Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu

  • Siti Hamimah Universitas Singaperbangsa Karawang
Keywords: Bawaslu, Pemilu, Pengawasan, Undang-Undang, Penegakan Hukum

Abstract

Dalam UU No.7 Tahun 2017 kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa  perubahan  aturan.  Beberapa  perubahan  tersebut antara  lain  yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu, perluasan kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun pemilu dan dengan melihat sejarah pemilu Indonesia yang masih banyak terjadi pelanggaran tentunya  peraturan  baru  tentang  Bawaslu  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang No.7 Tahun 2017 ini akan mempengaruhi kinerja Bawaslu kedepannya yang diharapkan akan lebih baik jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya.  Keberadaan  Bawaslu  dalam  proses  pelaksanaan  pemilu  dari  waktu  ke waktu semakin dianggap penting. Oleh karena itu pada setiap perubahan Undang-undang  pemilu,  pengaturan mengenai  Bawaslu  juga  terjadi perubahan. Perubahan itu tidak lain menunjukan untuk memperkuat keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Penguatan Bawaslu ini terlihat pada saat lahirnya Undang-Undang No.15 Tahun 2011 menggantikan Undang-Undang No.22 Tahun 2007. Perubahan penting mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu terletak pada wewenang penyelesaian sengketa Pemilu yang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2007 sempat dihapus dikembalikan lagi ke Bawaslu.  Dalam Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 diatur bahwa keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu bersifat final and binding.

Kata Kunci : Bawaslu, Pemilu, Pengawasan, Penegakan hukum, Undang-undang,

Abstract

In Law No.7 of 2017 the position of Bawaslu is strengthened by several changes to the rules. Some of these changes include increasing the number of Bawaslu members, expanding the authority of Bawaslu. Considering that 2018 and 2019 are election years and by looking at the history of Indonesian elections that are still a lot of violations, of course the new regulations on Bawaslu contained in Law No.7 of 2017 will affect the performance of Bawaslu in the future which is expected to be better compared to previous rules. The existence of Bawaslu in the process of conducting elections from time to time is increasingly considered important. Therefore, in any changes to the electoral law, changes regarding Bawaslu also occur. The change is nothing but to strengthen the existence of Bawaslu as an election supervisory institution. The strengthening of Bawaslu was seen at the time of the birth of Law No.15 of 2011 replacing Law No.22 of 2007. Important changes regarding the duties and authority of Bawaslu lie in the authority to resolve Election disputes which in Law No. 22 of 2007 was removed and returned to Bawaslu. In Article 259 of Law Number 8 of 2012, it is stipulated that the decision of the Election Supervisory Body in resolving election disputes is final and binding.

References

Buku
Bagus Sarwono, (2014), Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan, Bawaslu Provinsi DIY,Yogyakarta,

Janedri M. Gaffar, (2013), Demokrasi dan pemilu di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.

Moh. Mahfud MD, (2011), Membangun politik hukum, menegakan konstitusi, Rajawali Press, Jakarta


Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, (2017) Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, Kencana: Jakarta.

TB. Massa Djafar, (2015) ,Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi. Jakarta : Bumi Aksara.


Zuhad Aji Firmantoro, (2017), Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif, The Phinisi Press,Yogyakarta. 2017

Jurnal


Tigor Hutapea,Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman Paralegal Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu, dalam Jurnal Perludem edisi 7

Veri Junaidi. Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu:Potret Pemilu Dalam Sengketa, Jurnal Perludem edisi 7,

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Didik Supriyanto,Menyoal Bawaslu,Penampilan Baru ,Wewenang Baru,Persoalan Baru dalam http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471/menyoal-bawaslu- penampilan-baru-wewenang-baru-persoalan-baru diakses pada tanggal 24 September 2018 pukul 21.00 WIB

Lalu Rahadian, Ada 9 Potensi Ancaman Konflik dalam Pilkada Serentak 2018 ,CNN Indonesia
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171107195302-20-254189/ada-9-potensi-ancaman-konflik-dalam-pilkada-serentak-2018, di akses tgl. 24 September 2018 pukul 19.03

Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas, ;
https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/08160081/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas, di akses tgl. 24 September 2018, Pukul 21.00 Wib
Published
2018-11-12
How to Cite
Hamimah, S. (2018). Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(03), 803-828. Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27099