Abstract

Kepastian hukum serta integritas proses dan hasil pemilu, merupakan tanda dari proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Salah satu bentuk kepastian hukum Pemilu di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk Peraturan KPU sehingga jalannya proses penyelenggaran pemilu lebih demokratis. Di sisi lain, seringkali munculnya Peraturan KPU menyebabkan proses tahapan penyelenggaraan pemilu mengalami perubahan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Peraturan KPU menjamin kepastian hukum Pemilu, khususnya dalam Pemilu Serentak 2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Peraturan KPU yang dibentuk dalam proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 sebagian besar telah memberikan kepastian hukum, meskipun ada beberapa Peraturan KPU yang tidak sejalan dengan Undang-Undang diatasnya. Peraturan KPU tersebut pada dasarnya apabila dilihat dari sisi kemanfaatan dan keadilan justru memberikan suatu kepastian hukum.


 


Legal certainty and the integrity of the process and results of elections are a sign of the process of holding democratic elections. One form of election law certainty in Indonesia is accommodated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. In addition, in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections it gives authority to the General Election Commission (KPU) to form KPU Regulations so that the process of organizing elections is more democratic. On the other hand, often the emergence of KPU Regulations causes the process of the stages of election management to change so that raises the question whether KPU Regulations guarantee the certainty of election law, especially in the 2019 Concurrent Election. This study uses a normative juridical method with conceptual and statutory approaches. The results of this study are that the KPU Regulations established in the process of holding the 2019 Concurrent Election have largely provided legal certainty, although there are several KPU Regulations that are not in line with the Law above. Basically, the KPU regulations when viewed from the side of benefits and justice provide legal certainty.