Kewenangan BPK dalam Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah

Main Article Content

Dian Puspita Warih

Abstract

Pemeriksaan kinerja (audit kinerja) dilakukan karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap audit keuangan yang hanya menilai kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja juga dilakukan karena banyaknya kinerja pemerintah yang sering menjadi sorotan masyarakat akibat banyaknya pemberitaan mengenai kasus korupsi, kolusi  dan nepotisme (KKN). Sehingga perlu adanya penelitian mengenai pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan kewenangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam pemeriksaan kinerja dari aspek aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas dan untuk mendeskripsikan pembagian tugas antara BPK sebagai auditor eksternal dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai Auditor Internal dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi dokumen dengan  narasumber BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pemeriksaan kinerja dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada semester 2 (Juli-November) dengan tiga  tahapan yaitu tahap perencanaan pemeriksaan, tahap pelaksanaan pemeriksaan dan tahap pelaporan pemeriksaan kinerja serta pemberian rekomendasi. Dapat diketahui bahwa hasil pemeriksaan kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Aspek ekonomi didasari dengan terpenuhinya kriteria yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh BPK dan Pemerintah Daerah. Aspek efisiensi didasari dengan pemerintah daerah telah menggunakan input yang tersedia dengan optimal sehingga tujuan yang diharapkan tercapai.  Aspek efektivitas dilihat dari batasan defisit anggaran dan alokasi anggaran dalam Perda APBD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembagian tugas antara BPK dan APIP terdapat dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja dan tindak lanjut. BPK melakukan pemeriksaan kinerja dan memberikan rekomendasi, kemudian APIP menggunakan fungsi pengawasan dan pembinaan internalnya untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi yang diberikan BPK kepada entitas. Melalui adanya APIP, dapat diketahui BPK sangat terbantu dalam proses pelaksanaan pemeriksaan kinerja.

Article Details

How to Cite
Warih, D. P. (2018). Kewenangan BPK dalam Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah. Indonesian State Law Review (ISLRev), 1(1), 68-82. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/26940
Section
Articles

References

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga;
Detik news. 2017. Dalam 6 bulan 226 kasus Korupsi rugikan negara. diakses melalui http://m.detik.com/news/berita/d-3621849/icw-dalam-6-bulan-226-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-183t pada hari minggu, 15 Juli 2018 pukul 21.01 WIB;
Kiranayanti, Ida Ayu Enny. Ni Made Adi Erawati. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual terhadap Kualitas Laporan Kuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.2;
Kumparan news. Selain Laporan Keuangan, BPK akan Audit Kinerja Pemerintah. diakses melalui https://kumparan.com/@kumparannews/selain-laporan-keuangan-bpk-akan-audit-kinerja-pemerintah pada hari Rabu 7 Februari pukul 11.12 WIB;
Monoarfa, Heryanto. 2012. Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan. Jurnal Pelangi Ilmu Volume 05, Nomor 01;
Nurharyanto. Performance Audit. diakses melalui https://www.scribd.com/doc/189810505/audit-kinerja# pada hari Rabu 4 April 2018 pukul 17.09 WIB;
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemeriksaan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2011;
Suhayati, Ely. 2011. Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Performance Audit. Jurnal Vol.6 No.2 Universitas Komputer Indonesia;
Sumenge, Ariel Sharon. 2013. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. ISSN 2303-1174 Universitas Sam Ratulangi Manado;
Wahab, Solichin Abdul. 2008. Pengantar analisis kebijakan publik. Malang : universitas muhammadiyah malang press
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tetang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;