Keikutsertaan Masyarakat Dalam Menjalankan Pemerintahan dan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Pemilihan Umum di Indonesia

  • Panti Rahayu Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Keywords: Kontestasi, Partai Politik, Pemilihan Umum

Abstract

Demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya. Keterwakilan rakyat ini dilimpahkan keberadaannya ditangan  partai politik, yang hakekatnya merupakan pengejawatahan dari demokrasi itu sendiri. Namun untuk ikut serta menjalankan pemerintahan dan menjadi wakil rakyat, sebuah kontestasi yang ketat diantara partai politik adalah jalan berat dan panjang yang harus dilewati. Persaingan diantara partai politik dalam jumlah yang besar menyebabkan kemungkinan keberhasilannya menjadi lebih kecil, karenanya berkoalisi adalah pilihan paling rasional. Keadaan ini mengakibatkan timbulnya kontestasi yang super ketat diantara koalisi partai politik. Sehingga fokus utama adalah memenangkan kontestasi dengan segala upaya, dan maksud untuk turut serta dalam pemerintahan  maupun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat bahkan seperti layaknya mencari pekerjaan.  Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan sikap dan kritik terhadap masyarakat dalam hal ini yang tergabung dalam partai politik tentang peranannya sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan maupun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diperoleh melalui pemilihan umum (pemilu). Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagai kesimpulan adalah bahwa masyarakat berhak untuk turut serta dalam menjalankan Pemerintahan maupun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui pemilu,  namun hak yang dimilikinya juga harus disertai dengan serangkaian kewajiban yang harus dijalankan dengan tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat pada umumnya, bukan masyarakat yang menjadi anggota kelompok maupun partisan dari partai politik yang menjadi naungannya.

References

Buku
Andriadi, Fayakhun, (2016), Demokrasi Ditangan Netizen, Tantangan-tantangan Prospek Demokrasi Digital, Jakarta: RMBooks, Cet ke1.
Alfian, M Alfan, (2018), Rashomon Dalam Labirin Politik Indonesia, Jakarta: Penjuru Ilmu, Cet ke-1.
Asshiddiqie, Jimly, (2017), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet ke-9.
Daud Busroh, Abu, (2010), Ilmu Negara, Jakarta: Bumi Aksara, cet ke-7.
Maran, Rafael Raga, (2013), Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-2.

Jurnal
S.T. Sihombing, Irvin, (2018), Reformulasi Demokrasi Internal Partai Politik: Sebuah Upaya Mencapai Negara Demokratis Yang Hakiki, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Jurnal Perludem, Vol. 11.

PeraturanPeundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017.

Internet
Artikel Siana, Pengertian Partai Politik, Ciri, Fungsi, Tujuan dan Konsep, diunduh pada tanggal 2 November 2018 pikul 16.05 Waktu Indonesia Barat.
Published
2018-11-12
How to Cite
Rahayu, P. (2018). Keikutsertaan Masyarakat Dalam Menjalankan Pemerintahan dan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Pemilihan Umum di Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 679-696. https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27022