Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu

  • Siti Faridah Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
  • Jerico Mathias Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Keywords: Agama, Keutuhan, Pemilu, dan Politisasi.

Abstract

Penggunaan dosis agama sebagai instrumen politik untuk memperoleh kekuasaan dalam pemilu marak terjadi akhir-akhir ini. Agama sebagai sesuatu yang suci dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menghancurkan masyarakat melalui perbedaan dalam berkeyakinan. Sebab agama merupakan sesuatu yang sakral dan bersifat pribadi menjadikan hal ini mudah untuk di politisir berkenaan dengan isu ini yang sangat sensitive. Agama sebagai sesuatu yang sensitive menjadikan segala hal yang bekenaan dengannya menjadi lebih emosional. Keterlibatan emosi ini dibangun oleh keyakinan pada sesuatu yang gaib. Politisasi agama telah dijadikan sebagai politik hitam yang memanipulasi pemahaman dan pengetahuan seseorang mengenai agama dengan cara propaganda yang bermaksud untuk memengaruhi agama/kepercayaan dalam upayanya memasukan kepentingan kedalam sebuah agenda politik. Yang dikhawatirkan adalah agama kehilangan nilai-nilai luhurnya saat dikaitkan dengan politik atau di politisasi (dikotori). Penolakan politisasi agama merupakan salah satu bentuk upaya dalam memuliakan agama dan mencegah rusaknya nilai-nilai luhur yang ada dalam sebuah agama serta menjaga keberagaman dan keutuhan bangsa kita.

References

Buku
Bagus, Lorens. (2005). Kamus Filsafat. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Boyle, Kevin dan David Bentham. (2000). Demokrasi. Kanisius: Yogyakarta.
Geertz, Clifford. (1981). Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. PT Dunia Pustaka Jaya: Jakarta.
Ibrahim, Harmaily. (1981). Pemilihan Umum di Indonesia: Diskusi Hukum Tata Negara Menjeiang Sidang Umum MPR 1978. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI: Jakarta.
Ibrahim, Harmaily dan Kusnardi. (1981). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI: Jakarta.
Iver, Mac. (1998). Negara Modern, Judul Asli: The Modern State, Penerjemah: Drs. Moertono. Bina Aksara: Jakarta.
Mahfud. (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Gama Media: Yogyakarta.
Mahfud. (1999). Pergulatan Politik dan Hukum. Gama Media: Yogyakarta.
Prihatmoko. (2003). Pemilihan Kepala daerah Langsung. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Samuel P. Huntington. (1991). The Third Wave of Democratization in the late twentieth century. University of Oklahoma Press: Norman.
Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu Politik. PT Grasindo: Jakarta.
Artikel Jurnal
Bisariyadi, et.al. (2012). “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional”, Jurnal Konstitusi, Vol 09, No. 03, Hal. 14.
Farahdiba Rachma Bahtiar. (2014). “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Refresentasi”, Jurnal Politik Profetik, Vol 03 No. 01, Hal. 02.
Huntington dalam Aidul Fitriciada Azhari. (2004). “Reformasi Pemilu dan Agenda Konsolidasi Demokrasi; Perspektif Ketatanegaraan”, Jurisprudence, Vol 01 No. 02, Hal. 180.
Janpatar Simamora. (2011). “Eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis”, Mimbar Hukum, Vol 23 No. 01, Hal. 222.
Nanik Prasetyoningsih. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia, Jurnal Media Hukum Vol 21 No. 02, Hal. 02.
Richard Thompson Ford. (2005). “Political Identity as Identity Politics”, Harvard Unbound, Vol 01, No. 53, Hal. 01.
Sarbaini. (2015). Demokratisasi dan kebebasan memilih warga negara dalam pemilihan umum, Jurnal Inovatif Vol 08 No. 01, Hal. 106.
Veri Junaidi. (2009). “Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)”, Jurnal Konstitusi, Vol 06, No. 03, Hal. 106.
Sumber Online
Azra, Azyumardi. (2007). Identitas dan Krisis Budaya Membangun Multikulturalisme Indonesia. Diakses melalui laman http://www.lpmpbanten.net/berita-item/identitasdan-krisis-budaya-membangun-multikulturalisme-indonesia.html pada tanggal 5 November 2018 pukul 23.53 WIB
Haryatmoko. (2002). Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan. Diakses melalui laman http://sosiologiub.files.wordpress.com/2010/04/kekuasaan-melahirkan-anti-kekuasaan.pdf pada tanggal 5 November 2018 pukul 18.39 WIB.
Scholastica Gerintya. (2018). Benarkah Intoleransi antar umat beragama meningkat. Diakses melalui laman https://tirto.id/benarkah-intoleransi-antar-umat-beragama-meningkat-cEPz pada tanggal 3 November 2018 pukul 20.06 WIB.
Sumanto Al- Qurtuby. (2016). Agama, Politik, dan Politik Agama. Diakses melalui laman https://www.dw.com/id/agama-politik-dan-politik-agama/a-19131469 pada tanggal 3 November 2018 pukul 17.19 WIB.
Frances Hagopian (ed.). (2005). The Third Wave of Democratization in Latin America Advances and Setbacks. Diakses melalui laman http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic925740.files/Week%206/Mainwaring_Latin.pdf pada tanggal 5 November 2018 pukul 12.38 WIB.
Published
2018-11-11
How to Cite
Faridah, S., & Mathias, J. (2018). Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 489-506. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27023