Restrukturisasi Sistem Demokrasi Perwakilan Berbasis Pancasila Melalui Formulasi Pendidikan Politik oleh Partai Politik

  • Anajeng Esri Edhi Mahanani UPN "Veteran" Jawa Timur
  • Teddy Prima Anggriawan UPN "Veteran" Jawa Timur
Keywords: Demokrasi, Demokrasi Perwakilan, Pancasila, Partai Politik, Pendidikan Hukum., Democracy, Representative Democracy, Pancasila, Political Parties, Legal Education.

Abstract

 

Tuntutan demokrasi mengarahkan keberadaan partai politik sebagai suatu syarat bagi negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara demokrasi modern. Keberadaan partai politik, khususnya di Indonesia, salah satunya ditujukan guna memaksimalkan fungsi pendidikan politik baik bagi masyarakat umum maupun bagi kader partai politik, sebagaimana Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mengamanahkan demikian. Penelitian ini bertujuan untuk merestrukturisasi atau meluruskan kembali tujuan dari demokrasi Negara Indonesia, dengan meninjau prinsip perwakilan rakyat. Penelitian diawali dengan mengkaji konsep demokrasi perwakilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk memformulasikan pendidikan politik oleh partai politik. Formulasi pendidikan politik berbasis Pancasila inilah yang merupakan objek penelitian dalam tulisan ini, yang dianalisa menggunakan metode normatif dibantu dengan studi dokumen. Berdasarkan pembahasan, maka dapat dikatakan; Pertama, demokrasi dengan basis Pancasila merupakan demokrasi perwakilan, melahirkan wakil rakyat yang tidak boleh hanya dimaknai sebagai “pembantu pelaksana” sebagai akibat dari degradasi kepercayaan konstituen terhadap wakil rakyat. Sebaliknya, demokrasi perwakilan tidak pula kemudian dimaknai sebagai demokrasi perwakilan mutlak atau sepenuhnya, yang mana dalam prakteknya justru mendorong apatisme konstituen kemudian mendukung praktek sistem semi timokrasi dengan perwajahan demokrasi. Kedua, formulasi pendidikan politik harus direstrukturisasi dengan semangat nilai-nilai Pancasila, khususnya melalui pelurusan pemahaman sistem demokrasi perwakilan sebagai rekomendasi bagi partai politik guna menyelenggarakan fungsi pendidikan politik.

 

Demands for democracy direct the existence of political parties as a condition for a country that declares itself as a modern democracy. The existence of political parties, especially in Indonesia, one of which is aimed at maximizing the function of political education both for the general public and for political party cadres, as the Explanation of Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. This study aims to restructure or realign the objectives of the Indonesian state democracy, by reviewing the principle of representative of the people. Research begins by examining the concept of representative democracy in accordance with the values ​​of Pancasila, which is then used as a reference to formulate political education by political parties. This formulation of Pancasila-based political education is the object of research in this paper, which was analyzed by using the normative method assisted by literature study. Based on the discussion, it can be said; First, democracy on the basis of Pancasila is a representative democracy, create the representatives of the people who should not only be interpreted as "assistants" as a result of the degradation of constituent trust in the people's representatives. Contrary, representative democracy is not interpreted as an absolute or fully representative democracy, which in practice actually encourages constituent apathy and then supports the practice of a semi-timocratic system with the appearance of democracy. Second, the formulation of political education must be restructured in the spirit of Pancasila values, especially through the alignment of understanding of representative democratic systems as recommendations for political parties to carry out political education functions.

Keywords:     Democracy, Representative Democracy, Pancasila, Political Parties, Legal Education.

 

References

Buku
A. Dahl, Robert . (1999). Perihal Demokrasi : Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat, Judul Asli : On Democracy, Penerjemah : A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
Aziz Hakim, Abdul. (2015). Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Cetakan II, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Gde Pantja Astawa, I. (2008). Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Alumni : Bandung.
Iver, Mac. (1988). Negara Modern, Judul Asli : The Modern State, Penerjemah : Drs. Moertono, Bina Kasara : Jakarta.
Kansil. (2001). Peran Partai Politik, Tarsito : Bandung.
M. Gaffar, Janedjri. (2013). Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konstitusi Pers : Jakarta.
Mahfud MD., Moh. (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media : Yogyakarta.
Maruto, M. D. & Anwar. (2002). Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat: Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi, LP3ES : Jakarta.
P. Sibuea, Hotma, 2014, Ilmu Negara, Erlangga : Jakarta.
Ranadireksa, Hendarmin. (2002). Amandemen UUD 45 Menuju Konstitusi yang Berkedaulatan Rakyat, Yayasan Pancur Siwah : Jakarta.
Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak. (2016). Pendidikan Kewarga[negara]an Civic Education Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
Wasistiono, Sadu, dan Yonatan Wiyoso. (2009). Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fokus Media : Bandung.
Wiyoso, Yonatan , Prawoto. (2013). Manifestasi Pancasila dalam Pasang Surut Stabilitas dan Partisipasi Politik di Indonesia, Fokus Media : Bandung.

Jurnal
Pasaribu, Payerli. (2017) . “Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik”, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 5 (1), hlm. 51.
Arifin Nasution, Muhammad. (2012). “Peranan Parpol dalam Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan”, Jurnal POLITEIA Vol.4 No.1, (Januari 2012), hlm. 39.
Halim, Wimmy. 2016. “Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Progresif”, Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), (Juni 2016) : 21.
Arianto, Henry. (2004). “Peranan Partai Politik dalam Demokrasi di Indonesia”, Lex Jurnalica /Vol. 1/No.2/April 2004, hlm. 82.


Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Makalah Seminar
Kiemas, Taufiq. (2011). “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai Landasan Mewujudkan Negara Demokrasi Konstitusional”, Makalah disampaikan pada Simposium Internasional “Negara Demokrasi Konstitusional”, Jakarta : MK RI, 11-13 Juli 2011.

Data Elektronik
Bosman, Marthen Arie, dan Aswanto, “Tinjauan Hukum Sistem Perwakilan Berimbang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakat Republik Indonesia”, dalam pasca.unhas.ac.id.>jurnal>files, 2010, hlm. 3, ditelusuri pada tangal 1 Nopember 2018.
Firmansyah Noor Affandi, Tri Sulistyaningsih, Yana S. Hijri, “Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda”, dalam http://pemerintahan.umm.ac.id, hlm. 7, 24 Oktober 2018, ditelusuri pada tanggal 1 Nopember 2018.
Tempo, “4 Tahun Jokowi-JK, Mendikbud Sebut Sudah Salurkan 126 Juta KIP”, dalam https://nasional.tempo.co/read/1139387/4-tahun-jokowi-jk-mendikbud-sebut-sudah-salurkan-126-juta-kip, ditelusuri pada tanggal 1 Nopember 2018.
Desi Purnamasari, “Gelombang Golput yang Tak Pernah Surut”, dalam https://tirto.id/gelombang-golput-yang-tak-pernah-surut-cVnc,, 28 Agustus 2018 ditelusuri pada tanggal 1 Nopember 2018.
Santoso, “Pendidikan Politik terhadap Pemilih Pemula”, dalam http://eprints.umk.ac.id/6057/3/artikel.pdf, hlm. 3, ditelusuri pada tanggal 1 Nopember 2018
Published
2018-11-27
How to Cite
Mahanani, A., & Anggriawan, T. (2018). Restrukturisasi Sistem Demokrasi Perwakilan Berbasis Pancasila Melalui Formulasi Pendidikan Politik oleh Partai Politik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 1229-1250. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27018