Abstract

Abstrak


Ketentuan presidential threshold (PT) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak lagi memiliki urgensi untuk diterapkan pemilu serentak. Aturan tersebut melanggar asas keadilan pemilu karena menghilangkan hak partai politik baru untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.  Selain itu, ditinjau dari sistem presidensial itu sendiri, ketentuan PT dalam Pasal 222 UU Pemilu mengalami cacat konsep sehingga perlu direkonstruksi. Penulisan makalah ini menekankan dua hal. Pertama, urgensi rekonstruksi politik hukum PT ditinjau dari sistem presidensial dan penyederhanaan parpol. Kedua, konsep PT dalam pemilu serentak ke depan. Hasil analisis menyimpulkan, pertama, bahwa dalam sistem presidensial, PT dimaknai sebagai syarat keterpilihan dan bukan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam sistem presidensial, pemilihan presiden tidak bergantung pada hasil pemilu legislatif. Oleh karena itu menjadikan hasil pemilu legislatif sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden adalah pelanggaran terhadap sistem presidensial. Kedua, ketentuan PT dalam arti syarat pencalonan seharusnya tidak diperlukan lagi karena tujuan dari diterapkannya PT ialah untuk menghadirkan sistem kepartaian yang sederhana serta untuk menggalang dukungan mayoritas dari parlemen terhadap presiden dan wakil presiden terpilih akan secara otomatis terlaksana dari hasil pemilu serentak.


Kata Kunci: Rekonstruksi, Presidential Threshold, Sistem Presidensial, Partai Politik


 


Abstract


The requirement of presidential threshold (PT) as regulated in article 222 Act No. 7 Year 2017 about General Election is no longer urgent to be applied in simultaneous general election. The requirement violates against the principles of justice general elections since it ellipse the rights of new political parties to propose candidates of president and vice president. On the other hand, viewing from the presidential system itself, PT requirement in the article 222 Act of General Election has an impairment and needs to reconstruct. This study emphasizes on two issues. First, the urgency to reconstruct political law of PT from the perspectives of presidential system and the simplification of political parties. Second, the concept of PT in the next simultaneous general election. This study results on, first, that in a presidential system, PT is considered as a requirement for the chosen and not a requirement for nominating president and vice president. In presidential systems, the presidential elections do not depend on the results of the legislative elections. Therefore, making the results of the legislative election as a condition for nominating the president and vice president is a violation of the presidential system. Second, PT provisions in terms of nomination requirements should no longer be needed because the purpose of implementing PT is to present a simplification party system and to garner majority support from the parliament against the elected president and vice president will be automatically implemented from the results of simultaneous general elections.


Keyword: Reconstruction, Presidential Threshold, Presidential System, Political Parties