Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019

Main Article Content

Ayon Diniyanto

Abstract

The implementation of the 2019 Election and the stages of its implementation cannot be separated from various issues or polemics. Many polemics occur starting from the regulatory side, general implementation, up to technical matters. The birth of new regulations related to the Election was colored by a polemic of the presidential threshold. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections as a single regulation at the law level in organizing Elections cannot be separated from controversy. Many people respond to the pros and cons. The pros and cons response is focused on several things, one of which is the presidential threshold. The polemic or pros and cons associated with the presidential threshold in the community actually contain big question marks. First, the big question is whether the presidential threshold contained in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is in accordance with the constitution? considering the law is a translation of the constitution. Second, is the presidential threshold set forth in Law Number 7 of 2019 in accordance with the wishes of the community or not detrimental to the community? considering the law is aimed at regulating the aspirations of the community.

Article Details

How to Cite
Diniyanto, A. (2018). Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019. Indonesian State Law Review (ISLRev), 1(1), 83-90. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/26941
Section
Articles

References

Beritagar, Redaksi. 2018. Ambang batas pencalonan presiden dan tantangan parpol. diakses dari https://beritagar.id/artikel/editorial/ambang-batas-pencalonan-presiden-dan-tantangan-parpol pada tanggal 17 September 2018.
Ghiffari, Renald. 2018. Golkar: Tidak Ada Istilah Partai Abstain di Pilpres. diakses dari https://www.liputan6.com/pilpres/read/3608506/golkar-tidak-ada-istilah-partai-abstain-di-pilpres pada tanggal 19 September 2018.
Ihsanuddin. 2018. Tak Diajak Jokowi dan Prabowo, PBB Netral di Pilpres 2019. Diakdes dari https://nasional.kompas.com/read/2018/08/10/16451231/tak-diajak-jokowi-dan-prabowo-pbb-netral-di-pilpres-2019 pada tanggal 19 September 2018.
Kami, Indah Mutiara. 2017. Sudah Disahkan, Ini 5 Isu Krusial di UU Pemilu. diakses dari https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu pada tanggal 9 Oktober 2017.
Lazuardi, Glery. 2018. Parpol Baru Belum Dapat Mengusung Capres, Ini Konsekuensinya. diakses dari http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/24/parpol-baru-belum-dapat-mengusung-capres-ini-konsekuensinya diakses pada tanggal 17 September 2018.
Paat, Yustinus. 2018. KPU: Parpol Baru Tidak Boleh Usulkan Capres dan Cawapres. diakses dari http://www.beritasatu.com/politik/493960-kpu-parpol-baru-tidak-boleh-usulkan-capres-dan-cawapres.html pada tanggal 17 September 2018.
Prabowo, Dani. 2014. Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014. diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014 pada tanggal 17 September 2018.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013 tertanggal 11 Februari 2014.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tertanggal 19 Desember 2017.
Triyoga, Hardani. 2018. Dicap Rusak Demokrasi, Ambang Batas Capres Dinilai Harus Dibatalkan MK. Diakses dari https://www.viva.co.id/berita/nasional/1053995-dicap-rusak-demokrasi-ambang-batas-capres-dinilai-harus-dibatalkan-mk pada tanggal 19 September 2018.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 182.
Waluyo, Andylala. 2014. Anggota DPR/MPR dan DPD RI Periode 2014-2019 Resmi Dilantik. Dari https://www.voaindonesia.com/a/anggota-dprmpr-dan-dpd ri-periode-2014-2019-resmi-dilantik/2468467.html pada tanggal 19 September 2018.;