Administrasi Sengketa Proses Pemilihan Umum secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara

Administrasi Sengketa Proses Pemilihan Umum secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara

  • Intan Sari Widya Ningrum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Universitas Internasional Batam
Keywords: administrasi, elektronik, pemilu, PTUN, sengketa

Abstract

Pada tanggal 20 Juli 2018 bertempat di Hotel Pullman, Jakarta, telah dilaksanakan Sosialisasi e-Court kepada publik yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman menuju pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Pemilihan umum, yang selanjutnya disebut dengan pemilu merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis sesuai dengan landasan idiil negara. Sengketa proses pemilu ialah upaya litigasi yang diajukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU yang diajukan kepada PTUN. Menelaah pengaturan penyelesaian sengketa proses pemilu secara elektronik dan menjelaskan bagaimana penyelesaiannya merupakan tujuan dari penelitian ini. Metode yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu secara elektronik diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di PTUN, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor  122/ KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan, dan Keputusan Direkur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2018. Tahap persidangan sengketa proses pemilihan umum diawali dengan pembacaan gugatan, jawaban, pembuktian, dan putusan. Penerimaan gugatan, jawaban, pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara tata usaha Negara dapat menggunakan sistem elektronik melalui aplikasi e-Court dengan alamat situs http://ecourt.mahkamahagung.go.id. Dengan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2018 akan mempercepat proses penyelesaian sengketa proses pemilu.

Kata Kunci: administrasi, elektronik, pemilu, PTUN, sengketa

References

Buku
Nur Yanto. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014.
O.C. Kaligis. Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia Buku Pertama. Bandung: Alumni. 2011.
Peter Mahmud Marzuki.Penelitian Hukum.Jakarta: Prenadamedia Grup. 2014
Philipus M. Hadjon. Tentang Wewenang. ___: Yuridika. 1997.
R. WiyoNomor Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
Romli Atmasasmita. Aspek Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.2014.
Romli Atmasasmita. Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif.Yogyakarta: Lembaga Genta Publishing.2012.
S.F. Marbun. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesi. Yogyakarta: FH UII Press. 2015
Suratman dan H. Philips Dillah.Metode Penelitian Hukum.Bandung: Alfabeta,.2014

Jurnal
Sudarsono. (2018). “Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Hukum Peratun, Vol 1 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109.
Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Republik Indonesia. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/ KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
Republik Indonesia. Keputusan Direkur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
Published
2018-11-27
How to Cite
Ningrum, I. S. W. (2018). Administrasi Sengketa Proses Pemilihan Umum secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 1251-1276. https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27001