Abstract

Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai bagian dari Sistem Hukum Adat diakui keberadaannya maupun pelaksanaanya dalam Hukum Tanah Nasional (HTN). Dalam Penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa fungsi Hukum Adat sebagai sumber utama dalam pembangunan HTN, walaupun pengakuan tersebut disertai dengan syarat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak-hak MHA telah diadopsi baik dari dimensi global seperti konvensi-konvensi internasional maupun dari dimensi nasional seperti dalam UUD 1945 dan hukum positif nasional Indonesia. Meskipun telah ada pengakuan, penghormatan dan perlindungan MHA baik berdimensi global maupun nasional, masih terjadi konflik pertanahan yaitu persoalan yang timbul dari pelepasan “Tanah Ulayat” kepada pemerintah maupun swasta dan perorangan individu yang merugikan MHA. Masalah utamanya adalah ketidaksamaan persepsi antara lembaga-lembaga Eksekutif, Judikatif dan Legislatif didalam konsistensi pemberian ganti kerugian yang mengakibatkan re-claim Tanah Ulayat (Adat), tidak ada landasan pendekatan multi dimensi (antropologi, sosiologi dan lainnya disamping pendakatan yuridis). Artinya pendekatan yuridis formal semata tidak mencapai hasil yang efektif. Pertanyaannya adalah apakah MHA secara konstitusi dapat memiliki perwakilan dalam Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan bagaimana bentuk Demokrasi yang sesuai serta dapat menyalurkan aspirasi MHA. Artikel konseptual ini akan menjelaskan bagaimana membentuk perwakilan MHA dalam (DPD) dengan mengkombinasikan nilai kepentingan individu dan kolektif yang seimbang dalam satu harmoni demokrasi kedaulatan rakyat sebagaimana Hegel (1770-1831) berpendapat bahwa dualisme antara kepentingan individu dan masyarakat (kolektif) dalam kedaulatan rakyat harus dihilangkan dengan merumuskan konsep mengenai Negara. Dengan keseimbangan ini akan didapat hasil yang optimal dalam pelaksanaan demokrasi.


 


“Indigenous Peoples” (Masyarakat Hukum Adat – MHA) as a part of Adat Law System recognized by National Land Law (Hukum Tanah Nasional – HTN) both its existence and its implementation. As stated in general explanation of Law No. 5 Year of 1960 concerning to Basic Regulations o Agrarian Principles (UUPA), that Adat Law function as prime source for development of HTN in spite of the recognition need pre-requirement that as long as exist in fact and appropriate with National and State interest. Recognition, admiration and protection of Indigenous Peoples Rights has been adopted both under global dimension such as international convention and national dimension such as Indonesian Constitution and Indonesian National Positive Law. Notwithstanding that Recognition, admiration and protection of Indigenous Peoples Rights has been adopted both under global and national dimension, there are still many legal conflict upon land rights that is some legal problem arise from transferring of “Tanah Ulayat” (Ancestral Lands) to Government, Private Sector or Individual of which give the disadvantage to MHA. The main problem is difference perception among institutions (Executive, Judicative and Legislative) in their consistency upon giving the compensation concerning to transferring “Tanah Ulayat” (Ancestral Lands) of which causing re-claim upon such “Tanah Ulayat” (Ancestral Lands), there are no basis of multi dimension approach (anthropology, sociology and others discipline including legal discipline). It means that the legal formal approach only cannot give the effective result. The legal questions are, could MHA constitutionally have a representative inside the Province Parliament and how about the type of Democracy which appropriate and able to submit their aspiration. This conceptual article will elaborate how to make a representative of MHA inside the Province Parliament by combining the value of individual and collective interest in equilibrium in one harmony of democracy as Hegel (1770-1831) opinion that dualism between individual and collective interest under democracy should be omitted by formulating the conception of State. Under this equilibrium the performance of democracy will be optimized.