Abstract

 


Tuntutan demokrasi mengarahkan keberadaan partai politik sebagai suatu syarat bagi negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara demokrasi modern. Keberadaan partai politik, khususnya di Indonesia, salah satunya ditujukan guna memaksimalkan fungsi pendidikan politik baik bagi masyarakat umum maupun bagi kader partai politik, sebagaimana Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mengamanahkan demikian. Penelitian ini bertujuan untuk merestrukturisasi atau meluruskan kembali tujuan dari demokrasi Negara Indonesia, dengan meninjau prinsip perwakilan rakyat. Penelitian diawali dengan mengkaji konsep demokrasi perwakilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk memformulasikan pendidikan politik oleh partai politik. Formulasi pendidikan politik berbasis Pancasila inilah yang merupakan objek penelitian dalam tulisan ini, yang dianalisa menggunakan metode normatif dibantu dengan studi dokumen. Berdasarkan pembahasan, maka dapat dikatakan; Pertama, demokrasi dengan basis Pancasila merupakan demokrasi perwakilan, melahirkan wakil rakyat yang tidak boleh hanya dimaknai sebagai “pembantu pelaksana” sebagai akibat dari degradasi kepercayaan konstituen terhadap wakil rakyat. Sebaliknya, demokrasi perwakilan tidak pula kemudian dimaknai sebagai demokrasi perwakilan mutlak atau sepenuhnya, yang mana dalam prakteknya justru mendorong apatisme konstituen kemudian mendukung praktek sistem semi timokrasi dengan perwajahan demokrasi. Kedua, formulasi pendidikan politik harus direstrukturisasi dengan semangat nilai-nilai Pancasila, khususnya melalui pelurusan pemahaman sistem demokrasi perwakilan sebagai rekomendasi bagi partai politik guna menyelenggarakan fungsi pendidikan politik.


 


Demands for democracy direct the existence of political parties as a condition for a country that declares itself as a modern democracy. The existence of political parties, especially in Indonesia, one of which is aimed at maximizing the function of political education both for the general public and for political party cadres, as the Explanation of Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. This study aims to restructure or realign the objectives of the Indonesian state democracy, by reviewing the principle of representative of the people. Research begins by examining the concept of representative democracy in accordance with the values ​​of Pancasila, which is then used as a reference to formulate political education by political parties. This formulation of Pancasila-based political education is the object of research in this paper, which was analyzed by using the normative method assisted by literature study. Based on the discussion, it can be said; First, democracy on the basis of Pancasila is a representative democracy, create the representatives of the people who should not only be interpreted as "assistants" as a result of the degradation of constituent trust in the people's representatives. Contrary, representative democracy is not interpreted as an absolute or fully representative democracy, which in practice actually encourages constituent apathy and then supports the practice of a semi-timocratic system with the appearance of democracy. Second, the formulation of political education must be restructured in the spirit of Pancasila values, especially through the alignment of understanding of representative democratic systems as recommendations for political parties to carry out political education functions.


Keywords:     Democracy, Representative Democracy, Pancasila, Political Parties, Legal Education.