Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil

  • Erman I Rahim Universitas Negeri Gorontalo
  • I.G. Ayu Ketut Rahmi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta
  • Agus Riewanto Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta
Keywords: Sengketa, Tata Usaha Negara, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Adil

Abstract

Proses penyelesaian sengketa pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang adil. Metode Pendekatan yang digunakan adalah doktrinal dan konfirmasi empiris berdasarkan data dan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penulisan menunjukan bahwa pasangan calon yang merasa dirugikan dan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ataupun Kabupaten dan Kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan diberikan kesempatan untuk menggugat keputusan penetapan tersebut. Adanya kewenangan yang berbeda antara Pengawas pemilihan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Bawaslu) dengan lembaga peradilan Tata Usaha Negara (PTTUN/MA) dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menimbulkan multi interpretasi, inkonsistensi dan disharmonisasi sehingga mempengaruhi terganggunya tahapan pemilihan, bahkan mengakibatkan kerugian bagi pasangan calon dan Penyelenggara pemilihan. Melalui pendekatan hukum normatif proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam pemilihan Gubernur, bupati dan walikota maka diperlukan penataan dan penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam Pencalonan pemilihan Gubernur, bupati dan walikota.

 

The resolutions of disputes nomination the election of the governor , regents and mayors is dispute state administrative .The purpose of writing this is described and analyze dispute resolution administrative in the election of the governor, regents and mayors for realize fair elections .A method of approach that is used is doctrinal and confirming empirical based on data and information related to the holding of an election common, then analyzed a sort of descriptive set qualitative .The results showed that writing candidate couple who were cheated and objections on the decision general election commission provincial or districts and city on the provision of candidate couple participants election given the opportunity suing the determination of the decision . The fact that there are under the authority of the with the resolution of disputes state administrative that have been undertaken by by a proctor the selection of the north west frontier province on the great commission nor of the approximately districts and cities in the country with of the judiciary state administrative give rise to multi the prevailing interpretation of the result in the occurrence inconsistency so as to affect phases of the election of a new , even harmful position with respect to the slate and the committee for .Through legal approach normative the resolutions of disputes the forest law enforcement governance usaha negara in the election of the governor , regents and mayors he or she needs the structuring and completion of ketentuan-ketentuan which regulates regional with the resolution of disputes the forest law enforcement governance usaha negara in the election of the governor, regents and mayors .

References

Bernard L. Tanya dkk, 2013, Teori Hukum:Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publising
Debora Blandira Sinambela, dkk,2 016,Catatan Proses Pencalonan Pilkada 2015 yang Berlarut-Larut, Jurnal Pemilu & Demokrasi, Evaluasi Pilkada Serentak 2015#8 April, Yayasan Perluden, Jakarta.
Fadli Ramadhanil, 2016 Evaluasi Pilkada Serentak 2015, yayasan Perluden, Jakarta, Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York, Russel, 1973
Ivan Mawardi, 2014, Dinamika Sengketa “Hukum Administrasi di Pemilukada, Rangkang Education, Yogyakarta,
Jimly Asshiddqie, 2002, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI,
Lon L. Fuller, 1971, The Morality of Law, New Haven, Yale University,
Mustofa Lutfi, 2010, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia, Jogyakata, UII Press,
Rambe Kamarul Zaman,2016,Perjalanan Panjang Pilkada Serentak,Jakarta, PT Mizan Publika,
Ramlan Surbakti,2008, Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Membangun Tata Politik Demokratis, Jakarta:Kemitraan,
Satjipto Rahardjo, , 2006, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti
Suharizal, 2012 ,“PEMILUKADA” Regulasi, Dinamika dan Konsep Yang akan Datang”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Thimothy D. Sisk, 2001, Democracy at the Local Level The International IDEA Handbook on Participation, Representation, Conflict Managemen, and Governance, Sweden: Interntional IDEA.
Seri Demokrasi Elektoral Buku 16:2011, Penanganan sengketa Pemilu, Kemitaraan Partnership.Cet.Pertama

Perturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
Mahkamah Agung nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015
Published
2018-11-11
How to Cite
Rahim, E. I., Rahmi, I. A. K., & Riewanto, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 651-666. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27071