Abstract

Media sebagai pilar kelima dalam demokrasi sekaligus medium informasi publik memiliki pengaruh terhadap pembentukan opini publik. Dalam konteks pemilu, salah satu media dalam komunikasi politik yang paling besar pengaruhnya terhadap pilihan pemilih  adalah televisi. Pada prinsipnya, media televisi menggunakan frekuensi publik, maka masyarakat berhak mendapatkan pemberitaan berimbang. Namun, pemilik media televisi yang menjadi bagian dari kontestasi pemilu cenderung menggunakan medianya sebagai alat komunikasi politik yang berpotensi menyalahgunakan media dengan menyiarkan pemberitaan yang tidak berimbang. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengkaji penggunaan media televisi sebagai alat komunikasi politik dengan kepemilikan media, kedua, menganalisis peraturan terkait komunikasi politik melalui media televisi menjelang pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mendasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan linear antara kepemilikan media televisi terhadap potensi pemilik media dalam menggunakan media televisi miliknya sebagai alat komunikasi politik. Peraturan untuk membatasi pemilik media dalam menggunakan media yang dimiliki sebagai alat komunikasi politik pribadi diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, P3SPS, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan-peraturan tersebut yang mempertahankan media tetap sebagai medium informasi publik yang mengedepankan kepentingan publik dan terhindar dari penyalahgunaan media dalam pemilu, meskipun peraturan tersebut masih belum komprehensif untuk menjadikan media televisi tetap netral.


 


Media as a pillar in democracy as well as a medium of public information has an influence on the formation of public opinion. In the context of elections, one of the media in political communication that has the greatest influence on voter choice is television. In principle, television media uses the frequency of society, then the public has the right to get balanced coverage. However, media owners who are part of electoral contestation use media as a communication media that abuses the media by broadcasting unequal news. The purpose of this study is to examine the use of television media as a means of political communication with media ownership, secondly, analyze various matters relating to television media ahead of the election. This research is a normative research that is based on basic and secondary materials, which are the rules and literature relevant to the object of research. Primary and secondary legal materials are obtained through library studies. The analysis used in this study is descriptive qualitative. The results showed that there was a linear relationship between media ownership of media owners in using their television media as a means of political communication. Regulations for using media in using media are used as personal communication tools in the Broadcasting Law, P3SPS, and General Election Commission Regulations. These regulations that maintain the media remain as a public information media that prioritizes the public and avoids various media in elections, although it is still needed for television media to remain neutral.