Pemilihan Umum Sebagai Saran Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa

Main Article Content

Surya Kusuma Wardana

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pencasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat/rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum,bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi. Sedangkan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip-prinsip dan asas-asas yang dimuat baik dalam UU pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun UU pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD (Provinsi/Kota/Kabupaten), seperti prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi serta asas jujur dan adil (jurdil), semuanya itu dimaksudkan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa.

Article Details

How to Cite
Wardana, S. K. (2018). Pemilihan Umum Sebagai Saran Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Baik dan Berwibawa. Law Research Review Quarterly, 4(03), 737-740. https://doi.org/10.15294/snh.v4i03.27098
Section
ARTICLE

References

Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000)
Joko Widodo, Good Governance Telaah dan Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol BirokrasiPada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Surabaya : Insan Cendekia, 2001)
Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan Good Governance (Jakarta : LAN dan BPKP, 2000)