Tindak Anarkis Terhadap Pelaksanaan Pilkada yang Berujung Pada Dampak Sosial Terhadap Kelompok Oposisi (Studi Kasus di Kabupaten Kaur)

  • Malik Akbar Mulki Rahman Universitas Negeri Semarang
Keywords: Anarkis, Diskriminasi, Oposisi, Pemimpin dan Pilkada

Abstract

Pilkada merupakan proses untuk mencari seorang pemimpin di suatu daerah yang dapat memimpin daerah dengan baik, serta menjadi pemimpin yang adil bagi rakyat. Namun, kenyataannya masih terdapat berbagai masalah yang ditimbulkan dari dampak  pilkada berupa diskriminasi terhadap tim oposisi, seperti tim oposisi yang kalah ketika mau melamar pekerjaan sebagai tenaga honorer dibidang pemerintahan akan mengalami kesulitan dikarenakan adanya wujud balas dendam oleh tim yang menang, bahkan dampak yang paling miris yaitu ketika pejabat dengan posisi strategis di pemerintahan yang diketahui oleh tim pasangan calon yang menang tidak mendukung timnnya, maka akan dilakukan mutasi dari jabatan strategis menjadi staf biasa, bahkan yang paling memprihatinkan yaitu dimutasi sebagai staf yang tidak sesuai bidang keahliannya dengan digantikan orang baru dari tim pasangan calon yang menang yang belum memiliki kemampuan yang baik dibanding pejabat sebelumnnya sehingga menimbulkan kekecewaan dan kecemburan sosial terhadap pemerintahan yang berujung pada tindakan demontrasi untuk menuntut kepala daerah mengundurkan diri dari jabatan dengan tindakan anarkis. Untuk mengatasi masalah tersebut penulis memiliki gagasan yaitu meminta bantuan tokoh masyarakat untuk menengahi masalah dengan cara bermusyawarah. Tujuan ditulisnya penelitian ini yaitu untuk menciptakan keharmonisan dan kekeluargaan antara masyarakat dan pejabat pemerintahan dalam membangun daerahnya demi menciptakan kehidupan yang damai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini menggunakan metode deskriptif kualitaif dengan teknik studi pustaka. Kajian pada penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan pilkada yang berujung pada tindakan anarkis. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan faktor penyebab terjadinya tindakan anarkis, diskriminasi dan sebagainya.

References

Fitriyah. (2015). POLITIKA, Vol. 6, No.2, Oktober 2015 ..................................................................................... 101, 6(2), 101–111.

Ikhsan, O. M. (2005). Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten / Kota, 1–26.

ku.pdf. (n.d.).
Kuhlmann, U. (2000). [ No Title ]. Journal of Molecular Biology, 301(5), 1163–1178.

Pendahuluan, A. (n.d.). Unggul Sugi Harto Fisip, 1–12.
Ppkn, P. S., & Adi, A. S. (n.d.). HUBUNGAN PENERIMAAN MONEY POLITIC DENGAN TINGKAT PARTISIPASI JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK Keyword : Keywords : acceptance of money politics , the level of political participation.

Pradhanawati, A. (2011). Kekerasan politik dan kerusuhan sosial dalam pemilukada. Mpiis Forum, 39(1), 8–13.
Published
2018-11-27
How to Cite
Rahman, M. A. (2018). Tindak Anarkis Terhadap Pelaksanaan Pilkada yang Berujung Pada Dampak Sosial Terhadap Kelompok Oposisi (Studi Kasus di Kabupaten Kaur). Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 1313-1318. https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27032