Analysis of the Protection of Civil Citizens' Rights against Violent Practices by State Security Personnel Analisis Perlindungan Hak Warga Sipil terhadap Praktik Kekerasan Oknum Keamanan Negara

Main Article Content

Aji Rahma Wijayanto

Abstract

It is the responsibility of the state to ensure that everyone stands equally and is protected for the sake of creating human integrity that is naturally inherent in humans, universal and eternal as a gift that has been bestowed by God Almighty. With the emergence of the General Declaration of Human Rights as a joint commitment between global countries in protecting every basic right that is inherent in humans, protection of Human Rights is important as an indicator of the success of state governance. In practice, there are still frequent cases of human rights violations committed by one of them by state security personnel by carrying out violent practices aimed at civil society for a specific purpose, it is necessary to protect basic human rights for all people so that the goal is to create good state governance from the perspective of human rights. Human Rights achieved.

Article Details

How to Cite
Wijayanto, A. R. (2017). Analysis of the Protection of Civil Citizens’ Rights against Violent Practices by State Security Personnel. Lex Scientia Law Review, 1(1), 113-120. https://doi.org/10.15294/lesrev.v1i01.19488
Section
Case Note

References

Amrullah, Zaki. “Oknum TNI Penyiksa Warga Papua Divonis Penjara”, dalam DW, Edisi 11 November 2010.

Fitriani, Fitriani. “Tentara Nasional Indonesia dan Hak Asasi Manusia”, In Mufti Makaarim(ed). Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan (pp.133-159) Chapter: Tentara Nasional Indonesia dan Hak Asasi Manusia (Publisher: IDSPS-DCAF, 2015).

Kontras. Keadilan Macet: Kekerasan Jalan Terus: Laporan Tahunan Kondisi HAM di Indonesia 2012. (Jakarta: Kontras, 2013).

Kontras. Lagi! Peradilan Militer Diskriminatif Terhadap Korban Sipil; Rekayasa Tindak Pidana Kasus Penganiayaan Berat Petani Suku Anak Dalam. (Jakarta: Kontras, 2014).

Rahayu, Rahayu. (2015). Hukum Hak Asasi Manusia. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).

Rizky, Aghisni Kasrota. “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan-Putusan Terhadap TNI (Tentara Nasional Indonesia) Sebagai Pelaku Tindakan Asusila (Studi Atas Putusan No. 28-K/PM.II-10 /AD/IV/2013 Di Mahkamah Militer II-10 Semarang”. Unnes Law Journal 1, no. 4 (2015).

Silalahi, Mustafa. Video Kekerasan di PapuaKontras Desak Pelaku Diseret ke Pengadilan HAM” dalam KontraS, edisi 26 Oktober 2016.

Suseno, Franz Magnis. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

TEMPO. “Empat Tentara Penyiksa Warga Papua Ditahan”. Edisi 23 November 2010.

Undang undang Nomor 5 Tahun 1998.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.