Abstract

Pada tanggal 20 Juli 2018 bertempat di Hotel Pullman, Jakarta, telah dilaksanakan Sosialisasi e-Court kepada publik yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman menuju pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Pemilihan umum, yang selanjutnya disebut dengan pemilu merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis sesuai dengan landasan idiil negara. Sengketa proses pemilu ialah upaya litigasi yang diajukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU yang diajukan kepada PTUN. Menelaah pengaturan penyelesaian sengketa proses pemilu secara elektronik dan menjelaskan bagaimana penyelesaiannya merupakan tujuan dari penelitian ini. Metode yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu secara elektronik diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di PTUN, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor  122/ KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan, dan Keputusan Direkur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2018. Tahap persidangan sengketa proses pemilihan umum diawali dengan pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, dan putusan. Penerimaan gugatan, jawaban, pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara tata usaha Negara dapat menggunakan sistem elektronik melalui aplikasi e-Court dengan alamat situs http://ecourt.mahkamahagung.go.id. Dengan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2018 akan mempercepat proses penyelesaian sengketa proses pemilu.


Kata Kunci: administrasi, elektronik, pemilu, PTUN, sengketa