Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Menentukan Arah Politik Hukum Negara Tentang Pemilihan Umum di Indonesia

  • Nurus Zaman Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura
Keywords: Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi, Politik Hukum, Pemilihan Umum

Abstract

Sampai saat ini, sistem demokrasi masih menjadi icon utama bagi negara-negara modern, khususnya negara hukum yang menempatkan sistem demokrasi sebagai bagian dalam menentukan arah politik hukum negaranya. Pada sisi yang bersamaan, juga tidak sedikit negara-negara yang mengaku sebagai negara demokrasi, justeru jauh dari pengadopsian nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Indonesia negara yang menyatakan sebagai bentuk negara demokrasi, tentunya nilai legalitasnya harus dilihat dalam hukum dasar yang dianutnya, dalam hal ini UUD NRI 1945. Semakin tinggi nilai demokrasi yang terkadung dalam legalitas tersebut, maka semakin memiliki legitimasi yang kuat. Karena pada prinsipnya dalam diri demokrasi mengandung nilai-nilai kebaikan untuk masyarakat dan negara. Salah satu nilai kebaikan demokrasi di Indonesia diimplementasikan melalui proses menentukan pemimpin negara yang ditentukan oleh rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD NRI menyakatan: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam  penelitian ini ada 2 (dua) permasalahan yang dikaji, yaitu: Pertama, Apakah sistem pemilihan umum di Indonesia sudah mengadopsi nilai-nilai dalam sistem demokrasi yang sesungguhnya. Kedua, Bagaimana formulasi pengadopsian nilai-nilai sistem demokrasi dalam politik hukum kenegaraan tentang pemilihan umum. Hasil penelitian yang di dapat menunjukkan: Pertama, Dalam menentukan arah politik hukum tentang pemilihan umum, konsep demokrasi yang dianut Indonesia menggunakan Pancasila sebagai pedoman utama. Karena nilai dalam sistem demokrasi yang sesungguhnya itu tidak berhenti pada rakyat yang menentukan pemimpin dan kebijakan negara, tetapi juga dalam sustem demokrasi tersebut mengandung nilai yang lebih luas dari itu. Kedua, Sebagai negara yang menganut civil law system, formulasi politik hukum pemilihan umum dilakukan dengan cara penormaan dalam hukum dasar yaitu UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

References

Anwar C, (2011) Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implmentasi Pada lembaga Negara, Malang: Intrans Pus;ishing.
Bagir Manan, (2014), Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, Cetakan Kedua.

Darji Darmodiharjo (et.al), (1991), Santiaji Pancasila, Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional, Surabaya: Usaha Nasional.

Jimly Asshiddiqie, (2009), Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

Khairul Fahmi, (2012), Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mukhthie Fadjar, (2005), Tipe Negara Hukum, Malang: Banyu Media Puslishing, Cetakan Kedua.

Petrus C.K.L Bello, (2013), Ideoilogi Hukum Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum, Bogor, Insan Merdeka.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Published
2018-11-12
How to Cite
Zaman, N. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Menentukan Arah Politik Hukum Negara Tentang Pemilihan Umum di Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 667-678. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27096