Komunikasi Politik Calon Anggota Legeslatif Pemilu (Analisis Affirmative Action) Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Legeslatif pada daerah Pemilihan Kota Pekalongan

  • Yustiana Dwi Dwirainaningsih pemakalah pendamping
Keywords: Komunikasi Politik, Kuota 30 persen, Pemilu, Calon Anggita Legislatif Kota Pekalongan

Abstract

Komunikasi politik merupakan suatu proses politik yang dalam konteks ini adalah kandidat politik perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota parlemen. Undang-Undang pemilu secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk akomodasi politik atas tuntutan pentingnya kesetaraan gender bagi kalangan perempuan dalam wilayah politik sekaligus memberikan ruang partisipasi politik yang lebih besar dari perempuan. Kebijakan Affirmative Action dengan sistem kuota pertama kali yang dilakukan dalam  Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Penelitian guna mendapatkan, mengolah dan menyimpulkan data serta menyelesaikan suatu permasalahan oleh sebab itu penulis dalam hal ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis berupa aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada aturan Undang-Undang tentang komunikasi politik. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan masalah yaitu dengan  metode diskriptif kualitatif merupakan metode yang dapat mengangkat fakta, keadan, variabel dan fenomena yang terjadi. Dimasa depan akan semakin banyak perempuan yang berkiprah dan berpartisipasi dalam kancah politik, memberi pencerahan, penyadaran dan dorongan kepada kaum perempuan supaya dalam berbagai kegiatan politik seperti berpartisipasi dalam kampanye, pemilih, menjadi calon legeslative, sekaligus sebagai anggota Legeslatif. Peluang-peluang yang mendukung tersebut.

Political communication is a political process which in this context is a political candidate for women who nominate themselves as candidates for parliament, the election law indirectly is one form of political accommodation on the demand for the importance of gender equality for women in the political sphere, while providing more big space political participation from women. Affirmative Action Policy with the first quota system carried out in the Election of Legislative assembly, Regional Representative Council and Regional People's Representative Council. This research is in order to obtain, process and conclude data and resolve a problem, therefore the author in this case uses sociological juridical legal research in the form of legal aspects based on the rules of law on political communication. In this case the researcher uses a problem approach, namely the qualitative descriptive method is a method that can raise facts, conditions, variables and phenomena that occur. In the future more and more women will take part and participate in the political arena, giving enlightenment, awareness and encouragement to women so that in various political activities such as participating in campaigns, voters, becoming legislative candidates, as well as legislators.

References

BUKU


Ahmad Sukardja, 2010, Hukum Tatanegara dan Hukum administrasi Negara dalam Perspektif fikih siyasah, Sinar Grafika, Jakarta.
Budiono Kusumohamidjojo, 2011, Filsafat Hukum, “ Problematik Ketertiban Yang Adil, Mandar Maju, Bandung,

David Marsh dan Gerry Stoker, 2010, Teori dan Metode dalam Ilmu Politik, Nusa Media.Bandung,

Hendra Akhdhirat dan Rosleny Marliani, 2011, Psikologi Hukum, Pustaka Setia. Bandung,
H.R Abdussalam, 2011, Politik Hukum ,PTIK Press, Jakarta
Hotman P. Sibuae, 2010, Azaz Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, , Penerbit Erlangga. Jakarta
Kacung Marijan, 2010, Prenada Media Group .” Sistem Politik Indonesia: Konsilidasi Demokrasi Pasca Order Baru “ Jakarta.
Lebih dekat bersama wakil rakyat Kota Pekalongan Tahun 2004 – 2009, 2008Penerbit Sekretariat DPRD Kota Pekalongan
Profil Anggota DPRD Kota Pekalongan tahun 2009 – 2014, Penerbit Sekretariat Kota Pekalongan
Marzuki Lubis, 2011, Penggeseran Peraturan Perundang-Undangan Tentang DPRD dan Kepala Negara dalam Ketatanegaraan , Madar Maju, Bandung
Ni’Matul Huda, 2011, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta
Selayang Pandang Masa lalu dan Kini DPRD Kota Pekalongan, 2011 Penerbit Sekretariat DPRD Kota Pekalongan
Samsul Wahidin, 2011, Konseptualisasi dan perjalanan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta
Soehino , 2011, Bunga rampai Hukum Tata Negara “ Hukum Politik Demokrasi dan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia, BPFE, Yogyakarta,
Soimin, 2010, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia, “Perspektif Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Press.
Sudikno metokusumo, 2011, Sejarah Peradilan dan Perundangan-Undangannya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatan bagi Bangsa Indonesia, Yogyakarta Universitas Atmajaya.
Suwardi Endraswara, 2012, Filsafat Ilmu, Konsep Sejarah dan Pengembangan Metode Ilmiah, Yogyakarta, CAPS.
Sulaiman Rasjid, 1987, Fiqih Islam, Bandung, Sinar Baru
Stoker, Gerry, “Pemerintahan Dan Demokrasi Lokal Pada Abad Ke-21” dalam Sisk, Timothy D. 2002, Demokrasi Di Tingkat Lokal, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Jakarta.
Ulfi Ulfiah, 2007 , Perempuan di panggung Politik, Jakarta, Rahman

Peraturan Perundang-Undangan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2008 Pemilihan Umum
Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
Undang – Undang Republik Indonesia No.08 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
Artikel, Makalah, Tesis dan Jurnal
Myra Diarsi dkk , 2012 , Women Research Institute dalam Roundtable Discussion, Peningkatan Ketewakilan Perempuan Pada Pemilihan Umum tahun 2014, Jakarta

Ari Dwipayana, Moh.Najib, Nasrullah dan Saifudin disampaikan dalam workshop memahami Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR,DPD dan DPRD yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Kontitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ( PSHK FH UII) bekerjasama dengan Hanss seidel Foundation (HSF) Indonesia, Yogyakarta, 28 Agustus 2012

Syamsuddin Haris, Suara Terbanyak dan Kualitas Parlemen, Kompas, Senin, 5 Januari 2009. Disampaikan kembali oleh Jamaludin Ghafur1 Affirmative Action Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi

Bambang WG, 2012 , Politik Indonesia Butuh Paradigm Baru , http://www.mediaindonesia.com

Saur Tumiur Situmorang dan Yuniyanti Chuzaifah, Mewujudkan Kemerdekaan Hakiki bagi Perempuan Indonesia, http://www.komnasperempuan.or.id/ diakses tanggal 15 Agustus 2013

Prayogo, “Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014”, http://www.politik.lipi.go.id/ diakses tanggal 16 April 2013, tanpa halaman

Anonim “Konsep Dasar dan Pokok-Pokok Pembangunan Berwawasan Gender-Gender dalam Perspektif Sejarah, Teori, Agama”. h 1. Di dalam buku ini juga dijelaskan awal pergerakan dan perjuangan kaum perempuan diberbagai negara….. Disadur dari buku dalam format PDF dan diakses pada Hari Kamis, 22 Agustus 2013

CEDAW. 2004. “Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan – Mengembalikan Hak-Hak Perempuan”. New York; Partners for Law in Develompent (PLD)

http://www.mediaumat.com , Partisipasi Perempuan Seperti apa , diakses tanggal 30 Oktober 2012

JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 16 JULI 2009: 379 – 395
Demokrasi dan Negara Hukum Muntoha Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta muntoha@fh.uii.ac.id

JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 18 OKTOBER 2011: 604 - 620
Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DalamMenjalankan Fungsi Pengawasan M. Agus Santoso Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

JURNAL HUKUM NO. 4 VOL. 18 OKTOBER 2011: 585 – 603
Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Salmon E.M. Nirahua Fakultas Hukum Universitas Pattimura Jl. Ir. M. Putuhena Poka-Ambon monnirahua@yahoo.com
Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011) R. Nazriyah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta ririesnaya@yahoo.com
Mukarom, Zaenal , Vol 1984 , 2019 : 257-270 Perempuan dan Politik : Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif
Muhammad Zamroni, jurnal dakwah , vol. 14 , 2013: 103-132, perempuan dalam kajian komunikasi politik dan gender
Santoso, M Agus., Vol 18, 2011 604-620 Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan
Published
2018-11-12
How to Cite
Dwirainaningsih, Y. (2018). Komunikasi Politik Calon Anggota Legeslatif Pemilu (Analisis Affirmative Action) Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Legeslatif pada daerah Pemilihan Kota Pekalongan. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 761-776. https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27027