jakarta dari data citra satelit Landsat. Perhitungan prediksi garis pantai menggunakan ekstensi aplikasi ArcGis yang bernama DSAS (Digital Shoreline Analysis System). Hasil penelitian menunjukkan perubahan garis pantai Teluk Jakarta dari tahun 2000-2020 dominan mengalami akresi, dengan luas akresi yang terjadi sebesar 16.955,71 ha. Prediksi yang dilakukan menunjukkan garis pantai Teluk Jakarta akan mengalami abrasi. Prediksi yang dilakukan untuk tahun 2030 dan 2040 menunjukkan garis pantai Teluk Jakarta akan mengalami abrasi dan akresi di beberapa wilayah. Pada tahun 2030 prediksi garis pantai berupa abrasi tertinggi 57,36 m, akresi tertinggi sebesar 84,62 m dan rata-rata perubahan yang terjadi sebesar 57,36 m. Sedangkan tahun 2040 menunjukkan abrasi tertinggi sebesar 114,72 m, dengan akresi tertinggi sebesar 169,23 m dan rata-rata perubahan yang terjadi sebesar 6,63 m.

Analisis Kerentanan Seismik Gempa Bumi berdasarkan Nilai PGA Menggunakan Metode Esteva pada Wilayah Kepulauan Nias

2023-09-03T05:05:56+07:00

Wilayah Nias merupakan salah satu daerah yang rawan gempa di Sumatera Utara. Gerakan tektonik serta sesar di sepanjang wilayah Sumatera dikontrol dengan adanya batas antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia bagian tenggara yang menjadi penyebab utama terjadinya gempa tersebut. Jika gempa terjadi, maka gelombang gempa akan merambat ke permukaan bumi dan akan memberikan dampak pergerakan tanah yang memiliki nilai percepatan tertentu. Pada penelitian ini bertujuan untuk menghitung intensitas gempa bumi di wilayah Kepulauan Nias, serta membuat zonasi berdasarkan nilai tersebut menggunakan software ArcGis 10.8. Data gempa yang diolah adalah data gempa sejak tahun 2016-2022 yang diambil dari website iris.edu dengan magnitudo ≥ 3 serta kedalaman hiposenter 10-900 Km yang terjadi di Kepulauan Nias dan sekitarnya. Analisi kerentanan gempa bumi dilakukan dengan menggunakan metode Esteva dengan mengacu pada peta percepatan puncak di Batuan Dasar (SB) yang menjadi acuan pada nilai percepatan tanah maksimum yang tepat. Dari hasil penelitian, nilai percepatan tanah maksimum wilayah Kepulauan Nias berkisar antara 0.243-5.482 gal . Lokasi dengan nilai percepatan tanah maksimum tertinggi berada di Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lahewa. Nilai percepatan tanah maksimum yang didapat dari metode Esteva berbeda dengan nilai percepatan tanah maksimum yang ada pada peta acuan PuSGeN 2017.

Pemetaan Prediksi Tingkat Bahaya Tsunami di Kabupaten Tapanuli Tengah

2023-09-03T05:05:57+07:00

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan kabupaten yang ada di Sumatera Utara dan berada pada koordinat 1°11’00” - 2°22’00” Lintang Utara dan 98°07’00” - 98°12’00” Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Tapanuli Tengah terletak di pesisir pantai barat Sumatera dengan panjang garis pantai 200 km dan wilayahnya sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera serta sebagian lainnya di pulau-pulau kecil. Tapanuli tengah adalah kabupaten yang memiliki wilayah pesisir yang potensial akan tetapi potensi tersebut juga memiliki resiko bencana yang cukup tinggi salah satunya adalah bencana tsunami di daerah pesisir. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat bahaya tsunami di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai upaya mitigasi secara preventif. Penelitian ini dalam prosesnya menggunakan metode Sistem Informasi Geografis berupa overlay pembobotan dan skoring yang hasilnya dideskripsikan melalui pendekatan spasial. Hasil penelitian menujukkan bahwa Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki tingkat bahaya dari rendah hingga tinggi dengan dominasi pada wilayah administrasi kecamatan yang berada di Pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah dan berbatasan langsung dengan garis pantai. Secara keseluruhan, zonasi bahaya tsunami sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki ketinggian lahan rendah dan morfologi wilayah yang cukup landai. Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui implikasi dari penelitian adalah Memaksimalkan upaya pengurangan dampak negatif yang ditimbulkan akibat bencana tsunami dari segi potensi bahaya dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi seluruh komponen yang berada pada wilayah terdampak bencana tsunami.

Evaluasi Sarana-Prasarana Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros Kabupaten Serang

2023-09-03T05:05:57+07:00

Abstrak

___________________________________________________________________

Ketimpangan wilayah perdesaan merupakan salah satu masalah pembangunan wilayah perdesaan. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan bagian dari pembangunan wilayah untuk mengatasi ketimpangan serta mengotimalkan potensi wilayah perdesaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketersediaan sarana-prasarana sesuai standar serta melakukan penilaian sarana-prasarana yang ada pada Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros. Metode penelitian yaitu deskrptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan standar penyediaan serta pembobotan pada sarana-prasarana pendukung Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros. Hasil penelitian menunjukan ketersediaan sarana-prasarana yang memenuhi standar antara lain jalan usahatani dan jalan penghubung antar desa pada prasarana jalan; mata air pada sumber air baku; sarana pemasaran; sambungan kabel dan jaringan seluler pada jaringan telekomunikasi; koperasi dan lembaga keuangan non-bank pada fasilitas perbankan; sarana penggilingan pada sarana pengolahan hasil pertanian; serta fasilitas kantor pemerintahan pada sarana fasilitas umum dan sosial. Selanjutnya, fasilitas yang tidak memenuhi standar, yaitu jalan lingkar desa pada sarana jalan; irigasi pertanian; air sungai dan sumur bor pada sumber air baku; pusat distribusi barang, telepon umum pada jaringan telekomunikasi; fasilitas bank pada fasilitas perbankan; gudang penyimpanan hasil pertanian pada sarana pengolahan hasil pertanian; serta pusat informasi pengembangan. Selanjutnya, hasil penilaian sarana-prasarana pendukung pada Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Baros termasuk kedalam kategori kategori cukup (71%).

Abstract

___________________________________________________________________

Rural inequality is one of problem in rural development. Agropolitan is part of regional development to overcome inequality and optimize the potential of rural. The study is to determine the availability of infrastructure standards and evaluate existing infrastructure in the Agropolitan Development in Baros District. The research method is descriptive qualitative-quantitative using standard provision and weighting of supporting infrastructure for Agropolitan Development in Baros. The result of infrastructure that meets the standards, including farm roads and connecting roads between villages on road infrastructure; springs in raw water sources; marketing tools; cable connection and cellular network in telecommunications networks; cooperatives and non-bank financial institutions in banking facilities; milling facilities at agricultural product processing facilities; and government office facilities in public and social facilities. Furthermore, facilities that do not meet standards, namely the village ring road on road facilities; agricultural irrigation; river water and drilled wells in raw water sources; goods distribution center, public telephone in telecommunication network; bank facilities on banking facilities; warehouse for storing agricultural products in agricultural product processing facilities; and development information center. Furthermore, the results of the assessment of supporting infrastructure in the Agropolitan Development in Baros included in the sufficient category (71%)

Pola Perkembangan Lahan Permukiman dan Kesesuaiannya terhadap RDTR Pekotaan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

2023-09-03T05:05:57+07:00

Perkotaan Pandan Jaya merupakan suatu deliniasi kawasan yang disusun rencana detail tata ruangnya (RDTR) yang diharapkan menjadi pusat perekonomian, jasa, perdagangan komoditas pertanian dan perkebunan terpadu di Kecamatan Gearagai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis Pola dan persebaran kawasan permukiman di Perkotaan Pandan Jaya, (2) Mengetahui tingkat kesesuaian pemanfaatan lahan permukiman terhadap RDTR Perkotaan Pandan Jaya. Metode yang digunakan yaitu dengan analisis spasial berupa interpretasi citra Google Earth dan teknik tumpang susun peta (overlay) antara peta penggunaan lahan eksisiting dengan peta rencana pola ruang RDTR Perkotaan Pandan Jaya untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan permukiman eksisting terhadap rencana pola ruang yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan di Perkotaan Pandan Jaya lahan permukimannya seluas 553,74 Ha pada tahun 2017, terjadi penambahan seluas 24,23 Ha pada tahun 2020, dan 11,27 Ha pada tahun 2023, sehingga lahan permukiman keseluruhan seluas 588,95 Ha dengan pola perkembangan yang bersifat linear atau memanjang mengikuti ruas-ruas jaringan jalan. Berdasarkan hasil overlay, permukiman yang sesuai dengan RDTR Perkotaan Pandan Jaya yaitu seluas 539,29 Ha (91,6%). Sedangkan permukiman yang kurang sesuai yaitu seluas 49,47 Ha (8,4%).

Urban area Pandan Jaya is a delineation of an area that has prepared a detailed spatial plan (RDTR) which is expected to become an integrated center for the economy, services, trade of agricultural and plantation commodities in Gearagai District, East Tanjung Jabung Regency. This study aims to: (1) Analyze the pattern and distribution of residential areas in Pandan Jaya Urban, (2) Determine the suitability of residential land use to the RDTR of Pandan Jaya Urban. The method used is spatial analysis in the form of interpretation of Google Earth imagery and map overlay techniques between the existing land use map and the Pandan Jaya Urban RDTR spatial pattern plan map to determine the suitability level of existing settlement land against the established spatial pattern plan. The results showed that in Pandan Jaya Urban settlement area of 553.74 Ha in 2017, there was an additional area of 24.23 Ha in 2020, and 11.27 Ha in 2023, so that the total residential area is 588.95 Ha with a development pattern linear or elongated to follow the road network segments. Based on the overlay results, settlements that are in accordance with the Pandan Jaya Urban RDTR are 539.29 Ha (91.6%). While settlements that are not suitable are 49.47 Ha (8.4%).