Penguatan Perspektif Perempuan dalam Pemilihan Umum oleh Partai Politik

  • Aprilina Pawestri Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
  • Ida Wahyuliana Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
Keywords: woman, political party, general party

Abstract

Isu-isu perempuan tidak selalu ada dalam visi-misi calon anggota legislatif atau calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh parpol dalam pemilu, jika dibandingkan isu-isu ekonomi dan hukum. Sebagai akibat dari sistem kepartaian yang dianut dalam pemilu, parpol menjadi satu-satunya kendaran yang akan membawa calon ini sebagai pembentuk dan pelaksana kebijakan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Visi-misi yang disampaikan sedikit banyak berdampak pada partisipasi pemilih perempuan pada saat penyelenggaran pemilu . Perlunya penguatan isu-isu perempuan dalam pemilihan umum oleh parpol, mengingat jumlah pemilih perempuan berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) milik Komisi Pemilihan Umum kurang lebih 93.166.615  dari total pemilih 196,5 juta jiwa. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan. Persoalan bukan hanya 30% keterwakilan perempuan sebagai anggota legistatif, tapi bagimana hak-hak serta perlindungan terhadap perempuan, salah satu contoh banyaknya pelanggaran hak pada Perempuan. Negara hadir untuk memenuhi  kepentingan dari warga negaranya. Salah satunya diwakilkan  melalui partai politik, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan tujuan nasional kita dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini yang melatarbelakangi untuk dikaji penguatan perspektif perempuan dalam pemilu oleh parpol.

 

Women's issues are not always present in the vision and  mission the members of the legislative or presidential candidates and Vice President who carried out by political party  in the elections, if one compared the economic issues and the law. As a result of the party system that is practised in the election, political party being the only vehicle that will bring this candidate as a Shaper and implementer of policies. As referred to in article 1 paragraph (1) of law No. 2 of year 2011 about the change of Act No. 2 of the year 2008 about political parties. Vision and mission delivered a little to much impact on the turn out of women at the time of the election venue. The need for the strengthening of women's issues in the elections by political parties, considering the number of women voters based on Data the population of Potential Voters of the election belongs to the Electoral Commission more or less 93,166,615 of the total electorate 196.5 million. To answer the problem of doctrinal method is used, with the approach of the legislation.The question is not only 30% representation of women as members of the legistatif, but how the rights and protection of women, one example of the large number of violations of the rights of women. The country's present to satisfy the interests of its citizens. One of them is represented through the political parties, as part of which is inseparable with our national objectives in the preamble to The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 protect all the Nations and all the spilled blood of Indonesia. This is what aspects influenced to examined the strengthening of women's perspectives in the elections by political parties

References

Buku
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu HukumTata Negara, Jakarta : RajaGrafindo, 2014
Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: Paradigma , 2010
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung : Refika Aditama, 2012
Meny, Yves, and Andrew Knapp, Government and Politicies in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, London : Ofxord University Press, 1998
Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
Seohino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1998

Jurnal
Ani Purwati tentang “Partisipasi Perempuan Pada Lembaga legislatif Tahun 2014-2019 Di Provinsi Jawa Timur, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 2, April 2015.
Dirga Ardiansyah , Menghadirkan Representasi Perempuan Dalam Representasi Politik Di Indonesia, Jurnal Politik, Vol. 2, No. 1, Agustus 2016
Ruby Hadiahty Johny, Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Terhadap perempuan, (Study Etiology Kriminal di Wilayah HUkum Banyumas, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2, Mei 2011.
Waluyo Handoko, Isu Perempuan Sebagai Strategi Komunikasi Politik Kampanye Calon Dalam Pilkada, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.4 No.2 Jul-Des 2009
Zaenal Mukarom, Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentangKeterwakilan Perempuan di Legislatif, Jurnal Mediator, Vol. 9.No. 2 Desember 2008

Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang No 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Partai Politik, Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2
Republik Indonesia, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 165.



Internet

Infopemilu.kpu.go.id
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3941335/tiap-6-jam-satu-ibu-di-indonesia-meninggal-karena-melahirkan
https://www.voaindonesia.com/a/who-kekerasan-terhadap-perempuan-epidemi-global/1686309.html
https://tirto.id/kpu-total-jumlah-pemilih-sementara-pemilu-2019-capai-186-juta-cMPF
https://partaigolkar.or.id/visi
http://partaigerindra.or.id/visi-misi-partai-gerindra
www.demokrat.or.id
Published
2018-11-11
How to Cite
Pawestri, A., & Wahyuliana, I. (2018). Penguatan Perspektif Perempuan dalam Pemilihan Umum oleh Partai Politik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 581-600. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27030