Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik

  • Allan Fatchan Gani Wardhana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
  • Jamaludin Ghafur Universitas Islam Indonesia
Keywords: Rekonstruksi, Presidential Threshold, Sistem Presidensial, Partai Politik

Abstract

Abstrak

Ketentuan presidential threshold (PT) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak lagi memiliki urgensi untuk diterapkan pemilu serentak. Aturan tersebut melanggar asas keadilan pemilu karena menghilangkan hak partai politik baru untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.  Selain itu, ditinjau dari sistem presidensial itu sendiri, ketentuan PT dalam Pasal 222 UU Pemilu mengalami cacat konsep sehingga perlu direkonstruksi. Penulisan makalah ini menekankan dua hal. Pertama, urgensi rekonstruksi politik hukum PT ditinjau dari sistem presidensial dan penyederhanaan parpol. Kedua, konsep PT dalam pemilu serentak ke depan. Hasil analisis menyimpulkan, pertama, bahwa dalam sistem presidensial, PT dimaknai sebagai syarat keterpilihan dan bukan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam sistem presidensial, pemilihan presiden tidak bergantung pada hasil pemilu legislatif. Oleh karena itu menjadikan hasil pemilu legislatif sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden adalah pelanggaran terhadap sistem presidensial. Kedua, ketentuan PT dalam arti syarat pencalonan seharusnya tidak diperlukan lagi karena tujuan dari diterapkannya PT ialah untuk menghadirkan sistem kepartaian yang sederhana serta untuk menggalang dukungan mayoritas dari parlemen terhadap presiden dan wakil presiden terpilih akan secara otomatis terlaksana dari hasil pemilu serentak.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Presidential Threshold, Sistem Presidensial, Partai Politik

 

Abstract

The requirement of presidential threshold (PT) as regulated in article 222 Act No. 7 Year 2017 about General Election is no longer urgent to be applied in simultaneous general election. The requirement violates against the principles of justice general elections since it ellipse the rights of new political parties to propose candidates of president and vice president. On the other hand, viewing from the presidential system itself, PT requirement in the article 222 Act of General Election has an impairment and needs to reconstruct. This study emphasizes on two issues. First, the urgency to reconstruct political law of PT from the perspectives of presidential system and the simplification of political parties. Second, the concept of PT in the next simultaneous general election. This study results on, first, that in a presidential system, PT is considered as a requirement for the chosen and not a requirement for nominating president and vice president. In presidential systems, the presidential elections do not depend on the results of the legislative elections. Therefore, making the results of the legislative election as a condition for nominating the president and vice president is a violation of the presidential system. Second, PT provisions in terms of nomination requirements should no longer be needed because the purpose of implementing PT is to present a simplification party system and to garner majority support from the parliament against the elected president and vice president will be automatically implemented from the results of simultaneous general elections.

Keyword: Reconstruction, Presidential Threshold, Presidential System, Political Parties

References

Buku
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. (2015). Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensiil. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, Bagian Analisis Teknis Pengawasan Dan Potensi Pelanggaran: Jakarta.
Fransisku Surdiasi (editor). (2006). Partai Politik pun Berguguran. LKIS: Yogyakarta.
Indra Pahlevi (edt). (2015). Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika: Jakarta.
Jimly Asshiddiqie. (2015), Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan, Sinar Grafika: Jakarta.
Kacung Marijan. (2011). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru, cetakan kedua, Kencana: Jakarta.
Moch Nurhasim dan Ikrar Nusa Bakti (penyunting). (2009). Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal. Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI): Yogyakarta.
Moh.Mahfud MD. (2011). Politik Hukum di Indonesia, cetakan keempat. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Ni’matul Huda. (2008). UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Kencana: Jakarta.
Pipit R. Kartawidjaja. (2016). Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia (Kumpulan Paper). Sindikasi Pemilu dan Demokrasi: Jakarta.
Saldi Isra. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia. Rajawali Pers: Jakarta.
Syamsuddin Haris (edt). (2016). Pemilu Nasional Serentak 2019. Penerbit Pustaka Pelajar Bekerja Sama dengan Electoral Research Institute (ERI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): Yogyakarta.
Peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Perkara 14/PUU-XI/2013
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Perkara 53/PUU-XV/2017




Data Elektronik
Allan Fatchan Gani Wardhana, Menggugat Presidential Threshold, https://news.detik.com/kolom/d-4081785/menggugat-presidential-threshold , diakses tanggal 1 November 2018.

August, Mellaz. Efektivitas Pemerintahan dan Pelembagaan Sistem Kepartaian Melalui Pelaksanaan Keserentakan Pemilu Nasional, www.spd-indonesia.com/wp-content/uploads/2016/05/Keserentakan-Pemilu-dan-Penyederhanaan-Sistem-Kepartaian.pdf, diakses tanggal 1 November 2018.
Fadli, Ramadhanil. Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Pemilu 2019, https://rumahpemilu.org/ambang-batas-pencalonan-presiden-dan-pemilu-2019/ diakses tanggal 1 November 2018.
Syamsuddin, Haris. Salah Kaprah Presidential Threshold, http://lipi.go.id/berita/single/SALAH-KAPRAH-PRESIDENTIAL-THRESHOLD/7896, diakses tanggal 1 November 2018.
Published
2018-11-12
How to Cite
Wardhana, A., & Ghafur, J. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Presidential Threshold Ditinjau Dari Sistem Presidensial dan Penyederhanaan Partai Politik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 741-760. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/26935