Unsur SARA dalam Kampanye: Sebuah Studi Komparasi Pilkada Sumatera Utara dan DKI Jakarta

Indonesia

  • Nindya Putri Edytya Mahasiswa
  • Galuh Dwi Novanda
Keywords: kampanye, kampanye hitam, pilkada DKI Jakarta, pilkada Sumatera Utara, SARA

Abstract

Pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini telah dilaksanakan lebih dari 300 daerah baik provinsi maupun kota. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai unsur SARA (Suku Agama Ras dan Antar golongan) dalam kampanye pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Kampanye merupakan ruang yang mesti dipergunakan pemilih untuk menilai visi, misi dan program peserta pemilu. Namun pada kenyataannya unsur SARA seringkali dijadikan sebagai batu loncatan dalam berkampanye. Titik penting dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor apa sajakah yang melatarbelakangi adanya unsur SARA dalam kegiatan kampanye. Apakah unsur SARA dalam kampanye memiliki pengaruh terhadap suara pemilih? Atau ternyata tidak? Jenis unsur SARA yang diunggulkan dalam kampanye di DKI Jakarta dan Sumatera Utara tentunya berbeda, ditinjau dari jenis SARA apa yang digunakan, sikap masyarakat di daerah tersebut dan bagaimana unsur SARA tersebut digunakan dalam kampanye. Penggunaan identitas agama dan etnis ini dipandang semakin kuat sejak tahun 2014 setelah semakin berpengaruhnya berita bohong yang beredar di media sosial seperti Facebook, Whats App, BBM dan Instagram. Strategi politik seperti ini membuat masyarakat yang sebelumnya cukup toleran, menjadi terpicu dan mudah tersulut karena isu-isu terkait SARA sangat sensitif bagi masyarakat.

References

buku, jurnal dan data online
Published
2018-11-11
How to Cite
Edytya, N., & Novanda, G. (2018). Unsur SARA dalam Kampanye: Sebuah Studi Komparasi Pilkada Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 563-580. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27025